14 Tahun Kiprah Merpati Nusantara sebagai Jembatan Udara Nusantara

November 28, 2007

( Upaya Memacu Kinerja dan Pelayanan Prima Menuju Airlines Terdepan di Indonesia)

Indonesia adalah negeri yang indah dan kaya raya. Indonesia memiliki keanekaragaman sumber daya alam hayati yang berlimpah ruah sehingga dikenal sebagai negara MEGABIODIVERSITY. Bahkan keanekaragaman hayati negeri tercinta adalah terbanyak kedua di seluruh dunia.
Wilayah hutan tropisnya terluas ketiga di dunia dengan cadangan minyak, gas alam, emas, tembaga dan mineral lainnya. Terumbu karang dan kehidupan laut memperkaya ke–17.000 pulaunya. Indonesia memiliki tanah dan area hutan yang membentang luas dan kaya dengan berjenis-jenis ekologi. Negeri kaya raya ini menempati hampir 1,3 persen dari wilayah bumi, mempunyai kira-kira 10 persen jenis tanaman dan bunga yang ada di dunia, 12 persen jenis binatang menyusui, 17 persen jenis burung, 25 persen jenis ikan, dan 10 persen sisa area hutan tropis yang kedua setelah Brazil. (World Bank, 1994)
Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri atas 17.000 pulau dengan menjadi tempat tinggal bagi flora dan fauna dari 2 (dua) tipe yang berbeda asal-usulnya. Bagian barat merupakan kawasan Indo-Malayan, sedang bagian timur temasuk kawasan Pasifik dan Australia. Indonesia terkenal dengan aneka flora dan fauna yang spektakuler dan unik. Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang mengagumkan yaitu 10 persen dari spesies berbunga yang ada di dunia, 12 persen dari spesies mamalia dunia, 16 persen dari seluruh spesies reptil dan amphibi, 17 persen dari seluruh spesies burung dan 25 persen dari semua spesies ikan yang dikenal manusia.
Gambaran Indonesia seperti di atas menjadikan pentingnya  sarana transportasi udara sebagai jembatan penghubung di nusantara, disamping angkutan  darat dan laut. Sarana transportasi udara berperan penting dalam memajukan perekonomian untuk kemakmuran rakyat serta kemajuan dunia pariwisata dengan masuknya wisatawan asing ataupun wisatawan domestik ke berbagai penjuru nusantara. Demikian pula transportasi udara berperan penting dalam memajukan berbagai aspek seperti perdagangan, pendidikan, industri dan aspek lainnya.
Seratus tahun berlalu ketika Orville dan Wilbur Wright berhasil melakukan terbang perdana pada tanggal 17 Desember 1903. Rentang waktu yang panjang tersebut telah menempatkan manusia pada tingkatan derajat yang lebih beragam. Enam dekade pasca penerbangan perdana tersebut manusia telah mampu mengirimkan perjalanan historisnya ke bulan. Namun demikian perjalanan selama kurun waktu 100 tahun dunia penerbangan baru benar-benar dapat dinikmati oleh bangsa Indonesia sekitar lima tahun ke belakang.(Heryudhitiawan, 2003). Transportasi udara yang terkesan ekslusif, mewah dan image-nya yang mahal menjadikan transportasi udara belum dinikmati sebagian besar warga negara Indonesia. Roda transportasi udara kalah populer dengan keberadaan angkutan udara dan laut.
Kondisi di atas tampaknya telah berubah, apalagi sejak diadopsinya sistem open sky policy yang menjadikan gerak perpindahan penduduk justru cenderung mengarah ke angkutan udara. Disisi lain, turunnya harga tiket pesawat terbang karena pesatnya persaingan antara airlines ditandai banyaknya industri jasa penerbangan  telah menjadikan trasnportasi udara menjadi altrenatif jasa trasnportasi yang murah, efisien dan nyaman  bagi penumpang. Pesatnya pertumbuhan industri jasa penerbangan saat ini tampak dari banyaknya jumlah pesawat dan total penumpang yang dilayani. Tercatat beberapa airlines pendatang baru seperti Pelita Air, Lion Air, Dirgantara, Celebes dan Kartika Air yang menjadi pesaing merek-merek pendahulu seperti Garuda Indonesia, Merpati Nusantara, Mandala Airlines, serta Bouraq.
Merpati Nusantara Airlines, Tumbuh berkembang di Tengah Keragaman Budaya dan Bahasa.
Indonesia memang sangat membutuhkan jasa transportasi udara. Merpati adalah salah satunya, dengan pengalaman dan sejarah yang masih terukir di benak masyarakat. Merpati punya andil besar dan tak terasa telah berkiprah selama 41 tahun  sebagai jembatan udara nusantara, menjelajah berbagai pelosok-pelosok dan dikenal masyarakat pedalaman.
Kelahiran Merpati Nusantara sebagai jembatan udara nusantara diawali dengan dibukanya “ Jembatan udara kalimantan ” pada bulan November 1958 oleh Perdana Menteri Indonesia Ir. H. Djuanda. Saat itu Merpati bermodalkan Rp.  10 juta dan enam pesawat  terdiri dari : empat pesawat De Havilland Otter DHC-3 dan dua Dakota DC-3 milik AURI dan memulai usaha menghubungkan daerah-daerah terpencil di Kalimantan. Dalam perkembangannya, “ Jembatan Udara Kalimantan “ maju dengan pesat sehingga mendasari keputusan  perlunya dibentuk suatu perusahaan negara (PN) di bidang jasa transportasi udara antar daerah di Indonesia. Akhirnya, tepat tanggal 6 September 1962 P.N Merpati berdiri secara resmi berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 1962 yang merupakan tonggak sejarah perkembangan angkutan udara di tanah air.
Perusahaan milik negara Merpati Nusantara memiliki lapangan usaha, meliputi penyelenggaraan perhubungan udara di daerah-daerah dan penerbangan serbaguna serta memajukan segala sesuatu yang berkaitan dengan angkutan udara dalam arti kata yang seluas-luasnya. Maksud dan tujuannya adalah dalam rangka turut membangun perekonomian nasional di sektor perhubungan udara dengan mengutamakan kepentingan rakyat.
Periode tahun 1962-1963 dengan jumlah personel hanya 17 orang, Merpati mengalami kemajuan pesat. Tahun 1963 penerbangan Merpati pun tak hanya di Kalimantan, tapi juga menerbangi rute Jakarta-Semarang, Jakarta-Tanjung Karang, dan Jakarta Balikpapan.
Tahun 1964, Merpati menerima penyerahan seluruh hak konsesi dan operasi, serta kepemilikan sejumlah pesawat bekas maskapai Belanda NV de Kroonduif dari Garuda. Pengalihan ini dilakukan, dengan alasan Garuda sedang mengembangkan kegiatan untuk menjadi flag carrier nasional dan internasional. Pesawat hibah itu adalah tiga DC-3 Dakota, dua Twin Otter dan satu Beaver. Dengan armada 12 pesawat, Merpati mulai tumbuh. Penerbangannya mulai merambah Papua, Sumatera, dan Nusa Tenggara Barat. Merpati selanjutnya memperkuat armadanya dengan tambahan Dornier DO-28 dan enam Pilatus Porter PC-6. Namun, beberapa pesawat sebelumnya ada yang tidak lagi dapat dioperasikan sehingga armada efektif Merpati 15 pesawat. Jumlah karyawan Merpati pun bertambah, menjadi 583 orang.
Perkembangan selanjutnya pada tahun 1969 ketika jasa Merpati dibagi dalam dua daerah operasi, yakni Operasi MIB (Merpati irian barat) dan MOB (Merpati Operasi Barat), yang mencakup jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Nusa Tenggara. Merpati pun memasuki babak baru dan berganti nama menjadi Merpati Nusantara Airlines
Tahun 1970 Merpati mulai mengembangkan operasinya dengan tidak hanya melayani penerbangan rute-rute jarak pendek, melainkan juga rute-rute jarak menengah dan jauh. Upaya ini dimulai dengan jasa Merpati mulai melayani Penerbangan Regional (lintas batas) yakni rute Pontianak-Kuching dan Palembang-Singapura, juga Kupang-Darwin. Pada tahun 1974, Penerbangan Perintis yang disubsidi pemerintah secara resmi diserahkan pula kepada Merpati.
Tanggal 6 September 1975 berdasarkan PP Nomor 70 Tahun 1971 status perusahaan Merpati Nusantara berubah menjadi PT. Merpati Nusantara Airlines yang merupakan babak baru bagi Merpati sebagai perusahaan perseroan. Hal ini tidak lain  karena sederet keberhasilan dan prestasi Merpati yang berbuah kepercayaan. Peran positif Merpati sebagai modal transportasi udara, yang didukung kemantapan manajemen dan Keuangan, mendorong pemerintah untuk menjadikan merpati sebagai perusahaan perseroan (PT).
Tahun 1975-1978, Merpati merintis operasi berskala lebih besar dengan mengambil bagian dalam penerbangan haji dan penerbangan transmigrasi. Disamping itu merpati juga membantu pengembangan pariwisata dengan melakukan penerbangan borongan internasional (charter flight), misalnya Manila – Denpasar pp, mengunakan pesawat BAC-111, dan Loas Angeles-Depasar PP, memakai Boeing 707.
Tahun 1978, keluar PP, yang mempengaruhi riwayat Merpati, yaitu PP Nomor 30/1978, yang intinya mengharuskan Merpati mengalihkan modal ke Garuda. Merpati yang menjadi anak perusahaan Garuda, tetap menjalankan penerbangan perintis, lintas batas, transmigrasi, borongan wisatawan, dan angkutan barang, serta usaha-usaha lainnya. Pola operasi Merpati memang menyelenggarakan penerbangan pada semua jaraingan penerbangan dalam negeri, secara terpadu dan saling mengisi dengan Garuda.
Penerbangan perintis merupakan tantangan besar tapi mulia bagi Merpati. Namun dalam menjalankannya, Merpati mengikutsertakan sejumlah perusahaan penerbangan swasta. Seperti PT SMAC untuk melayani Sumatera Utara dan Tengah, sejak tahun 1978; dengan PT DAS untuk wilayah Kalimantan (sejak 1979); dengan PT Deraya di Kalimantan (sejak 1988); dengan PT Indoavia di Maluku (sejak 1988); dan dengan PT Asahi Mantrust di Kalimantan Timur.
Tahun 1980, Merpati memperoleh tambahan 14 NC-212 dari pemerintah. Kemudian, ditambah lagi dengan pembelian empat pesawat bekas dan enam pesawat baru dari jenis yang sama. Selain itu, hanggar-hanggar pemeliharaan pesawat pun dibangun di Makassar dan Manado. Adanya tempat-tempat perawatan pesawat tersebut, merupakan awal keberhasilan Merpati beroperasi di wilayah Timur.
Pada masa 1992-1995 Merpati sempat menambah armada, dengan F-100, pesanan Garuda yang dialihkan, dan B737-200. Armada yang beroperasi pun menjadi 86 pesawat, walaupun masih belum mencukupi untuk menerbangi 466 rute di lebih dari 130  kota.

