AIDS, Apakah Ini Dibiarkan Saja?

November 28, 2007

Penyakit AIDS atau Acquired Ummune Deficiency Syndrom, penyakit yang disebabkan virus HIV (Human Immunodoficiency Virus) kiranya tak berlebihan disebut penyakit globalisasi. Penyakit yang sampai saat ini belum ditemukan obatnya kini telah merajai kehidupan, menginfeksi tanpa pandang bulu, menyapu layar perak, pentas seni, lapangan olahraga hingga ke tempat-tempat prostitusi, dan tak terkecuali jabang bayi. Tak pelak lagi penyakit AIDS ini membikin histeria, ia mengakhiri kejayaan, kebanggaan, prestise dan hidup seseorang.
1 Desember 2007, sudah lebih dua dasawarsa AIDS dikenal masyarakat dunia. Setelah kasus pertama dilaporkan pada tahun 1981 di Amerika Serikat, penyakit maut ini dengan cepat mewabah secara luas dan mudah. Di seluruh dunia 25 juta orang meninggal karena HIV/AIDS dan 40 juta orang terinfeksi. Demikian catatan badan PBB yang menangani AIDS (UNAIDS). Epidemi HIV/AIDS selama dua dasawarsa belakangan ini telah menyebar ke lebih 190 negara di semua benua. UNAIDS memperkirakan bahwa pada akhir 2000 ada 36,1 juta orang dengan HIV/AIDS dengan 90 persen di negara berkembang (jangkar.net).
Laporan triwulanan perkembangan kasus HIV/AIDS di Indonesia sampai dengan 31 Maret 2006 dari Ditjen PP dan PL Depkes menyebutkan jumlah pengidap HIV/AIDS di Indonesia secara kumulatif mencapai 10.156 kasus meliputi 5.823 kasus AIDS dan 4.333 kasus HIV yang sudah tersebar pada 32 Propinsi di Indonesia. Jumlah pengidap AIDS yang dilaporkan meninggal dunia mencapai 24,56 % atau 1.430 orang dengan ratio kasus antara laki-laki dan perempuan 4,47 : 1. Yang memprihatinkan, proporsi tertinggi pengidap HIV/AIDS berada pada rentang usia produktif ( 20-29 tahun ) sebesar 54,27 %.,disusul umur 30-39 tahun sebesar 26 % ,  dan kelompok umur 40-49 tahun sebesar 8.41 % . (www.depkes.go.id).
Tingginya angka ini jelas menunjukkan kegagalan berbagai program yang selama ini sering ditawarkan negara-negara Barat dalam masalah ini.  Negara-negara Barat selama ini gagal dalam menentukan apa sebenarnya sebab utama dari mewabahnya penyakit ini. Mereka malah menawarkan solusi-solusi yang tidak berhubungan langsung dengan akar persoalan dari penyakit ini. Sosialisasi penyakit ini, bahkan dalam bentuk pelajaran khusus pendidikan seks di sekolah-sekolah, terbukti tidak menghentikan laju penyakit ini Selama ini sosialiasi tentang penyakit ini  seperti dalam pendidikan seks, hanya berbicara bahaya dari penyakit seksual termasuk AIDS dan bagaimana melakukan seks secara aman, yakni dengan menggunakan kondom. Banyak  yang tidak memperdulikan seruan ini dengan berbagai alasan; kurang praktis, lupa, kurang nikmat, sampai memang tidak ada dana yang cukup membeli kondom. Apalagi penyeruan penggunaan kondom hanya sebatas seruan, tidak ada sanksi bagi yang tidak menggunakannya.
Sementara, menjatuhkan sanksi bagi yang tidak menggunakan kondom- kalaupun mau dibuat undang-undang-, tentu sangat sulit. Sementara solusi yang lain, tidak ada hubungan langsung dengan masalah ini. Seperti hidup bersama penderita AIDS, tidak diskriminasi terhadap penderita AIDS. Hal ini hanya bicara tentang sikap setelah seseorang terjangkiti penyakit AIDS, bukan mencegah seseorang terkena penyakit AIDS.

Melacak Akar Persolaan

Akar persoalan penyakit ini sebenarnya, berpangkal dari pandangan hidup kebebasan (freedom) yang dianut oleh banyak orang dan negara di dunia saat ini. Kebebasan bertingkahlaku sendiri merupakan pilar penting dari kapitalisme. Sehingga sebenarnya pangkal penyakit ini adalah Kapitalisme itu sendiri. Pandangan kebebasan kemudian menganggap masalah seksual adalah masalah individu, yang selama tidak mengganggu individu lain dan dilakukan suka sama suka, tidak boleh ada yang mengintervensinya. Termasuk negara sekalipun. Karenanya, berganti-ganti pasangan seksual atas dasar suka sama suka, bukanlah merupakan pelanggaran. Padahal berganti-ganti pasangan adalah faktor penyebab menyebarluasnya penyakit ini. Demikian juga anggapan bahwa setiap orang bebas menentukan orientasi (kecendrungan) seksnya, adalah merupakan bagian dari kebebasan individu. Karena itu homoseksual dan lesbianisme bukanlah sesuatu yang terlarang dalam masyarakarat Kapitalisme.
Masyarakat kapitalis juga menganggap industri seks yang jelas menumbuhsuburkan penyakit-penyakit seksual sebagai sesuatu yang legal, karena memiliki nilai ekonomis. Bisa menjadi penghasilan invidu atau negara, berupa pajak. Padahal jelas, keberadaan industri seks merupakan salah faktor yang menumbuhsuburkan penyakit-penyakit seksual termasuk AIDS.
Sebagai implikasi dari pandangan liberal, ditemukan banyak sekali sarana-sarana yang mendorong hajat seksual manusia secara terbuka. Pornograpi dan pornoaksi merupakan hal yang biasa dieksploitasi, dengan alasan kebebasan. Jelas sekali sarana-sarana ini turut mendorong tumbuhnya hajat seksual pemuda dan para remaja, yang menyebabkan banyak diantara mereka yang melakukan hubungan seks tanpa ikatan pernikahan. Disamping itu pergaulan yang demikian bebas, antar pria dan wanita, termasuk pendorong utama munculnya hajat seksual ini.
Tidaklah mengherankan kalau di negara-negara liberal dan permisif terhadap masalah seksual ini perkembangan penyakit seksual termasuk AIDS menjadi tinggi. Sementara itu negeri-negeri Islam, yang dikenal masih ketat dalam masalah pengaturan pergaulan pria dan wanita (seksual), penderita penyakit AIDSnya, secara signifikan rendah.