Agustus 1996, Merpati memasuki era penerbangan internasional sebagai suatu tuntutan dan kebutuhan, dimulai dengan membuka rute international jakarta-Melbroune. Dengan perkembangan seperti ini, adalah wajar jika kemudian pemerintah menetapkan PT Merpati Nusantara Airlines terpisah dari induknya, Garuda Indonesia, dan menjadi perseroan terbatas yang mandiri dibawah naungan departemen Perhubungan.  Tanggal  29 April 1997  pemerintah mengeluarkan PP nomor 10 Tahun 1997 tentang pemisahan Merpati Nusantara dari Garuda Indonesia.

Sejak berdirinya, tanggal 6 September 1962, sampai sekarang, Merpati mengalami pasang surut. “Jembatan Udara Nusantara” yang sarat misi tak luput dari berbagai permasalahan.
Berbagai permasalahan tersebut bermunculan seperti kekurangan tenaga pilot, menyusul penarikan kembali armada Garuda dari tubuh Merpati. Upaya pengiriman calon pilot ke Australia dan Selandia Baru yang baru dijalankan, belum dapat mengatasi kekurangan tersebut. Walau di belakangan hari, pasca pemisahan Merpati-Garuda, masalah pilot ini menguak lagi.
Permasalahan Merpati kian terbuka dan berdampak kepada ketepatan jadwal penerbangan (OTP, on time performace) yang makin rendah. Rendahnya tingkat OTP itu betul-betul menurunkan citra Merpati di mata pelanggannya.
Menurunnya kinerja tersebut, antara lain karena banyaknya tipe pesawat yang dimilikinya. Merpati ketika itu memiliki 8 tipe pesawat yang berbeda, yaitu F-100, B737-200, F-28, ATP, F-27, CN-235, NC- 212, dan Twin Otter. Belum lagi banyaknya pesawat yang perlu perawatan sehingga menurunkan utilisasinya. Merpati pun sering terdengar “merugi”. Berbagai masalah muncul dan saling kait-mengkait seperti penyewaan pesawat yang penuh mark up, sewa pesawat yang tidak feasible, dan berbagai penyimpangan lainnya. Bahkan dikatakan, hampir semua transaksi yang terjadi tidak mendukung langkah-langkah untuk membawa perusahaan menjadi sehat.
Meski demikian, Merpati harus siap menghadapi kondisi yang ada. Menjelang pemisahan dengan Garuda, pada akhir tahun 1996, Merpati berusaha mandiri, antara lain dengan cara lebih mengefisienkan diri dan memperbaiki kinerja perusahaan. Namun semua itu belum membuahkan hasil seperti yang diharapkan, antara lain karena belum bisa memecahkan masalah permodalan dan perestruktiurisasian di tubuh perusahaan. Kerugian pun makin membengkak hingga Rp135 milyar, dengan penurunan kinerja pelayanan yang seringkali mengecewakan para pelanggannya.
Tahun 1995-1999 Merpati berupaya mencari celah perbaikan dengan memangkas rute yang tidak menguntungkan. Saat itu, 34 rute perintis di Maluku, Nusa Tenggara, dan Sulawesi, yang biasanya diterbangi NC- 212, dan enam rute lain di Papua, dipangkas jumlah frekuensinya dan ditutup, walau 28 rute perintis masih dipertahankan. Pada masa itu, Merpati dengan “berani” mendatangkan A310 dan A300-600 untuk menjelajah rute internasional ke Australia. Penerbangan ini membukukan utang yang tak sedikit. Belum lagi persoalan pesawat ATP yang tak lagi laik terbang sehingga grounded, walau tetap harus membayar sewa. Ada lagi Tristar, untuk menggantikan A310, dan kemudian BAe-146-100, yang operasinya hanya “sekejap”.
Kerugian pun tak pernah “beranjak”. Pada semester pertama 1997, misalnya, kerugiannya mencapai Rp 40,1 milyar. Makin terpuruk pada semester kedua 1997, saat krisis mulai melanda. Hutang Merpati pun menjadi lebih besar dari asetnya. Berdasarkan analisis pengamat penerbangan yang menyebut bahwa pada tahun 1998, nilai aset Merpati sudah mencapai lebih Rp 830 milyar.
Merpati mulai melakukan gebrakan untuk membenahi kinerja operasinya. Dan upaya itupun nampak berhasil seperti tingkat keselamatan penerbangan makin tinggi dan OTP secara perlahan merambat naik. Dengan slogan “Get The Feeling”, Merpati mulai berbenah dengan serius. Tahun 1999, diumumkan bahwa Merpati meraih laba operasi, yang kedua setelah tahun 1992.
Sebagai badan usaha milik negara (BUMN), kini merpati berusaha mengoptimalkan peran intinya sebagai”commercial air transportation”. Didasari kebijakan pemerintah untuk mendayagunakan BUMN, Merpati sudah menjadwalkan untuk melaksanakn program restrukturisasi, profitisasi, dan privatisasi. Upaya sekarang adalah implementasi program restruturisasi agar tercapai target Merpati Nusantara Airlines, sesuai dengan visi dan misi yang dideklarasikan manajemen yaitu menjadi world class Airlines.
Prospek dan Tantangan Merpati Nusantara di Era Multikrisis
Dalam perkembangannya, angkutan udara sangat erat kaitannya dengan perubahan situasi ekonomi, sosial kemasyarakatan, politik dan kemananan, baik dalam skala lokal, regional maupun global. Kondisi inilah yang berperan dan mempengaruhi kondisi merpati, selain masalah internal seperti aspek manajemen. Krisis ekonomi yang melanda bangsa Indonesia sejak tahun 1997 dan belum ada tanda-tanda usai telah memberikan pengaruh signifikan terhadap perkembangan dan kinerja Merpati Nusantara. Demikian pula kejadian-kejadian global seperti tragedi WTC, mewabahnya SARS dan lain sebagainya.
Peristiwa Black September 2001 menjadi anti klimaks transportasi penerbangan. Pada saat itu, terjadi pembajakan tiga pesawat niaga komersil Amerika Serikat yang dihunjamkan ke Pentagon dan ke menara Word Trade Center. Peristiwa itu mengakibatkan dunia tersentak dan menunjukkan rentannya transportasi udara terhadap  ancaman teroris. Tercatat  6000 nyawa melayang dalam tragedi tersebut. Peristiwa ini telah berimplikasi luas, diantaranya isian penumpang pesawat terbang yang menurun drastis. Harga asuransi penerbangan naik dan imbasnya menjalar ke seluruh dunia dan menggerogoti industri jasa angkut penerbangan.
Bagi industri penerbangan dalam negeri, peristiwa black September  memang tidak ada yang berimplikasi gawat terhadap indutri airlines. Hak ini karena sebagian besar industri penerbangan dalam negeri  menggarap pasar domestik dan regional. Namun paturt dicatat implikasinya pada Garuda Indonesia yang mengalami gangguan isian penumpang internasionalnya.
Imbas lain peristiwa black September bagi dalam negeri adalah harga sewa pesawat yang semakin jatuh, murah dan bahkan terkesan pemilik memberikan obral harga demi mencegah kerugian akibat banyaknya pesawat-pesawat mereka yang dinonaktifkan. Harga sewa Boeing 737-200 yang harga sewanya U$ 100.000 sampai 150.000 dollar per bulan kini sampai harga ongkos sewa cuma U$ 40.000 dollar per bulan.
Kondisi di atas adalah celah sekaligus peluang yang dinikmati para pengusaha penerbangan  Indonesia, khususnya Merpati Nusantara  dengan penambahan jumlah armada memenuhi ruang udara Indonesia dengan  berbagai macam maskapai dalam negeri.
Mewabahnya SARS (Severe Acute Respiratory Syndrom) telah membawa implikasi lua sbagi dunia penerbangan. Mau tidak mau mewabahnya virus maut ini akan mengurangi jumlah isian penumpang  pesawat udara. Bagi dunia pariwisata ini berakibat serius karena banyaknya wisatawan yang membatalkan kunjungannya  ke negara-negara Asia. Beberapa negara menyatakan travel ban, pelaku bisinis banyak yang hengkang sehingga potensi pasar yang digarap industri pesawat terbang,termasuk Merpati Nusantara semakin kecil. Semua pihak tentunya harus berfikir keras mencari solusi  dan secara sinergis melakukan kerjasama. Pemerintah selaku regulator, airlines sebagai pelaku utama serta bandara sebagai otoritas pelayanan ground handling.
Tantangan lain bagi Merpati Nusantara adalah makin ketatnya persaingan antar maskapai penerbangan dengan munculnya pemain-pemain baru dalam jasa penerbangan sehingga kategori jasa penumpang pesawat semakin ketat. Tentunya kompetisi tersebut  akan meruncing dan saling menerkam satu sama lainnya. Perang tarif antar maskapai dan tawaran jasa tambahan yang menarik menjadikan persaingan di bidang penerbangan semakin ketat. Disaat segmentasi pasar sudah semakin luas cakupannya karena harga tiket pesawat dapat bersaing dengan tiket kapal laut, menuntut perusahaan penerbangan, termasuk Merpati Nusantara untuk semakin meningkatkan kinerja, pelayanan serta mencari terobosan baru yang kreatif untuk menggaet sebanyak-banyaknya penumpang. Bukan sekedar jor-joran hanya mengikuti bisnis musiman,yang sesaat mekar kemudian mati.
Saat ini muncul pula sejumlah perusahaan penerbangan yang mengusung nama daerah seperti Celebes Airlines, Seulawah NAD Airlines, Riau Airlines dan lainnya yang akan membuka pasar ke pelosok tanah air. Yang patut dicermati pula adalah trend perkembangan penerbangan dalam negeri, yaitu airlines berusaha semakin menerobos daerah-daerah pojok Indonesia tanpa singgah/transit di bandara Internasional yang ada di tanah air.  Hal ini tentunya menjadi tantangan Merpati untuk terus berkiprah dengan kiat-kiat jitu dan pelayanan prima.
Dengan dipisahkannya Merpati Nusantara dari induknya Garuda, merupakan peluang bagi Merpati untuk terus berbenah menjadi BUMN yang mandiri sehingga visi dan misi Merpati menjadi airlines terdepan dapat tercapai.


PERAN BANK SYARI`AH DALAM MEMAJUKAN SEKTOR RIIL

November 28, 2007

MUKADDIMAH
Salah satu tujuan sosial ajaran Islam adalah membentuk tatanan masyarakat dalam suatu badan kerjasama dari kecendrungan untuk saling bertabrakan atau bersinggungan menjadi keseimbangan yang harmonis.  Dalam persoalan ekonomi yang memiliki daya picu yang sangat besar terhadap disintegrasi individu dan komunal, Islam telah menghadirkan sebuah konsep etika dan normatif yang bersifat total, universal dan final untuk mengawal dan mengawasi perilaku ekonomi masyarakat manusia.
Persepsi Islam dalam setiap transaksi finansial bukanlah sekedar transaksi komersial tetapi dipandang sebagai kewajiban agamais, karena sesungguhnya islam adalah agama yang dilandasi postulat iman dan ibadah.  Dalam kehidupan sehari-hari, Islam diterjemahkan dalam teori sekaligus diinterpretasikan dalam praktek.  Prinsip inilah yang menjadi menjelaskan adanya nilai-nilai Islam dalam setiap perilaku ekonomi yang nendorong tumbuhnya kesadaran permanen untuk diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat.
SISTEM EKONOMI ISLAM, SISTEM EKONOMI ALTERNATIF
Badai krisis ekonomi yang melanda Indonesia yang belum berakhir hingga kini telah memberikan suatu tinajauan spesifik akan perlunya sistem ekonomi alternatif.  Suatu sistem yang mempu mendorong pertumbuhan tetapi sekaligus pemerataan.  Tatanan sistem yang berpihak kepada semua orang, yakni suatu sistem yang memberikan kesempatan seluas-lusnya pada mekanisme pasar, tetapi tetap memberikan peran kepada pemerintah, kekuatan sosial dan hukum, untuk melakukan intervensi dan koreksi demi menjamin kekuatann ekonomi tidak terkonsentrasi kepada sekelompok kecil pengusaha, disamping mampu melakukan pemberdayaan ekonomi rakyat banyak, serta memberikan kesejahteraan lahir batin secara hakiki.  Sistem yang dimaksud adalah sistem ekonomi Islam.
Dr. Samith Athif Az-zain dalam kitab: Al-Islam khuthutun `Arhidhah: Al-Iqstihad, Al-Hukm, Al-Ijtima menjelaskan pandangan filosofis ekonomi Islam.  Ekonomi dalam Islam ditegakkan untuk mewujudkan sebesar-besarnya kesejahteraan manusia sebagai manusia yang hidup dalam masyarakat, bukan manusia sebagai individu serta bukan sebagai manusia yang terasing dalam masyarakatnya, dan di sisi lain terikat dengan seperangkat aturan/norma.  Islam bertujuan mewujudkan ketentraman hidup dan bukan sekedar pemenuhan kebutuhan, serta menjadikan perolehan kebahagiaan sebagai nilai ekonomi tertinggi yang hendak diwujudkan manusia (Q.S. 28:77).  Oleh karena itu Islam menjadikan falsafah ekonomi berhubungan dengan perintah dan larangan Allah.
Untuk mewujudkan gagasan tersebut, An-Nabhani dalam kitab An-Nidzamu Iqtishady fil Al-Islam, sistem ekonomi dalam Islam dijalankan dengan tiga azas, yakni pertama: konsep kepemilikan (Al-milkiyah), kedua: pemanfaatan kepemilikan (Al-Tsaruf fil- al milkyah), ketiga distribusi kekayaan diantara manusia (Tauzi’u al-tsarwah bayna al-naas).
PRINSIP EKONOMI ISLAM
Syariat Islam telah mmebrikan prinsip dan etika yang menjadi acuan dan referensi, serta merupakan kerangka bekerja dalam ekonomi Islam, antara lain :
Kekayaan atau berbagai jenis sumber daya adalah amanah dari Allah yang harus di manfaatkan seefisien mungkin guna memenuhi kesejahteraan dan kelak dipertanggungjawabkan di akhirat.
Islam menolak setiap penghasilan yang dipenuhi secar tidak sah apalagi usaha yang menghancurkan masyarakat.
Kekuatan penggerak utama Islam adalah kerjasama
Sitem ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan pada satu atau sekelompok orang (QS. 59:7 – 8).
Islam mengatur konsep kepemilikan berupa kepemilikan individu, kepemilikan umat dan kepemilikan negara.
Dilarang makan harta sesama secara bathil, kecuali perniagaan secara suka sama suka (Q.S. 4: 29 – 30)
Dalam harta seseorang terdapat hak/bagian orang lain (Q.S. 70: 24 – 25)
Menghapuskan praktek riba (Q.S. 2: 275)
Pelaksanaan prinsip ekonomi Islam diwarnaipula dengan akhlak/etika Islam yang mengajarkan bahwa dalam melaksnakan prinsip ekonomi Islam senantiasa memiliki nilai-nilai jujur dan amanah (Q.S. 4:58); adil (QS 5:8); profesional/ihsan (QS. 67:2); saling bekerjasama/ta’awun (QS. 5:2); sabar dan tabah (QS. 2:45).
BANK SYARI’AH SEBAGAI BAGIAN KONSEP EKONOMI ISLAM
Sistem keuangan dan perbankan syari’ah merupakan bagian dari konsep ekonomi Islam secara keseluruhan guna menanamkan nilai dan etika Islam ke dalam lingkup ekonomi. Lembaga keuangan/perbankan syari’ah berperan dalam menunjang pembangunan ekonomi bangsa Indonesia, baik dalam menghimpun dana masyarakat maupun dalam penyalurannya kepada pihak yang membutuhkan.
Dalam sejarah Islam pengertian bank sendiri sebelumnya tidak dikenal. Istilah yang dipakai untuk lembaga yang melaksanakan pengarahan dana dan penyaluran dana ke dalam perekonomian masyarakat dikenal dengan istilah Baitut Tamwil (Finance House).
Baitut Tamwil memungut biaya administrasi, yaitu biaya-biaya yang betul dikeluarkan untuk operasi, serta untuk pengembangannya, lembaga mendapat sebagian keuntungan dari operasi (kegiatannya) dalam hal “bagi hasil” (al murabahah) dan al ijarah.
Dalam perkembangannya, sejak tahun 1987-1990 telah terdapat sekitar 60 lembaga keuangan syari’ah di berbagai penjuru dunia, 40 persen diantaranya menamakan dirinya Bank Islam dan 20 lainnya sebagai Islamic Investment and Finance Companies. Fakta menunjukkan pula bahwa Bank Islam tidak hanya beroperasi di negeri-negeri mayoritas Islam tetapi juga beroperasi berdampingan dengan bank konvensional seperti di Denmark, Inggris, Luxemburg, Afrika Selatan, Bahomas, Philipina dan lain-lain.
Di Indonesia, keberadaan bank syari’ah masih tergolong baru (sekitar 10 tahun) namun telah dilegitimate dan dioperasionalkan sebanding dengan bank konvensional yang berdiri jauh sebelumnya (sekitar 200 tahun) sesuai UU Perbankan Nomor 10 tahun 1998.
Adapun jenis operasi yang dijalankan bank syari’ah adalah :
Membuka rekening perseorangan dan perusahaan untuk menerima simpanan tunai baik sekedar titipan yang aman maupun investasi (al wadiah)
Memberikan kredit dan pinjaman sesuai syari’ah untuk pembiayaan proyek dan pembiayaan kebutuhan nasabah (al mudharabah)
Membeli dan menjual emas batangan (al murabahah)
Membeli dan menjual valuta asing (al murabahah)
Menerbitkan Letter of Credit (L/C) (al wakalah)
Menerbitkan surat jaminan (al kafalah)
Menyediakan pembiayaan jangka pendek (al mudharabah)
Mengumpulkan dan memproses draft, cheques, primissory notes, bill of loading dan sebagainya berdasarkan komisi (umulah/ujur)
Membeli dan menjual surat-surat berharga tanpa bunga (al murabahah)
Membentuk dana dan mengelolanya untuk keperluan tertentu (al mudharabah)
Menyediakan pembiayaan untuk investasi berdasarkan prinsip keikutsertaan yang semakin berkurang (al musyarakah muntahiq bit tamlik)
Menyediakan pembiayaan berdasarkan prinsip al musharakah (penyertaan modal)
Investasi angsung oleh bank