Kembali Pada Islam
Islam jelas berbeda dengan kapitalisme dengan paham kebebasannya. Dalam Islam, dengan sangat jelas menyatakan bahwa manusia tidak bisa dibebaskan untuk mengatur kehendaknya sendiri. Sebab kalau ini terjadi , manusia akan terjerumus pada hawa nafsunya seperti yang terjadi pada saat sekarang ini. Karena itu dalam Islam, seluruh tingkah laku manusia wajib terikat pada aturan-aturan Allah SWT yang Maha Pengasih dan Penyayang. Aturan Allah SWT jelas akan memberikan kebaikan pada manusia, sebab Allah SWT yang paling tahu tentang apa yang paling baik untuk manusia. Sangat jelas, saat manusia lalai dari aturan Allah, munculnya penderitaan, antara lain penyakit seksual ini.
Karena itu Islam, mengatur bagaimana hubungan pria dan wanita yang aman, yakni lewat ikatan perkawinan yang sah. Tidak hanya itu, Islam pun menutup segala jalan yang mengakibatkan munculnya kebebasan seksual yang berbahaya. Islam melarang pria wanita berinteraksi secara bebas kecuali dalam hal-hal yang dibolehkan oleh syari’i. Campur aduk (ikhtilat) adalah perkara yang diharamkan dalam Islam. Sehingga, Islam memenimalkan hubungan pria dan wanita, kecuali dalam perkara-perkara tertentu seperti jual beli, pendidikan, pengadilan, kesehatan dan  interaksi lain yang memang membutuhkan sikap ta’awun (tolong menolong) antara kedua belah pihak. Itupun tetap dalam batasan-batasan yang sangat ketat. Mulai dari cara berpakaian yang menutup aurot sampai larangan tabarruj (berhias berlebihan di ruang publik), yang memungkinkan munculnya hajat seksual lawan jenisnya. Islam juga melarang wanita berduaan dengan laki-laki yang bukan mahromnya (khalwat). Jelas pula, dalam Islam industri atau bisnis seksual atau yang mengeksploitasi pornograpi diharamkan, tidak perduli apakah itu menghasilkan uang atau tidak.
Dalam Islam, uang bukanlah segalanya untuk menghalalkan segala cara. Semua ini akan menghindari munculnya seks bebas ditengah-tengah masyarakat. Karena itu siapun yang melanggar aturan-aturan tersebut akan diberikan sanksinya secara tegas dalam Islam, baik bagi pezina ghoiru muhshan (yang belum menikah), pezina muhshan (yang sudah menikah) maupun pelaku homoseksual. Untuk pelaku bisnis haram atau menyebarluaskan pornograpi akan dikenakan sanksi ta’zir, yang hukumannya diserahkan kepada peradilan. Oleh karena itu masarakat harus diseru kepada jalan hidup yang sehat, yaitu jalan hidup yang digariskan oleh Allah SWT Yang Maha Mengetahui gaya hidup apa yang paling layak untuk manusia, yang membawa pada masyarakat yang tentram, suci dan terhindar dari berbagai penyakit seksual.
Adakah AIDS ini sekedar pertanda zaman bahwa manusia tidak boleh pongah dan lengah, ataukah AIDS ini menjadi seleksi alam bagi ummat manusia, dan hanya mereka yang paling  “fixed” menjalani fitrhanya sebagai manuia yang akan bertahan hidup?. Yang jelasnya wabah raya AIDS telah menyebar pesat, menembus semua batas yang ada dalam kehidupan manusia, usia, jenis kelamin, status sosial, profesi, geografi maupun etnis. Manusia sedunia telah sepakat bahwa AIDS mesti diperangi hingga lenyap dari kehidupan sehingga dana, tenaga dan pikiran siap dikorbankan. Hanya saja, sejauh ini prostitusi, free sex dan praktek-praktek sodomi serta situasi yang mengkondisikannya masih kurang serius dipertanyakan. Dan akhirnya, kita tentunya ingin saling mengingatkan, bahwa setiap penyimpangan dari ketetapan-Nya pastilah membawa bencana. Hanya dengan taat dijalan-Nya sajalah kita bisa hidup selamat. Wallahu alam bisshawab.


Menyongsong Kebangkitan Cendekiawan Muslim Muda

November 28, 2007

Pemuda adalah nafas zaman, kelompok idaman ummat dan bangsa yang kaya akan kritik, imajinasi, serta peran dalam setiap peristiwa yang terjadi di tengah perubahan masyarakat. Tidak bisa dipungkiri pemuda memegang peranan penting dalam hampir setiap transformasi sosial dan perjuangan meraih cita-cita.
Sejarah kebangkitan Eropa (Sekuler/Kapitalis) dengan fragmen Revolusi Prancis yang menumbangkan monarki dan gerejawan di abad pertengahan (1789) digerakkan oleh kaum intelektual. Pemuda Rosseu, Montesquieu, Descrates, Condorcet, Olympe de Gouges menjadi motor penggerak masyarakat yang berujung pada revolusi menandai zaman baru dan mengilhami bangkitnya renaisance di Eropa.
Di Rusia, Revolusi Bolsevik (Oktober 1917) menandai jatuhnya Dinasti Romanov dengan nakhodanya Tsar Nicholas II, diiringi cucuran darah 15 juta orang tewas selama Revolusi, pun digerakkan oleh kaum muda. Adalah Karl Marx (1818-1883), Lenin (1870-1924), Leon Trotsky dan Plekhanov. Karl Heinrich Marx dengan bukunya Das Kapital sebagai pencipta dan pemikir komunisme, sedangkan pemuda Lenin adalah orang pertama yang dianggap mewujudkan konsep– konsep  Marx dalam masyarakat. Bahkan Gorby muda (Michael Gorbacev) ketika berusia 18 tahun menulis “ Lenin adalah ayahku, guruku, dan Tuhanku.”
Begitu pula sejarah transformasi sosial (dakwah Islam) pemuda memegang peran dominan. Rasulullah Muhammad ketika diangkat berumur empat puluh tahun. Berkata Ibnu Abbas r.a, “ Tak ada seorang nabipun yang diutus Allah, melainkan ia (dipilih) dari kalangan pemuda saja (yakni 30-40 tahun). Begitu pula tidak seorang ‘alim pun yang diberi ilmu, melainkan ia dari kalangan pemuda”.
Pengikut Rasulullah SAW yang merupakan generasi pertama kebanyakan dari kalangan pemuda bahkan sebagian masih anak-anak. Mereka mendapatkan transfer pemikiran (tsaqofah) Islam dari Rasulullah saw diantaranya Ali bin Abi Thalib dan Zubaer bin Awwam (8 tahun), Thalhah (11 tahun), Al-Arqam (12 tahun), Abdullah bin Mas’ud (14 tahun), Saad bin Abi Waqqas (17), Ja’far bin Abi Thalib (18), Zaid bin Haritsah (20), Ustman (20), Mushab bin Umair (24), Umar bin Khattab (27), Bilal bin Rabah (30), Abu Bakar (27) dll
Dari sini terbentuk cikal bakal (embrio)generasi terbaik yang berhasil membongkar struktur paganis dan stagnasi pemikiran, kebodohan (adat jahili) yang telah mengakar  di Jazirah Arab. Selanjutnya risalah Islam dengan pemikirannya (Islamic though) dan metode penerapannya (Islamic method) berhasil menjadikan Jazirah Arab yang terlupakan, menjadikan pusat peradaban dunia dan berhasil menempatkan ummat Islam, di posisi puncak peradaban selama berabad-abad lamanya.