Sewa guna usaha, mesin, barang modal, peralatan dan sebagainya (ijarah)
Menjual dan membeli real estate (al murabahah)
Melaksanakan fungsi keagenan
Menjual dan membeli barang untuk orang lain berdasarkan keuntungan yang disetujui sebelumnya (al murabahah).
PERAN BANK SYARI’AH DALAM MEMAJUKAN SEKTOR RIIL
Aktivitas ekonomi bersinggungan dengan sektor riil, usaha manusia, manfaat, harga atas barang dan jasa maupun keuntungan yang diperoleh. Dalam perspektif Islam, aktivitas ekonomi senantiasa didorong untuk berkembangnya sektor riil seperti perdagagnan, pertanian, industri maupun jasa. Di sisi lain tidak mentolelir ektivitas ekonomi non riil seperti perdagangan uang, perbankan sistem ribawi, pasar modal dan lain-lain. Sektor non riil menyebabkan apa yang dicegah Islam, Kayla yakuuna duulatan bayna al-aghniai minkum” (QS. Al-Hasyr : 7) yaitu beredarnya uang atau harta dikalangan orang-orang kaya saja.
Ambruknya pasar bursa dunia tahun 1929 hingga pertengahan tahun 30-an yang diikuti resesi ekonomi berkepanjangan, dunia kembali dikejutkan dengan peristiwa serupa yaitu jatuhnya saham di NYSE (New York Stock Exchange) hingga 22 % hanya dalam satu hari medio Oktober 1997. Dunia dibayangi resesi ekonomi global menyusul pula terpuruknya saham-saham bursa dunia seperti Tokyo, hongkong, Singapura, Taiwan dan lain-lain.
Badai krisis ekonomi secara bersamaan menimpa beberapa negara Asia yang disebut-sebut macan Asia. Di Indonesia, nilai tukar rupiah terhadap dollar AS anjlok dari Rp. 2.400,- menjadi Rp. 8.000,- bahkan mencapai kisaran Rp. 20.000,- pada April-Mei 1999.  Pendapatan perkapita Indonesia anjlok empat kali lipat yakni hanya sekitar US$ 400, menempatkan Indonesia masuk dalam daftar negara-negara miskin dan berpenghasilan rendah, sejajar dengan negara Laos (US$ 379), Nikaragua (US$ 372) serta beberapa negara Amerika Latin dan Afrika.
Fenomena di atas tidak terlepas dari konsekuensi logis dari ciri khas sistem ekonomi Kapitalis yang saat ini dianut hampir seluruh negara di dunia. Rapuhnya sistem ekonomi Kapitalis karena adanya ekonomi non riil seperti bunga (riba) dengan berbagai jenisnya, surat-surat berharga ataupun yang dikeluarkan lembaga perbankan maupun pasar bursa sebagaimana layaknya uang. Sektor eknomi non riil inilah menjadi biang keladi hancurnya sistem ekonomi Kapitalis karena pertumbuhan barang ataupun jasa yang riil tidak  sama dengan jumlah uang yang dimainkan (jumlah uang secara teori bukan fakta/riilnya) dalam roda perekonomian secara keseluruhan.  Jumlah uang yang dimainkan dalam sektor non riil sudah amat besar dan tak terhitung, padahal sektor ekonomi riil amat lambat lajunya.
Investasi dan perputaran uang dipasar bursa tidak bersentuhan secara langsung dengan roda perekonomian riil. Karena para pemain di pasar bursa membeli ataupun menjual sahamnya bukan untuk memiliki atau menginvestasikan uangnya dalam sektor riil (seperti membangun pabrik atau mengembangkan jasa rill). Tetapi ia akan memainkan dengan memanfaatkan selisih harga saham beli  dan jualnya, begitu seterusnya. Akibatnya arus uang/harta di negeri-negeri yang masih lemah pasar bursanya dengan mudah dirampas begitu saja oleh pemain asing dan dibawa keluar negeri yang pada akhirnya menggoyang sistem moneter di sebagian negeri-negeri Asia.
Dampak dari sistem moneter yang paling tampak adalah hancurnya kepercayaan terhadap nilai mata uang seiring dengan makin rendahnya nilai mata uang tersebut, yakni merosotnya nilai tukar dengan mata uang kuat dunia dengan inflasi yang tinggi.
Di masa orde baru pembangunan ekonomi hanya mengajar pertumbuhan (growth) namun mengabaikan aspek pemerataan (equty). Kebijakan ekonomi pemerintah hanya berpihak pada segelintir konglomerat dan mengabaikan ekonomi rakyat yang bergerak di sektor riil. Hal ini berakibat pada hasil pembangunan yang dinikmati sebagian kecil anggota masyarakat dan sebagian besar berada di bawah garis kemiskinan.
Dari paparan di atas, perlu ada perubahan paradigma pembangunan nasional dari paradigma trickle down effect yang hanya memihak pada segelintir pengusaha dengan strategi pemberdayaan ekonomi rakyat (lokal) dalam rangka perkonomian global, dimana rakyat sebagai obyek dan subyek pembangunan.
Bank Syari’ah memiliki peranan yang sangat penting dalam memajukan sektor riil dan membangun ekonomi kerakyatan. Hal ini karena operasionalisasi bank Syari’ah berdasar pada prinsip-prinsip:
1). Bank Syri’ah mengembangkan prinsip Ta’awum (tolong-menolong dan kerjasama     diantara masyarakat  untuk kebaikan dan kemaslahatan.
2). Bank Syari’ah berperan memasyarakatkan praktek bagi hasil untuk menhindari praktek bunga (riba). Praktek bunga mengandung ciri-ciri antara lain ditentukan secara fixed rate dari awal, dihitung dari pokok dan dan tidak berdasar untung/ rugi ,uang diinvestasikan dari semua sektor.Adapun bank syari’ah yang memiliki ciri-ciri antara lain di tentukan semua rasio nisbah bagi hasil,dihitung berdasarkan untung rugi, investasi hanya pada sektor yang halal, semakin besar keuntungan maka semakin besar pula hasilnya.
- Bank Syari’ah memandang uang hanya sebagai alat tukar dana bukan barang komoditas. Dengan demikian motif permintaan uang adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan transaksi  (Money demand for transaction).bukan untuk spekulasi (Money demand for speculation).
- Bank Syari’ah bertanggung jawab untuk turut mensosialisasikan dan menempatkan harta/uang sebagai obyek zakat dan bukan sebagai alat ntuk mendapatkan bunga (sebagaimana praktek bank konvensional).
- Bank Syari’ah berpersn mendorong masyarakat untuk memproduktifkan harta / uang dalam kegiatan produksi (sektor riil ). Uang/ harta adalah flow-concept sehingga harus berputar dalam perekonomian dimana semakin cepat putarannya akan semakin tinggi tingkat pendapatan maupun perekonomian masyarakat. Bagi merek ayang tidak dapat memproduktifkan uangnya, islam menganjurkan untuk melakukan investasi dengan prinsip masyarakat (point financing ) atau mudharabah (full financing ) yaitu bisnis bagi hasil. Apabila tidak mau mengambil resiko dalam bermasyarakat atau bermudharabah ,maka Islam menganjurkan untuk melakukan Qard al Hasan (meminjamkan uang dengan mengharap imbalan dari Allah SWT).
Khatimah :
Menyadari urgensi implementasi ekonomi islam dalam wacana perbankan, maka diperlukan upaya bersama yang inivatif dan kontiyu.dibutuhkan sosialisasi konsep ekonomi Islam dan perbankan syari’ah dengan kerjasama pemerintah, akademi dan lembaga –lembaga islam. Disisilain, UU Bank sosial dan perbankan umum   hendakanya disempurnakan guna memberikan  pelaksana ekonomi dan perbankan islam  dan pengelola lembaga keuangan syari’ah hendakanya memeksimalkan                 .
Akhirnya,          seyogyanya seluruh umat islam memberikan dukungan dan turut serta bertanggung jawab untuk membesarkannya guna membangun ketahanan ekonomi umat/masyarakat.


MEMBANGUN MORALITAS BANGSA DI TENGAH ARUS GLOBALISASI

November 28, 2007

Di media massa cetak dan elektronik hampir setiap edisi terbitan dan penyiarannya, menyuguhkan data-data yang sangat banyak terkait dengan problematika kemasyarakatan, baik yang dialami oleh pelajar, mahasiswa, orang tua dan lain-lain. Di negeri Indonesia, yang konon katanya adalah negara agamis (walaupun bukan negara agama), justru banyak fenomena-fenomena yang terjadi dimana aspek moralitas dan nilai agama tidak lagi menjadi acuan. Persoalan kriminalitas, tawuran antar warga, penggunaan NAPZA, sikap hidup hedonis, permessif serta norma-norma, standar nilai agama telah terjadi pergeseran. Gaya hidup baru menyeruak ke tengah kehidupan sosial, keluarga dan individu, mulai dari gaya free sex, nge “drugs”, pecandu narkoba, serba apologetik, yakni seolah menjadi keharusan mengadopsi nilai-nilai dan gaya hidup di era millenium sesuai dengan semangat, muatan dan substansi era tersebut.
Fakta menunjukkan, sejak tahun 1980, kekerasan fisik dialami wanita terjadi setiap 8 detik, perkosaaan setiap 6 menit (Kompas, 4 september 1995), Lebih parah lagi banyak wanita eksekutif stress dan mengalami gangguan sosial dalam keluarga (Republika, 25 September 1995). Abortus provokatus di Jakarta terdapat 25 kasus pertahun (Kompas, 30 Nopember 1997) dan menurut seorang ginekolog 200 kasus aborsi seruap terjadi pada tahun 1980.
Sejak tahun ajaran 1999/2000, tawuran pelajar telah menewaskan 4 orang dan sedikitnya 14 cedera berat (Kompas, 29 Juli 1999). Awal tahun 1999 telah meninggal 14 orang dan 26 luka-luka; menurut data Polda Metro Jaya korban meninggal akibat tawuran antar pelajar sejak 10 tahun terakhir hingga tahun 2001 berjumlah 164 otang (Hidayatullah, Juli 2002).  Terdapat 1,3 juta pecandu narkoba dan lebih setengahnya adalah generasi muda, demikian pula pengidap penyakit HIV/AIDS hingga Januari 2000 telah mencapai angka 1080 orang, parahnya karena 38 % diantaranya generasi muda (Harian Fajar, 25 maret 2000). Sekitar 900-1200 pertahun anak belasan tahun menjadi korban perkosaaan, sekitar 60 % di bawah usia 15 tahun, dan 80,5 %  hubungan seks pertama bersama pacar disebabkan suka sama suka, serta 74,2 % perempuan jalanan berhubungan seks berganti-ganti pasangan dengan imbalan uang atau sesuap nasi (Republika, 10 Oktober 1996).  Hasil penelitian Tim Survei Ilmiah Kerohanian Islam SMF Psikologi UI (1996) menunjukkan, dari 300 responden mahasiswa seluurh fakultas UI, 49 0rang (21 %) menyetujui prilaku seksual dalam situasi pacaran, dengan perbandingan pria dan wanita hampir sama, 11,5 % dan 9,5 %. Tampaknya kesucian bukan lagi hal yang suci sehingga patut dipertahankan. Lalu apa motivasi mereka ?. Jawaban terbanyak (36,2 %) mengatakan hal itu sebagai ungkapan rasa sayang, keakraban, rasa memiliki dan perhatian. “ Dengan pacar sih, secelu dua celup bolehlah, asalkan jangan keterusan hamil”. Lucunya, 70 % dari mereka mengaku bahwa itu memang bertentangan dengan ajaran moral dan agama. Dan temuan amat mengagetkan disampaikan Direktur Eksekutif Lembaga Studi Cinta dan Kemanusiaan, Lip Wijayanto dari hasil penelitian ternyata 97,05 % mahasiswa sudah tidak perawan karena kegiatan intercourse sex pra nikah selama kuliah. Hasil penelitian ini dilakukan terhadap 1.660 responden dan dilakukan sejak tiga tahun yaitu 16 Juli 1999 hingga Juli 2002 di Yogyakarta (Fajar, 3 Agustus 2002).
Pornografi dipandang sebagai bagian dari seni yang memiliki nilai jual tinggi (Popular, edisi cover Sophia Latjuba). Ingatan kita juga masih segar ketika ratusan siswa di Jakarta terjaring razia karena membawa VCD porno dan barang haram lainnya, kasus VCD porno dua mahasiswa perguruna tinggi di Bandung serta kasus VCD porno casting iklan sabun.
Tercatat 4432 orang menjadi pasien ketergantungan obat RSKO Dokter Sudirman (Kompas, 26 juli 1999). Virus brengsek “esek-esek” menjangkiti internet dan sangat menggoda para netter (Gatra, April 1999). Para pecinta alkoholpun didukung 116 pabrik penghasil “obat untuk teler” di 17 propinsi (Republika, 10 Oktober 1996).
Budaya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sudah menjadi hal biasa, bahkan Indonesia termasuk negara terkorup di dunia. Anehnya, Departemen agama yang seharusnya mengurusi agama dan pembinaan moral justru menjadi lembaga yang paling banyak terjadi penyimpangan dana dan administratif berdasarkan laporan BPKP.(Liputan 6 SCTV, 24 Juli 2002). Laporan hasil pemeriksaan semester II tahun anggaran 2001, BPK Kembali menemukan penyimpangan senilai Rp. 91,512 Triliun. Untuk KKN, negara kita memiliki “prestasi” yang cukup spektakuler. Sebuah Lembaga kosultan yang berbasis di Hongkong Polytical and Risk Consultancy (PERC) menobatkan Indonesia sebagai negara terkorup di Asia.(Jurnal Al-Wa’ie, Mei 2002). Bahkan ekonom Hartojo Wignjowinoto pernah mengungkapan, selama 30 tahun terakhir sedikitnya ada US$ 40 Miliar anggaran pembangunan masuk ke kocek pribadi  karena prilaku korupsi (Media Indonesia, 31 Maret, 2002).
Di tengah masyarakatpun sangat memprihantinkan, seperti kasus pembunuhan karena masalah sepele, tawuran antar warga/etnis, budaya sogok menyogok dan lain-lain menjadi  fenomena biasa dalam kehidupan masyarakat kita dewasa ini.  Tentunya tidak akan cukup jika data-data harus dipaparkan dalam tulisan ini bagaimana potret yang dialami saudara dan generasi kita dekade sekarang.