Karakter Pemuda dalam Al-Qur’an
Al-Qur’anul Karim telah menampilkan sosok pemuda yang menjadi bintang dan pertanda zamannya. Secara ekplisit tampak dalam surah Al-Anbiya : 60, Surah Al-Kahfi : 10-13, atau Surah Yusuf : 30, dengan kata-kata yang berakar pada “fatiya” (muda). Selain yang tersurat, terdapat pula ayat-ayat yang menyiratkan sosok pemuda seperti surah As-shaf : 14 yang menampilkan Nabi Isa yang berusia muda dll.
Dalam Al-Qur’an peran pemuda disebutkan sebagai generasi penerus (AthThur : 21), yaitu meneruskan nilai-nilai kebaikan yang ada pada suatu kaum. Disebut juga sebagai generasi pengganti (Al-Maidah : 54), yaitu menggantikan kaum yang memang sudah rusak dengan karakter mencintai dan dicintai Allah, lemah lembut kepada kaum mu’min, tegas pada kaum kafir dan tidak takut celaan orang yang mencela. Sebagai generasi pembaharu (Maryam : 42) yakni memperbaiki dan memperbaharui kerusakan yang ada pada suatu ummat/bangsa.
Al-Qur’anul Karim juga telah menggambarkan sejumlah karakter yang ada dalam diri pemuda seperti sikap kritis dan kepeloporan yang ditunjukkan oleh pemuda Ibrahim. Demikian juga sikap tegar yang tersurat dalam surah Al-Kahfi dengan tampilnya beberapa pemuda yang dengan tegar menyatakan aqidahnya yang berasaskan tauhid dihadapan seorang raja yang zalim, Dikyanus. Ketegaran ditunjukkan juga Nabi Isa As. Ketika berhadapan dengan Fir’aun melalui argumentasi yang kuat, menghembaskan kesombongan Fir’aun, sang Tiran. Pemuda yang tegar seperti inilah yang kehadirannya senantiasa diperlukan kehadirannya oleh zaman yang senantiasa berubah dan penuh tantangan, bukan pemuda yang sudah disterilkan, dimandulkan bahkan dijadikan “robot” sehingga tidak dapat diharapkan sesuatu daripadanya.
Karakter pemuda lainnya yang disebutkan dalam Al-Qur’an adalah karakter rendah hati seperti ditunjukkan pemuda Yusuf ketika terhindar dari maksiat, mengatakan bukanlah karena dirinya perkasa melainkan karena rahmat dari Allah, SWT (QS. Yusuf : 54). Akan halnya pemuda Zulkarnain, penakluk dunia Barat dan Timur pelindung agresi yang didirikannya untuk melindungi kaum lemah dinyatakan sebagai rahmat dari Tuhan-Nya (QS. Al-Kahfi : 98).. Karakter orang muda lainnya dalam Al-Qur’an ditunjukkan oleh sikap lemah lembut Ibrahim muda, yang tidak berhasil meyakinkan ayahnya  mengenai tauhid dan kebatilan, kendatipun diusir oleh ayahnya, tetap memperlihatkan sikap hormat, sayang dan penuh kelembutan pada orang tuanya. Demikian juga sikap pemaaf yang ditunjukkan pemuda Yusuf yang memperlihatkan  suatu sikap akhlaq mulia dengan memaafkan kesalahan yang pernah diperbuat saudara-saudaranya.

Kepribadian Ulul Al-bab.

Posisi penting dan terhormat menurut Al-Qur’an hanya layak bagi seorang yang berilmu dan berhikmah, sebagaimana dalam salah satu firman-Nya :

“Dan tatkala dia cukup dewasa[*] Kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik” QS. Yusuf : 22.
*Nabi Yusuf mencapai umur antara 30 – 40 tahun.

Antara ilmu dan hikmah ibarat dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Ilmu, baik yang murni (pure science) maupun terapan (appplied science) diperlukan oleh bangsa yang akan dan sedang membangun. Namun, faktor penting yang sangat menentukan adalah ada tidaknya hikmah di tengah bangsa itu, terutama dikalangan pengendali dan pelaku pembangunan bangsa itu. Orang yang memiliki ilmu dan hikmah inilah yang disebut dalam Al-Qur’an sebagai cendekiawan atau pribadi Ulul Albab. Istilah ulul albab disebut dalam berbagai ayat dalam, Al-Qur’an.
Dalam Mu’jam Mufahras li Alfadz Al-Qur’an disebutkan bahwa kata “ulul albab” berulang sebanyak 16 kali dalam sepuluh Surah dalam konteks yang berbeda-beda. Kata ulul albab diterjemahkan dengan “orang yang berakal”, artinya orang yang mampu mengambil kesimpulan, pelajaran dan peringatan dari ayat-ayat qauliyah yang terdapat dalam Al-Quran maupun ayat-ayat kauniyah yang terdapat di jaqad raya. Ulul albab adalah orang yang memiliki sikap keilmuan dengan melakukan secara teratur upaya-upaya pengamatan, penelitian, pengakajian dan penafsiran terhadap gejala-gejala alam. Dari kajian itu akan muncul kesadaran yang dalam akan kebesaran Allah, SWT sebagai pencipta segala sesuatu (keseimbangan fikir dan zikir).
Segala yang dilakukan oleh manusia hanyalah merupakan upaya untuk menemukan hukum-hukum Allah SWT (sunnatullah), dan memahami secara sadar bahwasanya kebahagian dunia-akhirat hanya tercapai jika manusia berjalan sesuai apa yang disyari’atkan oleh Allah SWT.
Upaya memahami ayat-ayat Allah tersebut tentu saja membutuhkan kesungguhan dan ketelitian sambil mengharapkan karunia dan kemudahan dari Allah SWT. Disinilah dibutuhkan semangat al-hikmah, yang salah satu maknanya berarti kearifan untuk meneliti dan membuktikan itu semua. Tujuan diutusnya seorang Rasul kepada ummat manusia antara lain mengajarkan kepada mereka kitab suci dan hikmah agar manusia senantiasa memperoleh pancaran cahaya Ilahi. Cakupan hikmah sendiri sedemikian luas, maka hikmah bisa diterangkan  dalam berbagai pengertian dan konsep, diantaranya  wisdom, kebijaksanaan atau kearifan (Hans Wehr, A. Dictionary of Written Arabic). Hikmah juga berarti ilmu pengetahuan, filsafat, kebenaran, juga merupakan “rahasia”  Tuhan yang tersembunyi  yang hanya bisa diambil manfaat dan pelajaran pada masa dan waktu yang lain.
Seorang ulul albab memiliki al-hikmah dalam arti kearifan dalam menatap, menafsir dan mengkaji persoalan-persoalan dalam kehidupannya, baik yang bersifat individual, sosial kemasyarakatan, ummat dan manusia pada umumnya. Tumbuh rasa dan kepedulian sosial yang termanifestasikan dalam sikap, perbuatan dan tindakannya. Lebih jauh, Ulul Albab adalah implementasi “Khaerah Ummah” yang dilahirkan di tengah-tengah manusia yang mempersyaratkan tegaknya amar ma’ruf nahi munkar.

Meretas Jalan Kebangkitan.
Cendekiawan muslim muda, tiga kata kunci yang sarat makna dan menuntut peran nyata bagi yang menyandangnya. Kata cendekiawan yang dalam Al-Qur’an yang disebut Ulul albab adalah perwujudan aktifitas akal dan hati. Akallah yang telah membuktikan kebenaran Islam dan setelah terbukti hati akan meyakini, selanjutnya mendorong setiap muslim yang memahami dan meyakininya untuk bergerak, menjadi agen-agen perubah di tengah-tengah masyarakat.
Kata kunci muslim menunjukkan bahwa berislamnya seseorang menuntut adanya totalitas. Karakter Islam yang syumul mewarnai seluruh aspek kehidupan sehingga pola pikir, emosi, perasaan dan juga fisik terwarnai dengan Islam. Dengan syahadah, seorang muslim meyakini dia memang diciptakan hanya untuk beribaah kepada Allah, bahwa tidak ada yang dapat memberinya kemudharatan keculai atas izin Allah, sehingga dengan demikian tidak ada satupun yang ditakutinya. Kalaupun ia harus berkorban harta bahkan sampai nyawa sekalipun,  dia sadar apapun hasilnya akan berupa kebaikan, matinya adalah syahid dan hidupnya adalah kemuliaan.
Kata muda menunjukkan sosok yang produktif, progresif, kreatif serta inovatif, yang menunjukkan besarnya potensi sekaligus tanggung jawab, sehingga Rasulullah saw mengingatkan mempergunakan lima kesempatan, diantaranya masa muda sebelum datangnya masa tua. Al-Qur’an juga memberikan petunjuk mengenai pentingnya sikap keteladanan orang tua dalam menyiapkan generasi atau mendidik anak-anaknya melalui penggambaran Luqman, yag didahului pujian karena memperoleh hikmah, yang berarti menerima kebajikan yang besar.