MASA DEPAN INDONESIA, PROSPEK DAN TANTANGAN

November 28, 2007

Muqaddimah

Mahasiswa sebagai kelompok menengah dalam miniatur peradaban suatu bangsa memiliki peran yang sangat penting dan strategis. Sebagai calon cendekiawan muda dipandang sebagai sebagai agent of change atau agent of modernization; adalah komunitas yang tidak pernah puas dalam meneruma suatu kenyataan  dan berusaha menanyakan sebuah kebenaran. Dengan kekuatan moralnya, gerakan mahasiswa tampil sebagai kelompok independen dan sarat dengan nulai-nilai transformasi dan politis. Dengan  perannya sebagai kelas menengah  mahasiswa memiliki peran yang besar dalam proses perubahan sosial.
Kurang lebih hidup  32 tahun sistem orde baru  telah merampas hak-hak masyarakat, bukan hanya hak kewarganegaraan  tetapi juga hak-hak kemanusiaan melalui otoriterisme rezim orde baru.  Disisi lain, pola berbangsa dan bernegara yang bersifat monopolistik telah berimplikasi pada berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara berupa peluang luas terhadap para pelaku negara untuk korup, terjadinya biaya ekonomi tunggi, inefisiensi,  enclave, rendahnya daya saing, serta kesenjangan antara pusat dan daerah.
Gerakan mahasiswa dan rakyat  yang mencapai puncaknya pada 20 Meu 1998 berhasil menghentikan rezim orde baru dan genderang reformasipun di tabuh. Era reformasi yang sarat perubahan diharapkan mengarah pada proses demokratisasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Namum berselang beberapa tahun, harapan tersebut perlahan-lahan kehilangan basisnya. Masyarakat yang rindu akan kedamaian, ketenangan, kenyamanan serta iklim  yang kondusif dalam menjalankan aktivitas keseharian bak jauh panggang dari api. Era reformasi yang diharapkan bangsa ini keluar dari krisis multidimensi tak kunjung usai. Krisis multidimensi yang menimpa Indonesia  yang berawal dari krisis moneter pada pertengahan ragun 1997, kemudian berkembang menjadi krisis ekonomi, krisis social dan krisis politik benar-benar nyaris memporak-porandakan  sendi-sendi kehidupan  bernasyarakat dan bernegara negeri yang oleh pujangga pernah disebut sebagai zamrud khatulistiwa.
Krisis multidimensi telah mengakibatkan lebih dari 100 juta rakyat Indonesia terpuruk ke jurang kemiskinan, Lebih dari 40 juta orang, 2,5 juta duantaranya sarjana menganggur. Jutaan anak-anak putus sekolah, jutaan lagi mengalami malnutrisi. Sementara itu, akibat harga-harga barang jasa meningkat, hidup makin tidak mudah meski untuk mencari sesuap nasi, stress meningkat dan kriminalitas merajalela dimana-mana. Kehidupan sosial, ekonomi, politik, budaya dan pendidikan  menjadi carut marut tidak karuan. Dan meski berbagai langkah telah ditempuh pemerintah yang selama krisis telah berganti selama tiga kali, tetapi belum mampu mengatasi krisis secara menyeluruh.
Mahasiswa sebagai aktor utama moment dialektika sejarah bangsa memiliki taggungjawab moral dalam mengawal agenda-eganda reformasi sebagai buah perjuangan dan pengorbanan seluruh komponen bangsa. Gerakan mahasiswa tersebut seharusnya tidak terjebak hanya pada war of manufer yang melalui aksi-aksi, demontrasi ataupun mimbar bebas dan lain-lain.  Untuk itu mahasiswa yang peduli pada nasib bangsa perlu melakukan war of position yaitu merupakan bentuk usaha merubah relasi sosial dengan melibatkan peran aktif masyarakat melalui  pemberdayaan masyarakat, fungsi kontrol sosial denga kekuatan ide dan kecerdasan serta agent aspirasi dan artikualasi politik dalam organisasi pergerakan mahasiswa yang sinergis dan solid.

Masa Depan Sebagai Tantangan
Masa depan adalah masa yang penuh dengan tantangan dan peluang. Merujuk analisis masa depan John Naisbit dan Patricia Aburdance, dalam Megatrends 2000, dinyatakan adanya sepuluh kecendrungan besar yang terjadi berupa globalisasi ekonomi, pertumbuhan eknomi di wilayah pasifik, berkembangnya konsep swastanisasi negara kesejahteraan di Barat, Berkembangnya konsep sosialisme pasar bebas di timur, menyempitnya nasionalisme  menjadi nasionalisme kebudayaan, majunya kegiatan seni, meningkatnya peran  wanita di era informasi, mantapnya peran individu, berkembangnya dunia biologi, dan suburnya spiritualisme dalam kaitannya dalam kehidupam beragama. Kecendrungan besar di atas telah memperhadapkan bangsa kita pada sebuah gejala paradoks global  dan mempengaruhi seluruh bidang kehidupan bangsa kita, baik pada bidang Politik, Hukum, Ekonomi, Kependudukan, Seni serta Sosial dan  Budaya.
Universalisasi sistem nilai global yang terjadi dalam dimensi kebudayaan melalui invasi media massa dan teknologi komunikasi telah mengaburkan sistem nilai (values system) kehidupan manusia, khususnya pada negara-negara berkembang seperti Indonesia. Era globalisasi yang ditandai revolusi komunikasi dan informasi telah menjadikan  dunia menjadi tanpa batas dan sekat. Kapitalisme global merupakan salah satu implikasi dari perkembangan mutakhir ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus sebagai bentuk imperialisme negara-negara maju tergadap negara dunia ketiga. Tidak dapat dipungkiri  bahwa peradaban modern mengandung pengaruh positif bagi  bangsa manapun  terutama terkait dengan sektor sains dan teknologi. Namun dampak negatifnya juga besar yaitu imbas nilai-nilai dan gaya hidup di era milenium sesuai dengan semangat, muatan dan substansi yang terkandung didalamnya. Imbas nilai-nilai baru tersebut dapat merubah  pola nilai masyarakat berupa pergeseran secara evolutif yang menimbulkan berbagai degradasi pemikiran maupun perbuatan.
Masuknya globalisasi ekonomi dan budaya oleh negara sekular ke negara berkembang selalu akan melalui sistem pemerintahan  negara berkembang itu sendiri. Oleh karena itu, sistem pemerintahan negara berkembang yang bercorak sekular dan materialisrtik akan menjad makanan empuk bagi program globalisasi negara maju. Akan ditemui segelintir elit (pejabat pemerintah dan swasta) nasional yang mendukung program mereka dalam meperkaya diri dan mengeksploirasi rakyat serta menyerap kekayaan tanah air.  Oleh karena itu diperlukan orang “kuat” dalam negara berkembang yang mampu menahan gelombang arus globalisasi disamping penataaan sistem pemerintahan berdasarkan moral agama.
Globalisasi telah mengikis pula budaya dan kultur yang telah menjadi ciri khas bangsa kita. Dunia seni dan hiburan banyak dipengaruki Barat, identitas bangsapun mulai luntur seiring denga kemajuan jaman. Untuk melawan hegemoni Barat tersebut Indonesia kaya akan seni dan budaya, akan tetapi potensi tersebut tidak mampu diberdayakan dengan baik. Hal ini karena pemberdayaa seni dan budaya terkesan sentralistik, sehingga kebudayaan kita terhegemoni dan dimonopoli oleh kebudayaan etnik tertentu. Kesenjangan budaya Jawa dan luar pulau Jawa begitu menonjol dan nampak dalam penyajian di berbagai media. Kesenjangan tersebut melahirkan perasaan tidak puas dan kemudian dilawan dengan cara menggugat nasionalisme. Karena nasionalisme terkadang digunakan oleh etnik tertentu untuk melanggengkan hegemoninya. Fenomena ini dapat berimplikasi pada terancamnya masa depan bangsa sehingga perlu perumusan nasionalisme baru untuk menaggulanginya.
Abad 21 juga jelas merupakan era kompetitif dan Indonesia sebagai suatu kesatuan bangsa akan meghadapi kompetisi yang ketat di dunai internasional  dalam berbagai aspek kehidupan. Untuk itu secara internal bangsa ini perlu mempersapkan diri dalam segala aspek khususnya peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Visi Indonesia Masa Depan
Masa depan Indonesia mungkin saja baik, lebih cemerlang dari semua yang pernah kita bayangkan, namun mungkin yang terjadi sangat buruk, sesuatu yang belum pernah kita bayangkan, bahkan dalam mimpi buruk kita sekalipun. Yang jelas, dalam upaya mewujudkan cita-cita reformasi dalam penyelesaian berbagai masalah bangsa dan negara diperlukan visi Indonesia masa depan sebagai fokus pada arah penyeelnggaraan kehidupan berbamgsa dan bernegara menuju masa depan yang lebih baik.
Para wakil kita di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah merumuskan visi Indonesia masa depan melalui Tap. MPR RI Nomor : V/MPR/2000.
Dalam Tap MPR tersebut dikemukakan bahwa :
Visi adalah wawasan ke depan yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu. Visi bersifat kearifan intuitif yang menyentuh hati dan mnggerakkan jiwa untuk berbuat. Visi tersebut merupakan sumber inspirasi, motivasi dan kreativitas yang mengarahkan proses penyelenggaraan kehidupan berbangsa da bernegara menuju masa depan yang dicita-citakan. Penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara diorientasikan ke arag perwujudan visi tersebut karena pada hakekatnya hal itu merupakan penegasan bersama cita-cita seluruh rakyat.
Bagi bangsa Indonesia, Visi Indonesia didasari dan diilhami oleh cita-cita luhur yang telah digariskan para pendiri negara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Untuk pencapaian visi tersebut maka selanjutnya dirumuskan visi antara yang disebut VISI INDONESIA 2002 sebagai berikut :
VISI INDONESIA 2020