“Dan sesungguhnya telah Kami berikan hikmat kepada Luqman, yaitu: “Bersyukurlah kepada Allah. Dan barangsiapa yang bersyukur (kepada Allah), maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri; dan barangsiapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”. (QS. Luqman : 12)

Saatnya kini lahir gerakan besar kebangkitan ummat yang dilandasi kesadaran dan keyakinan yang dipelopori kaum muda. Pemuda yang membekali diri dengan pemahaman Islam yang jernih secara mendalam sehingga mampu menampilkan Islam sebagai sistem yang komprehensif. Pemuda yang siap menyongsong peradaban masa depan, yang disebut futurolog Alvin Toffler sebagai peradaban gelombang ketiga, perdaban yang lebih mengutamakan pelipatgandaan kekuatan pikir manusia. Abad dimana akselerasi perubahan dan kemajuan semakin tinggi dan intens seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Kebangkitan (an-nahdlah) menurut Hafidz Shalih dalam kitabnya “An-Nahdlah” adalah meningkatnya taraf berfikir ummat. Sehingga kebangkitan yang shahih adalah kebangkitan yang diletakkan di atas azas ruhiyah artinya kebangkitan yang dibangun dengan landasan pemikiran yang mengaitkan segala aktifitas  manusia dengan Allah SWT. Dengan demikian, hanya dengan Ideologi Islam manusia dapat meraih kebangkitan hakiki, sebaliknya kebangkitan yang dibawa selain ideologi Islam, Kapitalisme-Sekuler maupun Sosilaisme-Komunis adalah kebangkitan semu dan sudah terbukti menimbulkan banyak efek negatif berupa kerusakan, kemiskinan, kesenjangan, ketidakadilan dan ketidaktentraman hidup.
Ummat Islam harus memiliki kembali pemikiran Islam yang utuh dan menyeluruh serta jelas tentang gambaran kehidupan Islam di masa depan serta memahami fakta-fakta yang sedang terjadi sekarang sehingga menemukan strategi dan taktik implementasi konsepsi mereka dalam realitas kehidupan. Penguasaan khazanah pemikiran Islam dan kebiasaan berfikir menghubungkan pemikiran tersebut dalam realitas kehidupan akan membentuk kepakaran dan keahlian (experties) ummat dalam mewujudkan visi dan misi kehidupan mereka. Sebab, tradisi menghubungkan informasi maupun konsep pemikiran dengan realitas akan membentuk metode berfikir yang produktif dalam diri ummat ini dan mereka akan menjadi ummat yang bertradisi berfikir, ummah mufakkirah. Ummat yang mampu bangkit meniti jalur kehidupan yang luhur.
Disinilah pentingnya kepedulian dan peran cendekiawan muda untuk pandai-pandai membaca realitas sosial sehari-hari, menangkap dan memahaminya secara cerdas dan bertanggung jawab, mencari solusi atas berbagai problematika ummat dengan menjadikan Islam sebagai poros rujukan. Kiranya sosok pemuda yang diimpikan Al-Qur’an yang berilmu dan berhikmah menjadi sumber insprasi kaum muda cendekiawan muslim dan sumber inspirasi untuk hari ini dan esok, sehingga dapat memberikan kontribusi yang terbaik untuk ummat, bangsa dan negara.

ICMI Muda, Sebuah Harapan.
Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia (ICMI) telah menjadi asset ummat Islam Indonesia, memenuhi kebutuhan ummat Islam akan wadah yang terbuka. Diakui, kehadiran ICMI telah menjadi angle untuk mencantolkan amal shaleh, forum untuk berkumpulnya kaum muslim dari berbagai faham dan tingkat pemahaman serta pengalaman keagamaan, entry point untuk siapa saja yang mau ke pangkuan Islam.
Pasca Muktamar ke-IV di Makassar, ICMI yang lahir di Malang 15 tahun lalu dan sempat lama “tertidur” kini kembali menggeliat, memberikan harapan ke depan untuk memberikan pencerahan dan berkontribusi pada ummat dan bangsa.  Seiring revitalisasi peran ICMI, sekelompok orang-orang muda ICMI di Sulawesi Selatan mendeklarasikan ICMI Muda yang selanjutnya disambut positif cendekiawan muda di seluruh Indonesia. Deklarasi nasional ICMI Muda berangkat dari kegelisahan positif, kreatif dan visioner, untuk turut membantu mengemban dan mengembangkan peran dan tanggung jawab ICMI terhadap bangsa, negara dan ummat. Nawaitu yang tentunya harus direspon positif semua pihak, sehingga potensi cendekiawan muda muslim di Indonesia dapat lebih dioptimalkan, demikian juga peran dan tanggung jawabnya yang sangat strategis dapat terwadahi secara tepat.
Kita berharap keberadaan ICMI Muda akan makin menegaskan peran ICMI untuk ummat dan bangsa ke depan yang sampai saat ini masih didera berbagai masalah dan kesulitan. Sebagai wadah yang disiapkan untuk regenerasi di tubuh ICMI, kita berharap tercipta iklim sistem kaderisasi yang terbuka, menjamin munculnya pemimpin-pemimpin baru dalam kemajemukan yang serasi. Bukan resimentasi pengikut atau mobilisasi indoktrinasi bagi sebanyak  mungkin  orang untuk keperluan pengendalian dan penguasaan sementara dan seketika. Akhirnya, kita sedang menunggu permainan yang menakjubkan dari berbagai unsur di ICMI dalam mengembangkan ICMI di masa mendatang selanjutnya bersinergi dengan komponen ummat lainnya mengantarkan ummat dan bangsa menuju kebangkitan yang hakiki. Semoga.

Bahrul ulum Ilham, S.pd (Aktifis HTI Sulsel, Sekretaris IV ICMI Muda Pusat)


SYARIAT ISLAM DALAM MEWUJUDKAN “CLEAN GOVERNANCE AND GOOD GOVERNMENT”

November 28, 2007

I. PENDAHULUAN
Pemerintahan yang bersih dan baik (clean and good government) adalah idaman. Istilah yang semakin populer dalam dua dekade ini, semakin menjadi tuntutan, dalam kondisi dimana korupsi, kolusi, nepotisme dan penyalahgunaan wewenang (abuse of power) lainnya begitu menggejala diberbagai belahan dunia. Kekecewaan terhadap performance pemerintahan di berbagai negara, baik di negara dunia ketiga maupun di negara maju, telah mendorong berkembangnya tuntutan akan kehadiran pemerintahan yang baik dan bersih.
Pemerintahan yang bersih umumnya berlangsung di negara yang masyarakatnya menghormati hukum. Pemerintahan yang seperti ini juga disebut sebagai pemerintahan yang baik (good governance). Pemerintahan yang baik itu hanya bisa dibangun melalui pemerintahan yang bersih (clean government) dengan aparatur birokrasinya yang terbebas dari KKN. Dalam rangka mewujudkan clean government, pemerintah harus memiliki moral dan proaktif mewujudkan partisipasi serta check and balances. Tidak mungkin mengharapkan pemerintah sebagai suatu komponen dari proses politik memenuhi prinsip clean government dalam ketiadaan partisipasi.
Bisakah pemerintahan yang bersih dan baik dibangun saat ini, dimana, sistem hukum, moral aparat, kemiskinan akibat kesalahan sistem dan kebangkrutan birokrasi di semua lini dan tingkatan, dibangun ? Tulisan ringkas ini, mencoba memotret kondisi birokrasi, Indonesia khususnya, serta menggagas solusi membangun birokrasi, sebagai upaya mewujudkan clean and good governance. Mudah-mudahan tulisan sederhana ini bisa memancing diskusi yang lebih intens, guna mencari solusi total atas kebangkrutan birokrasi yang sedemikian parah saat ini.

II. REALITAS BIROKRASI DALAM PEMERINTAHAN DEWASA INI

Birokrasi yang Buruk
Pemerintahan yang baik dan bersih diukur dari performance birokrasinya. Pengalaman dan kinerja birokrasi di berbagai negara telah melahirkan dua pandangan yang saling bertentangan terhadap birokrasi. Pandangan pertama melihat birokrasi sebagai kebutuhan, yang akan meng-efisien-kan dan meng-efektif-kan pekerjaan pemerintahan. Pandangan kedua, melihat birokrasi sebagai “musuh” bersama, yang kerjanya hanya mempersulit hidup rakyat, sarangnya korupsi, tidak melayani, cenderung kaku dan formalistis, penuh dengan arogansi (yang bersembunyi di balik hukum), dan sebagainya.
Padahal secara konseptual, birokrasi, sebagai sebuah organisasi pelaksana pemerintahan, adalah sebuah badan yang netral. Faktor diluar birokrasilah yang akan menentukan wajah birokrasi menjadi baik atapun jahat, yaitu manusia yang menjalankan birokrasi dan sistem yang dipakai, dimana birokrasi itu hidup dan bekerja. Artinya, bila sistem (politik, pemerintahan dan sosial budaya) yang dipakai oleh suatu negara adalah baik dan para pejabat birokrasi juga orang-orang yang baik, maka birokrasi menjadi sebuah badan yang baik, lagi efektif. Sebaliknya, bila birokrasi itu hidup didalam sebuah sistem yang jelek, hukumnya lemah, serta ditunggangi oleh para pejabat yang tidak jujur, maka birokrasi akan menjadi buruk dan menakutkan bagi rakyatnya.
Indikator buruknya kerja birokrasi pada umumnya berfokus pada terjadinya korupsi di dalam birokrasi tersebut. Indonesia dari waktu ke waktu terkenal dengan tingkat korupsi yang tinggi. Pada tahun 1998, siaran pers Tranparansi Internasional, sebuah organisasi internasional anti korupsi yang bermarkas di Berlin, melaporkan, Indonesia merupakan negara korup keenam terbesar di dunia setelah lima negara gurem, yakni; Kamerun, Paraguay, Honduras, Tanzania dan Nigeria. (Kompas, 24/09/1998). Tiga tahun kemudian, 2001, Transparansi Internasional telah memasukkan Indonesia sebagai bangsa yang terkorup keempat dimuka bumi. Sebuah identifikasi yang membuat bangsa kita tidak lagi punya hak untuk berjalan tanpa harus menunduk malu (Hamid Awaludin, Korupsi Semakin Ganas, Kompas, 16/08/2001). Dan, ditahun 2002, hasil survey Political and Economic Risk Consultancy (PERC) yang bermarkas di Hongkong, menempatkan Indonesia sebagai negara terkorup di Asia, dikuntit India dan Vietnam (Teten Masduki, Korupsi dan Reformasi “Good Governance”, Kompas, 15/04/2002).
Survey Nasional Korupsi yang dilakukan oleh Partnership for Governance Reform melaporkan bahwa hampir setengahnya (48 %) dari pejabat pemerintah diperkirakan menerima pembayaran tidak resmi (Media Indonesia, 19/11/2001). Artinya, setengah dari pejabat birokrasi melakukan praktek korupsi (uang). Belum lagi terhitung korupsi dalam bentuk penggunaan waktu kerja yang tidak semestinya, pemanfaatan fasilitas negara untuk kepentingan selain itu. Maka hanya tinggal segelintir kecil saja aparat birokrasi yang mempertahankan ke-suci- an dirinya, dilingkungan yang demikian kotor. Dengan begitu, ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, hanya manis di mulut tanpa political will yang memadai.
Praktek korupsi di Indonesia, sebenarnya bukan saja terjadi pada dua-tiga dekade terakhir. Di era pemerintahan Soekarno, misalnya, Bung Hatta sudah mulai berteriak bahwa korupsi adalah budaya bangsa. Malah, pada tahun 1950-an, pemerintah sudah membentuk tim khusus untuk menangani masalah korupsi. Pada era Soekarno itulah kita kenal bahwa salah satu departemen yang kotor, justru Departemen Agama dengan skandal kain kafan. Saat itu, kain untuk membungkus mayat (kain kaci), masih harus diimpor. Peran departemen ini sangat dominan untuk urusan tersebut (Hamid Awaludin, Korupsi Semakin Ganas, Kompas, 16/08/2001).
Dewasa ini, spektrum korupsi di Indonesia sudah merasuk di hampir semua sisi kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan. Mulai dari pembuatan KTP, IMB, tender proyek-proyek BUMN, penjualan asset negara oleh BPPN, penggerogotan dana Bulog, bahkan sampai tukang parkir dan penjual tiket kereta api-pun sudah terbiasa melakukan tindak korupsi. Korupsi yang demikian subur ini, kemudian dijadikan argumentasi, bahwa korupsi adalah budaya kita. Oleh karena merupakan budaya, maka sulit untuk dirubah, demikianlah kesimpulan sementara orang. Maka gerakan anti korupsi dipandang usaha yang sia-sia. Urusan korupsi, hanya dapat kita serahkan pada “kebaikan hati” rakyat saja. Sebuah kesimpulan yang dangkal dan tergesa-gesa.
Kebangkrutan birokrasi, sebagai akibat korupsi terjadi dimana-mana, baik di negara maju maupun negara terbelakang. David Osborne dan Ted Gaebler (Mewirausahakan Birokrasi, Pustaka Binaman Pressindo, 1995) mensinyalir, bagaimana birokrasi di Amerika, yang 100 tahun lalu dipandang positif, kini semakin dirasakan lamban, tidak lincah, tidak bisa menyesuaikan dengan perubahan kebutuhan masyarakat. Birokrasi kota-kota di Amerika menjadi demikian gemuk dan korup, sehingga tidak bisa diharapkan lagi. Di Nigeria, korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan juga tumbuh subur. Presiden Nigeria Shehu Shagari di Tahun 1982 menyatakan “Hal yang paling merisaukan saya lebih dari apapun juga adalah soal kemerosotan akhlak di negeri kami. Ada masalah suap, korupsi, kurangnya ketaatan akan tugas, ketidakjujuran, dan segala cacat semacam itu” (Robert Klitgaard, Membasmi Korupsi, Yayasan Obor Indonesia, 1998). Kekhawatiran serupa juga diungkapkan oleh Presiden Meksiko Jose Lopez Portillo, diakhir masa jabatannya. “Rakyat Meksiko secara tidak halal telah mengeruk lebih banyak uang keluar dari Meksiko selama dua tahun terakhir ini daripada yang pernah dijarah kaum imperialis selama seluruh  sejarah negeri kita” (Robert Klitgaard, Membasmi Korupsi, Yayasan Obor Indonesia, 1998)
Buruknya kinerja birokrasi bukan saja menggerogoti uang negara. Birokrasi yang buruk juga akan menyebabkan pelayanan yang jelek, sehingga menimbulkan high cost economy disemua lini kehidupan. Harga BBM yang terus menerus naik, bukan saja disebabkan oleh harga minyak di pasaran dunia, tapi juga disebabkan oleh tidak efisiennya kerja Pertamina. Drs. Gandhi, (Tenaga Ahli BPK) dalam sebuah diskusi yang diselenggarakan oleh CIDES berkerjasama dengan HU. Republika pada tanggal 26 Maret 1998 memberi catatan beberapa contoh korupsi yang ditemui dalam pemeriksaan BPK.