Visi Indonesia 2020 adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara.
Untuk mengukur tingkat keberhasikan perwujudan Visi Indonesia 2020 diperlukan indikator-indikator utama sebagai berikut :
1.    religius
a.    terwujudnya masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia sehingga ajaran agama, khususnya yang bersifat universal dan nilai-nilai luhur budaya terutama kejujuran, dihayati dan diamalkan dalam berilaku keseharian;
b.    terwujudnya toleransi antar dan antara umat beragama;
c.    terwujudnya penghormatan terhadap martabat kemanuasiaan.
2.    manusiawi
a.    terwujudnya masyarakat yang menghargai nilai-nilai kemanuasiaan yang adil dan beradab;
b.    terwujudnya hubungan harmonis antar manusia indonesia tanpa membedakan latar belakang budaya, suku, ras, agama dan lain-lain;
c.    berkembangnya dinamika kehidupan bermasyarakat ke arah peningkatan harkat dan martabat manusia.
d.    terwujudnya keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3.    bersatu
a.    meningkatnya semangat persatuan dan kerukunan bangsa;
b.    meningkatnya toleransi, kepedulian dan tanggung jawab sosial;
c.    berkembangnya budaya dan perilaku sportif  serta menghargai dan menerima perbedaan dalam kemajemukan.
d.    berkembangnya semangat anti kekerasan
e.    berkembangnya dialog secara wajar dan saling menghormati antar kelompok dalam masyarakat.
4.    demokratis
a.    terwujudnya keseimbangan kekuasaan antara lembaga penyelenggara negara dan hubungan kekuasaan antara pemerintahan nasional dan daerah;
b.    menguatnya partisipasi politik sebagai perwujudan kedaulatan rakyat melalui pemilihan umum jujur, adil dan langsung, umum, bebas dan rahasia, efektifitas peran dan fungsi partai politik dan kontrol sosial masyarakat yang semakin meluas;
c.    berkembangnya organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik yang bersifat tebuka;
d.    terwujudnya mekanisme kontrol di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
e.    berkembangnya budaya demokrasi, transparasi, akuntabilitas, jujur, sportif, menghargai perbedaan;
f.    berkembangnya sistem kepemimpinan yang egaliter dan rasional.
5.    a d i l
a.    tegaknya hukum yang berkeadilan tanpa diskriminasi;
b.    terwujudnya institusi dan aparat hukum yang bersih dan profesional;
c.    terwujudnya penegakan hak asasi manusia;
d.    terwujudnya keadilan gender;
e.    terwujudnya budaya penghargaan dan kepatuhan terhadap hukum;
f.    terwujudnya keadilan dalam distribusi pendapatan, sumberdaya ekonomi dan penguasaan aset ekonomi, serta hilangnya praktek monopoli;
g.    tersedianya peluang yang lebih besar bagi kelompok ekonomi kecil, penduduk miskin dan tertinggal.
6.    sejahtera
a.    meluasnya kesempatan kerja dan meningkatnya pendapatan penduduk sehingga bangsa indonesia menjadi sejahtera dan mandiri;
b.    meningkatnya angka partisipasi murni anak usia sekolah;
c.    terpenuhinya sistem pelayanan umum, bagi seluruh lapiran masyarakat termasuk pelayanan kepada penyandang cacat dan usia lanjut, seperti pelayanan transportasi, komunikasi, penyediaan energi dan air bersih;
d.    tercapainya hak atas hidup sehat bagi seluruh lapiran masyarakat melalui sistem kesehatan yang dapat menjamin terlindunginya masyarakat dari berbagai resiko yang dapat mempengaruhi kesehatan dan tersediannya pelayanan kesehatan yang bermutu, terjangkau dan merata;
e.    meningkatnya indeks pengembangan manusia (human development index), yang menggambarkan keadaan ekonomi, pendidikan dan kesehatan secara terpadu;
f.    terwujudnya keamanan dan rasa aman dalam masyarakat.
7.    m a j u
a.    meningkatnya kemampuan bangsa dalam pergaulan antar bangsa;
b.    meningkatknya kualitas sdm sehingga mampu bekerja sama dan bersaing dalam era global;
c.    meningkatnya kualitas pendidikan sehingga menghasilkan tenaga;
d.    meningkatkan disiplin dan etos kerja;
e.    meningkatnya penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangan teknologi serta pembudayaannya dalam masyarakat;
f.    teraktualisasinya keragaman budaya indonesia.
8.    mandiri
a.    memiliki kemampuan dan ketangguhan dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah-tengah pergaulan antar bangsa agar sejajar dengan bangsa-bangsa lain;
b.    terwujudnya politik luar negari yang berkepribadian dan bebas aktif;
c.    terwujudnya ekonomi indonesia yuang bertumpu pada kemampuan serta potensi bangsa dan negara termasuk menyelesaikan hutang luar negeri;
d.    memiliki kepribadian bangsa dan identitas budaya indonesia yang berakar dari potensi budaya daerah.
9.    baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara.
a.    terwujudnya penyelenggaraan negara yang profesional, transparan, akuntabel, memiliki kreadibilitas dan bebas kkn;
b.    terbentuknya penyelenggaraan negara yang peka dan tanggap terhadap kepentingan dan aspirasi rakyat di seluruh wilayah negara termasuk derah terpencil dan perbatasan;
c.    berkembangnya transparansi dalam budaya dan perilaku serta aktivitas politik dan pemerintah.
Menggagas Format  Indonesia Masa Depan Antara fenomena Globalisasi dan Primordialisme Etnik
Puncak kesadaran  sosial di penghujung kekuasaan tirani Orde Baru telah menggesa  seluruh komponen bangsa untuk segera merekonstruksi tatanan sosial yang mapan menuju format Indonesia masa depan. Kegelisihan yang sekaligus sebagai cita-cita lihir tersebut kemudian disimbolkan dalam beberapa terminologi  seperti civil society, masyarakat madani, Indonesia baru dan Indonesia Masa Depan yang meskipun secara substantif terminologi-terminologi di atas memiliki prinsip-prinsip yang sama dan bersifat universal.
Cita-cita mulia di atas tidak akan terwujud atau mati suri bila kondisi sosio-kultural sebagai prasyarat masyarakat madani masih berada di bawah bayang-bayang primordialisme agama dan primordialisme etnik. Kedua kondisi sosio-kultural tersebut akan menjadi sandungan sekaligus ancaman, sehingga menjadi agenda internal dan terberat yang harus segera dituntaskan.
Masyarakat madani sebagai salah satu terminologi untuk sebuah tatanan sosial masa depan adalah Indonesia tanpa dinding dan Indonesia tanpa batas. Indonesia tanpa dinding adalah Indonesia masa depam yang ahrus tegak di atas prinsip-prinsip :
- Pluralitas
- Toleransi
- Sistem sosial yang teratur
- Tidak adanya sekat agama maupun etnik
- Kecerdasan masyarakat.
Untuk mewujudkan kondis di atas seluruh kmonen bangsa hatus emulainya dengan cara :
- Mengapresiasikan pluralisme dengan baik
- Adanya konsensus (kontrak sosial)
- Penegakan supremasi hukum
Akhirna, instrumrn yang dapat digunakan dalam pencapaian Indonesia masa depan ada;ah epndidikan sebagai usaga pencerahan dan penimngkatan kualitas manusia Indonesoa. Hal ini akan emudagkan ruumbuhnya budaya dilaog dan kesalingpahaman.