Korupsi yang dilakukan oleh pemegang kebijaksanaan, misalnya ;
a.    Menentukan dibangunnya suatu proyek yang sebenarnya tidak perlu atau mungkin perlu tapi ditempat lain. Akibatnya, proyek yang dibangun mubazir atau penggunaannya tidak optimal.
b.    Menentukan kepada siapa proyek harus jatuh. Akibatnya, harga proyek menjadi lebih tinggi dengan kualitas yang rendah.
c.    Menentukan jenis investasi, misalnya memutuskan agar suatu BUMN membeli saham perusahaan tertentu. Perusahaan yang dibeli sahamnya itu sebenarnya sudah hampir bangkrut atau sudah tidak layak usaha karena tidak ekonomis. Perusahaan yang hampir bangkrut ini adalah milik pejabat sendiri atau saudaranya atau kawannya. Akibatnya, uang negara menjadi hilang karena perusahaan tidak pernah untung bahkan benar-benar ambruk.
d.    Mengharuskan BUMN bekerja sama dengan perusahaan swasta tertentu tanpa memperhatikan faktor ekonomis. Korupsi jenis ini mudah dideteksi akan tetapi karena pemegang kebijaksanaan biasanya berkedudukan tinggi, tidak pernah ada tindakan. Akibatnya, BUMN terus menerus memikul kerugian dari kerjasama tersebut.

Korupsi pada pengelolaan uang negara;
e.    Uang yang belum/sementara tidak dipakai sering diinvestasikan dalam bentuk deposito. Disamping bunga yang resmi (yang tercantum dalam sertifikat deposito atau surat perjanjian lainnya) bank biasanya memberikan premi (bunga ekstra). Bunga ekstra ini sebenarnya merupakan jasa uang negara yang didepositokan itu, sehingga seharusnya menambah penerimaan investasi dalam bentuk deposito tadi. Tapi sering dalam kenyataannya, bunga ekstra ini tidak tampak dalam pembukuan instansi yang mendepositokannya. Bunga ekstra ini bisa lebih besar apabila uang negara itu disimpan dalam bentuk giro. Kemana perginya bunga ekstra ini dapat kita perkirakan.
f.    BUMN pengelola uang pensiunan atau asuransi harus menginvestasikan uangnya agar dapat membayar pensiun dan kewajiban asuransinya pada yang berhak. Disamping investasi dalam bentuk deposito, bisa  juga diinvestasikan dalam perusahaan-perusahaan swasta. Sering terjadi investasi dilakukan pada perusahaan milik pribadi atau grup dari pejabat BUMN yang bersangkutan. Biasanya investasi pada perusahaan tersebut hanya memberikan hasil yang sangat kecil atau bahkan sama sekali tidak memberikan keuntungan.

Korupsi pada Pengadaan;
g.    Membeli barang yang sebenarnya tidak perlu. Pembelian hanya dilakukan untuk menghabiskan anggaran, untuk memperoleh komisi, untuk menghabiskan barang persediaan perusahaan pribadi atau grupnya yang kadang-kadang telah out of date.
h.    Membeli dengan harga lebih tinggi dengan jalan mengatur tender, yaitu yang mengikuti tender hanyalah perusahaan-perusahaan grupnya atau yang bisa diatur olehnya, sehingga yang menang adalah perusahaan pribadi atau grupnya atau perusahaan yang memberikan komisi yang lebih besar, dan perusahaan yang sesuai dengan petunjuk pejabat pemegang kebijaksanaan tersebut atau perusahaan yang dititipkan oleh orang-orang yang dekat dengan kekuasaan.
i.    Membeli barang dengan kualitas dan harga tertentu, tetapi barang yang diterima kualitasnya lebih rendah. Sebagian atau seluruh selisih harga diterima oleh pejabat yang bersangkutan.
j.    Barang dan jasa yang dibeli tidak diterima seluruhnya. Sebagian atau seluruh harga barang dan jasa yang tidak diserahkan, diterima oleh pejabat.

Korupsi pada Penjualan Barang dan jasa;
k.    Barang/jasa dijual dengan hrga lebih rendah dari harga yang wajar. Pejabat mendapat komisi atau sebenarnya pejabat sendiri yang membelinya dengan nama orang lain.
l.    Transaksi penjualan yang “ngetren” akhir-akhir ini adalah “ruitslag” yaitu suatu asset negara yang diserahkan kepada pihak ketiga, sedang negara menerima asset lain dari pihak ketiga tersebut. Kerugian negara dapat berupa ; asset negara dinilai terlalu rendah (murah), asset yang diterima negara dinilai terlalu tinggi atau kombinasi keduanya.
m.    Asset diserahkan kepada pihak ketiga lebih banyak dari yang diperjanjikan. Pejabat mendapat keuntungan dari transaksi ini.

Korupsi pada pengeluaran;
n.    Bentuk pengeluaran uang harus dilandasi dengan berita acara prestasi, yaitu suatu keterangan barang/jasa telah diterima dalam kualitas dan kuantitas yang diperjanjikan. Sering terjadi sebenarnya barang/jasa tidak pernah diterima, tetapi dalam berita acara disebutkan bahwa barang/jasa telah diterima lengkap (berita acara fiktif), sehingga dilakukan pembayaran. Seluruh atau sebagian uang pembayaran diterima oleh pejabat. Berita acara fiktif ini banyak dilakukan dalam penyerahan jasa.
o.    Pada biaya perjalanan dinas sering juga terjadi yang berjalan hanyalah Surat Perintah Perjalanan Dinas, yaitu untuk ditandatangani oleh pejabat ditempat tujuan. Pejabatnya sendiri tidak berjalan, ia hanya menerima uang biaya perjalanan dinas. Korupsi ini memang kecil-kecilan akan tetapi karena banyak orang yang melakukan secara agregat jumlahnya besar.

Korupsi pada Penerimaan.
p.    Pembayar pajak sering membayar pajaknya lebih kecil dari yang seharusnya. Dari pemeriksaan petugas pajak dapat diketahui besarnya kekurangan pajak yang kekurangan pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Petugas pajak tidak melaporkan adanya kekurangan pajak tersebut keatasannya, akan tetapi merundingkan dengan wajib pajak. Petugas pajak akan menetapkan jumlah setoran tambahan yang lebih kecil dari yang seharusnya, apabila sebagian dari selisihnya dibayarkan kepadanya.
q.    Petugas bea dan cukai kadang-kadang mengetahui bahwa suatu Pemberitahuan Barang Masuk tidak sesuai dengan kenyataannya, tetapi ia tidak mengadakan koreksi seperti yang seharusnya, melainkan ia menerima sogokan sejumlah uang dari pemilik barang untuk meloloskan barang tersebut. Tidak jarang terjadi, seorang petugas bea dan cukai memperlambat pemeriksaan barang dengan jalan mengada-ada masalah. Walaupun pemilik barang telah melaporkan apa adanya, ia terpaksa memberikan sogokan kepada petugas agar barangnya dapat segera keluar dari pelabuhan.
r.    Petugas penerima pendapatan bukan pajak tidak membukukan dan menyetorkan seluruh penerimaan negara. Sebagian masuk ke kantong sendiri. (Drs. Gandhi, Membentuk Aparatur Pemerintahan Yang Bersih dan Berwibawa, Makalah Seri Dialog Pembangunan CIDES-Republika, 26 Maret 1998)

Faktor Penyebab Kerusakan Birokrasi
Apakah yang menyebabkan rusaknya birokrasi? Bila korupsi merupakan penyakit utama birokrasi, maka dapat ditelusuri sebab-sebabnya. Bagi mereka yang berpandangan bahwa korupsi adalah sebuah budaya, dan budaya adalah sesuatu yang sulit dirubah, maka sikap yang dilahirkan adalah menerima korupsi sebagai sebuah keharusan. Pandangan seperti ini sangat dipengaruhi oleh paham paternalistik, dimana pemberian hadiah dan upeti dari rakyat kepada pemimpin (pemerintah) adalah sesuatu yang baik. Oleh karena itu, bagi mereka praktek korupsi tidak dipandang sebagai hal negatif yang harus dimusnahkan. Korupsi dengan berbagai istilah dan spesifikasinya adalah bentuk penghormatan, rasa terima kasih, minta perlindungan dan kasih sayang kepada penguasa atau pejabat negara. Pada masyarakat yang seperti ini, korupsi, dengan istilah lain “hadiah” atau “buah tangan”, adalah sebuah instrumen yang menjaga keseimbangan dan keberlangsungan sistem. Masalahnya, apakah budaya itu merupakan sesuatu yang hadir secara tiba-tiba dan harus diterima begitu saja, atau justru merupakan buah dari dipakainya sebuah sistem? Melihat kenyataan, banyaknya negara yang berubah, semakin tidak korup, maka dapat dikatakan bahwa budaya itu bukanlah sesuatu yang tidak bisa dirubah. Sehingga, pada dasarnya sistem-lah yang akan membentuk budaya.
Tentu permasalahannya tidak sesederhana itu. Faktor penyebab suburnya korupsi bukan faktor tunggal, dia merupakan multi faktor yang kompleks dan saling bertautan. Syed Hussein Alatas (Sosiologi Korupsi, LP3ES, 1986) mencoba mendiskripsikan faktor-faktor yang menyebabkan suburnya korupsi sebagai berikut :
Ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi-posisi kunci yang mampu memerikan ilham dan mempengaruhi tingkah laku yang menjinakkan korupsi.
Kelemahan pengajaran-pengajaran agama dan etika.
Kolonialisme. Suatu pemerintahan asing tidaklah menggugah kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk membendung korupsi.
Kurangnya pendidikan.
Kemiskinan.
Tiadanya tindak hukuman yang keras.
Kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku anti korupsi.

Paling tidak ada dua  faktor utama penyebab korupsi,yaitu:

1. Faktor Individu
Orientasi dan pemahaman manusia tentang kebahagiaan mengalami pergeseran paradigma yang kemudiaan menentukan perubahan sikap. Pergeseran ini bukanlah sesuatu yng alamiah, tetapi merupakan sebuah perubahan yang terjadi akibat dari perubahan ideologi yang dianut bangsa tersebut. Dalam masyarakat yang menjunjung tinggi materialisme, maka kebahagiaan diukur dari berapa banyak materi (uang) yang dapat dikumpulkan dan dimiliki. Dalam masyarakat seperti ini, segala sesuatu diukur dengan uang. Maka kebahagiaan, kehormatan, status sosial, intelektualitas, kesejahteraan, dan segala nilai kebaikan, diukur dengan materi (uang). Maka segala cara dihalalkan untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya, tidak terlalu penting, apakah uang itu diperoleh dengan cara yang halal atau haram.
Meluasnya paham materialisme ini, juga mempengaruhi karakter individu masyarakat, bukan saja pejabat pemerintah. Mereka tidak lagi mempunyai rasa malu, rasa bersalah sekaligus pengendalian diri, menghadapi fenomena korupsi. Bahkan pada tingkatan tertentu, korupsi dipandang cara yang sah untuk “bagi-bagi” rejeki, menjaga stabilitas masyarakat, serta alat untuk mengendalikan dukungan dan kesetiaan (politik).
Pola rekrutmen pejabat negara (PNS) akan menentukan kualitas aparat birokrasi. Kondisi, dimana birokrasi diserahi tugas untuk menyediakan lapangan kerja, sebagai salah satu bentuk memperluas dukungan politik bagi penguasa, maka rekrutmen PNS tidak dijalankan dengan mengedepankan kapabilitas profesional. Tindakan KKN juga memperburuk kualitas aparat birokrasi. Maka yang paling mungkin menjadi PNS adalah anak pejabat, kerabatnya pimpinan pemerintahan, atau orang-orang yang mempunyai cukup banyak uang untuk me-mulus-kan jalannya menjadi PNS. Kualitas SDM yang jelek, kemudian menyebabkan birokrasi tidak mampu menjalankan fungsinya. Lihatlah, betapa banyak petugas penyuluh lapangan (pertanian, perikanan, kehutanan) yang tidak mempunyai kemampuan dasar penyuluh, misalnya berpidato di depan massa (komunikasi massa). Sehingga, tanpa kemampuan dasar tersebut, maka tugas utama mereka, memberi penyuluhan kepada masyarakat, tidak bisa dijalankan.
Tentu saja sumbangan faktor individu dalam kerusakan birokrasi, tidaklah berdiri sendiri. Karena pada saat kita menfokuskan perhatian pada aspek individu, pada dasarnya kita sedang berbicara “buah” dari sebuah sistem. Sebuah sistem secara sistematis merancang pembangunan karakter pribadi individual masyarakatnya. Dalam masyarakat kapitalis, yang menjunjung tinggi individualisme, memang “seolah-olah”, karakter pribadi dari warganya, seperti tidak dibangun secara formal. Namun pola pendidikan, tata nilai (sosial, kemasyarakatan, keluarga), sistem ekonomi, sistem sosial yang dipakai secara sistematis akan membentuk individu-individu yang mengagungkan kebebasan individu sebagai puncak kebahagiaan. Maka lahirlah sebuah masyarakat yang individualistik sekaligus materialistik. Dalam masyarakat yang materialistis ini sekarang kita hidup, sehingga sanggat wajar bila kemudian kita menghadapi kenyataan, tingginya tingkat korupsi.