E. Tantangan mewujudkan visi Indonesia 2020
Dalam mewujudkan Visi Indonesia 2020, bangsa dan negara menghadapi tantangan keadaan dan perubahan saat ini dan masa depan, baik dari dalam maupun luar negeri.
Pertama, pemantapan persatuan bangsa dan kesatuan negera.
Kemajuan suku, ras, agama dan budaya merupakan kekayaan bangsa yang harus diterima dan dihormati. Pengelolaan kemajemukan bangsa secara baik merupakan tantangan dalam mempertahankan integrasi dan intergritas bangsa. Penyebaran penduduk yang tidak merata dan pengelolaan otonomi daerah yang menggunakan konsep negara kepulauan sesuai dengan Wawasan Nusantara merupakan tantangan pembangunan daerah dalam lingkup Negara Kesatuan R.I. Disamping itu pengaruh globalisasi juga merupakan tantangan bagi pemantapan persatuan bangsa dan kesatuan negara.
Kedua, Sistem hukum yang adil
Semua warga negara berkedudukan sama di depan hukum dan berhak mendapatkan keadilan. Hukum ditegakkan untuk keadilan dan bukan untuk kepentingan kekuasaan ataupun kelompok kepentingan tertentu. Tantangan untuk menegakkan keadilan adalah terwujudnya aturan hukum yang adil serta institusi hukum dan aparat penegak hukum yang jujur, profesional, dan tidak terpengaruh oleh penguasa. Supremasi hukum ditegakkan untuk menjamin kepastian hukum, keadilan dan pembelaan hak asasi manusia.
Ketiga, sistem politik yang demokratis
Tantangan sistem politik yang demokratis adalah terwujudnya kedaulatan di tangan rakyat, partisipasi rakyat yang tinggi dalam kehidupan politik, partai politik yang aspiratif dan efektif, pemilihan umum yang berkualitas. Sistem politik yang demokratis ditopang oleh budaya politik yang sehat, yaitu sportivitas, menghargai perbedaan, santun dalam perilaku, mengutamakan kedamaian dan anti kekerasan dalam berbagai bentuk. Semua itu diharapkan melahirkan kepemimpinan nasional yang demikratis, kuat dan efektif.
Keempat, Sistem ekonomi yang adil dan produktif
Tantangan sistem ekonomu yang adil dan produktif adalah terwujudnya ekonomi yang berpihak pada rakyat serta terjaminnya sistem insentif ekonomi yang adil dan mandiri. Sistem ekonomi tersebut berbasis pada kegiatan rakyat yang memanfaatkan sumber daya alam secara optimal dan berkesinambungan terutama yang bersumber dari pertanian, kehutanan dan kalautan. Untuk merealisasikan sistem ekonomi tersebut diperlukan sumber daya manusia yang kompeten dan mekanisme ekonomi yang menyerap tenaga kerja. Di samping itu negara mengembangkan ekonomi dengan mengolah sumber daya alam dan industri lainnya termasuk industri jasa.
Kelima, Sistem sosial budaya yang beradab
Tantangan terwujudnya sistem sosial yang beradab adalah terpelihara dan teraktualisasinya nilai-nilai universal yang diajarkan setiap agama dan nilai-nilai lihur budaya bangsa sehingga terwujud kebebasan untuk berekspresi dalam rangka pencerahan, penghayatan dan pengamalan agama serta keragaman budaya. Sisterm sosial yang beradab mengutamakan terwujudnya masyarakatn yang mempunyai rasa saling percaya dan saling penyayangi, baik terhadap sesama masyarakat maupun antara masyarakat dengan institusi publik. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat mencakup peningkatan mutu pendidikan penghasilan rakyat, rasa aman dan unsur-unsur kesejahteraan rakyat lainnya.
Keeman, Sumber daya manusia yang bermutu
Tangangan dalam pengembangan sumber daya manusia bermutu adalah terwujudnya sistem pendidikan yang berkualitas yang mampu melahirkan sumber daya manusia yang andal dan berakhlak mulia, yang mampu bekerja sama dan bersaing di era globalisasi dengan tetap mencintai tanah air. Sumber daya manusia yang bermutu tersebut memiliki keimanan dan ketakwaan serta menguasai ilmu, pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja dan mampu membangun budaya kerja yang produktif dan berkepribadian.
Ketujuh, Globalisasi
Tantangan menghadapi globalisasi adalah mempertahankan eksistensi dan intergritas bangsa dan negara serta memanfaatkan epluang untuk memajuan bangsa dan negara. Untuk menghadapi globalisasi diperlukan kemampuan sumber daya manusia dan kelembagaan, baik di sektor negara maupun di sektor swasta.

DAFTAR   PUSTAKA

Amsyari, Fuad. Masa Depan Umat Islam Indonesia. Al – Bayan. 1993.
Affandi, Rustam. Eksistensi Idealisme Mahasiswa Dalam Konstalasi Gerakannya. Hima Geografi UNM: 1999.
Anonimus, Teknik Pengelolaan Isu, Makalah UNM: 1999.
———– TAP MPR RI No. V/MPR/2000
———– Laporan Pelaksanaan JMI 2001: Badan Eksekutif Mahasiswa UNM 2001.
WWW.KOMPAS.COM


Membangun Moralitas Bangsa Melalui Keteladanan Sebagai Solusi Krisis Multidimensi.

November 28, 2007

Tujuan penulisan karya tulis adalah untuk mengetahui potret moralitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dewasa ini, untuk mengetahui urgensi  atau peranan moralitas dalam membangun peradaban bangsa, untuk mengetahui hubungan keteladanan dengan moralitas dan peranannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta untuk mengetahui langkah-langkah yang ditempuh dalam membangun moralitas bangsa melalui keteladanan.
Karya tulis ini bersifat deskriptif mengenai upaya membangun moralitas bangsa dengan keteladanan sebagai solusi krisis multidimensi. Obyek tulisan yaitu keteladanan yang merupakan faktor yang sangat penting  dalam membangun moralitas bangsa yang saat ini sangat terpuruk. Data diperoleh dari beberapa literatur seperti jurnal, majalah, buku-buku, internet serta berbagai referensi yang relevan dengan permasalahan yang ada. Metode penulisan dilakukan dengan menggunakan metode studi kepustakaan (library research) dengan mengumpulkan berbagai data selanjutnya menganalisis dan memilih yang sesuai dengan objek pembahasan.
Dari pembahasan karya tulis ini menyatakan bahwa terpuruknya bangsa Indonesia dengan multikrisis yang tak kunjung usai karena nilai agama dan moralitas tidak lagi menjadi acuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berbagai fenomena terjadi di tengah masyarakat yang menimpa pelajar, mahasiswa, pejabat dan masyarakat luas seperti gaya hidup permesif, free sex, hedonis, berbagai tindak kekerasan, kriminalitas, budaya KKN dan berbagai fenomena sosial yang menyeruak di tengah-tengah kehidupan. Terjadinya krisis multidimensi berakar dari krisis  moral yang dialami oleh masyarakat Indonesia. Moralitas menjadi hal yang sangat urgen bagi bangsa Indonesia jika ingin keluar dari berbagai krisis dan membangun kembali moralitas bangsa yang terpuruk. Tanpa adanya ketegasan mengenai moral dan etika maka suatu bangsa hanya akan menunggu saat-saat kehancurannya. Usaha untuk memperbaiki moral bangsa bukanlah hal yang mudah, karena hal tersebut erat kaitannya dengan mental dan kepribadian yang telah rusak Untuk mengatasi krisis multidimensi di Indonesia maka solusi yang ditawarkan adalah keteladanan, yaitu tiap komponen bangsa berupaya secara optimal menjadi contoh yang baik bagi lingkungan sekitarnya. Moralitas dan keteladanan tidak dapat dipisahkan karena adalah mustahil hanya menyerukan moral secara verbalistik sementara tidak ada penegakan secara riil di tengah-tengah masyarakat. Disamping itu keteladanan adalah bagian dari tarikan nafas moralitas yang estafet dari generasi ke generasi.
Dalam membangun moralitas melalui keteladanan dilakukan dalam lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Membangun moralitas bangsa kita yang terpuruk adalah dengan mewujudkan keteladanan seluruh komponen bangsa, mulai dari rakyat jelata, TNI sampai birokrat. Adapun langkah-langkah membangun moralitas bangsa dengan keteladanan antara lain: Penanaman moral melalui keteladanan di lingkungan keluarga sebagai tempat pertama dan utama penanaman nilai-nilai; Pembinaan nilai moral di sekolah yang tidak hanya secara verbal akan tetapi dalam bentuk keteladanan seluruh komponen sekolah terutama pendidik; aktualisasi keteladanan dari tokoh masyarakat serta aktualisasi keteladanan para pemimpin bangsa dalam sikap, perkataan, dan perbuatan. Akhirnya hanya dengan membangun moralitas bangsa maka bangsa Indonesia akan kembali dapat bangkit dan sejajar dengan bangsa lain yang ada di dunia.


Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.