2. Faktor Sistem
Sistem yang dimaksud meliputi segenap sistem kenegaraan, pemerintahan, hukum, birokrasi, dan sosial. Secara internal, birokrasi membentuk sistemnya sendiri. Namun kinerja birokrasi tidak ditentukan oleh faktor tunggal, dia sangat dipengaruhi oleh sistem-sistem lain yang dipakai di negara bersangkutan. Mohtar Mas’oed (Politik, Birokrasi dan Pembangunan, Pustaka Pelajar, 1997) mengatakan. Pertama; birokrasi tidak pernah beroperasi dalam “ruang-hampa politik” dan bukan aktor netral dalam politik. Kedua, negara-negara dunia ketiga lebih sering dipengaruhi oleh sistem internasional, daripada sebaliknya. Artinya, birokrasi, dalam hidupnya dipengaruhi dan mempengaruhi sistem-sistem lain yang ada di lingkungannya, bahkan termasuk lingkungan internasional.
Besar kecilnya birokrasi dan wewenangnya, ditentukan oleh fungsi pemerintahan yang didefinisikan oleh sistem politik dan pemerintahan yang dipakai negara tersebut. Sebuah negara, yang menempatkan fungsi pembangunan sebagai salah satu tugas utama pemerintah (agent of development), seperti Indonesia, akan membentuk sebuah birokrasi yang besar. Birokrasi yang demikian, kemudiaan juga akan memiliki wewenang yang super besar dan penggelolaan anggaran yang besar juga. Hampir semua sektor kehidupan akan dirambah oleh birokrasi pembangunan itu. Sejalan dengan wewenang dan anggaran yang besar, maka peluang untuk terjadinya korupsi juga membesar. Birokrasi yang gemuk seperti itu juga tidak akan bisa bergerak cepat dan lincah, walau hanya sekedar mengikuti perubahan tuntutan kebutuhan masyarakatnya. Fenomena maraknya korupsi di birokrasi Indonesia yang super gemuk itu (4-5 juta PNS) juga dapat kita telusuri dari penggunaan istilah departemen/direktorat/ bagian/unit “basah”, terutama di departemen keuangan, dirjen pajak, bea cukai, bagian keuangan, dinas pendapatan, badan perencanaan, dan lain-lain.
Sistem hukum yang lemah. Sistem hukum yang kita pakai bukan saja tidak bisa menjalankan fungsinya guna mencegah terjadinya korupsi, kolusi, nepotisme dan penyalahgunaan jabatan lainnya. Namun juga tidak mampu menjadi pembuat jera bagi penjahat berdasi yang dihukuminya. Ironisnya lagi, begitu banyak kasus korupsi yang tidak bisa dihukumi dengan sistem hukum yang ada. Sistem hukum yang ada juga tidak mampu menyediakan aparat penegak hukum yang handal. Para hakim, jaksa, polisi dan penasehat hukum lebih tunduk pada tekanan politik dan publik daripada mentaati aturan hukum baku yang ditetapkan. Penasehat hukum yang diduga kuat melakukan “penyuapan” terhadap saksi kasus korupsi dan pembunuhan, tidak bisa digugat, hanya karena ketidakjelasan hukum. Yang terjadi kemudiaan perdebatan diantara aparat penegak hukum dalam menafsirkan sebuah ketentuan hukum.
Penegakan hukum yang setengah hati atas kasus-kasus korupsi bukan saja tidak membuat para koruptor takut, tapi juga sekaligus membuat penghormatan terhadap hukum menjadi sangat rendah. Hukum, kalaupun terpaksa tidak bisa dihindari, masih bisa dibeli. Bahkan, kalaupun putusan hakim telah dijatuhkan, masih tersedia instrumen lain (banding, kasasi, peninjauan kembali) yang bisa juga dibeli dari hasil korupsi. Kalaupun para koruptor itu tetap saja kalah dan dijebloskan ke “hotel prodeo”, maka masih ada banyak kesempatan untuk melenggang keluar, menikmati kebebasan dan menghabiskan dana korupsi yang masih tetap dikuasai. Cukup dengan uang ratusan ribu rupiah, sang terpidana bisa menikmati week end bersama keluarga di rumah. Atau, kalau mau keluar selamanya, bayar saja petugas penjara yang berpenghasilan kecil itu, sejuta atau dua juta cukup untuk membuat pintu penjara terbuka lebar.
Sistem Penggajian yang  rendah. Sudah menjadi argumentasi yang diterima secara umum, bahwa korupsi terjadi didorong oleh rendahnya gaji yang diberikan negara kepada PNS. Walaupun, dari fakta yang kita saksikan, korupsi itu lebih besar dan intens dilakukan oleh pejabat tinggi, yang notabene menerima gaji dan penghasilan lebih tinggi, namun tetap saja rendahnya gaji menjadi alasan pembenar terjadinya korupsi disemua lini pemerintahan.
Rendahnya gaji PNS disebabkan oleh besarnya jumlah PNS yang harus dihidupi oleh negara. Pada massa Orde Baru, termasuk sampai kini, birokrasi dijadikan salah satu pihak yang bertugas menyediakan lapangan kerja. Hal ini menyebabkan besarnya jumlah PNS.  Rendahnya gaji PNS juga disebabkan tingkat perkembangan ekonomi negara yang tidak terlalu menggembirakan. Kalupun Indonesia pernah dijagokan sebagai salah satu Macan Asia dalam pembangunan ekonomi, namun pertumbuhan ekonomi itu lebih banyak dipacu oleh hutang luar negeri yang masuk. Kalaupun  terjadi pertumbuhan ekonomi yang signifikan, tetap saja kekayaan itu tidak terdistribusikan secara baik, sehingga yang terjadi kemudiaan adalah angka kesejangan ekonomi yang tinggi. Dengan demikian, tingkat kemampuan negara menggaji PNS ditentukan oleh sistem ekonomi yang dipakai. Negara yang menggunakan sistem ekonomi yang sangat produktif dan pola distribusi kekayaan yang baik, niscaya akan mampu mengumpulkan dana yang cukup untuk menggaji PNS-nya secara layak. Begitu pula sistem politik yang tidak membebani birokrasi dengan tugas menampung limpahan tenaga kerja, niscaya akan membentuk birokrasi yang ramping dengan jumlah PNS yang rasional, sehingga dana yang dimiliki negara untuk gaji akan proporsional dengan jumlah PNS.
Sistem Sosial. Bukan menjadi rahasia umum lagi, bahwa kerusakan birokrasi sangat ditentukan oleh prilaku aparat yang korup. Tapi perilaku yang korup itu tidak mungkin akan subur, bila sistem sosial yang dipakai di masyarakat tidak kondusif untuk itu. Dalam masyarakat yang menghormati kejujuran, kebenaran dan keamanahan, korupsi adalah tindakan yang paling dibenci dan dicaci. Perbuatan korupsi akan dihindari sebisa mungkin. Kalaupun terjadi, maka para pejabat akan berusaha menutup-nutupinya. Dalam masyarakat seperti itu, para koruptor tidak akan dihormati, mereka akan dihinakan, tidak digauli, bahkan mungkin juga diasingkan dari masyarakatnya.
Sebaliknya, di masyarakat yang sangat mengagungkan materi, sekaligus tidak terlalu peduli dari mana materi diperoleh, korupsi justru terjadi dengan dukungan dan kerjasama dengan masyarakat. Seorang koruptor yang “baik hati”, yang suka melakukan kegiatan sosial, memberi sumbangan bagi pembangunan rumah ibadah, menyantuni panti jompo, adalah “malaikat”  yang dipuja-puja. Bahkan, koruptor yang rajin membantu pesantren, akan lebih dihormati daripada pemimpin pesantrennya sendiri. Dalam masyarakat yang tidak peduli seperti itu, jangan harap terjadi proses kontrol sosial. Apa yang disebut dengan amar ma’ruf nahyi munkar-pun tinggal di kitab-kitab kuning yang dihapalkan para santri. Sementara sang Kyai lebih asyik masyuk bercengkerama dengan para koruptor yang baik hati, daripada menasehati atau malah memperingatkan sang koruptor.

Dampak Buruk Kerusakan Birokrasi
Birokrasi yang korup mempunyai dampak negatif yang sangat luas, bukan saja merusak birokrasi itu sendiri, tapi juga menjadi sebab dari tidak efisiennya sektor bisnis, high cost economy, merendahkan minat untuk berinvestasi, menjadi sebab dri ketimpangan dan kemiskinan, merusak kualitas pribadi masyarakat, merusak tatanan luhur dalam masyarakat, memperburuk pelayanan kesehatan, pendidikan dan sekaligus merusak kehormatan pemerintah dan hukum.
Birokrasi yang korup jelas tidak efisien dan tidak bisa bekerja secara efektif. Birokrasi yang seperti ini, lebih banyak mengurus dirinya sendiri, daripada menjalankan fungsinya untuk melayani dan menfasilitasi masyarakat serta menegakkan hukum ditengah-tengah masyarakat. Anggaran yang besar, lebih banyak digunakan untuk mengurus aparat birokrasi, daripada meningkatkan kinerja birokrasi. Birokrasi yang korup dalam waktu yang panjang akan melahirkan budaya korup di lingkungan birokrasi. Dalam lingkungan yang seperti ini, maka profesionalisme tinggal slogan. Yang terpenting bukan menjadi aparat yang produktif dan efektif, tapi yang penting adalah bagaimana bisa menyesuaikan diri atau bahkan sekaligus terlibat aktif dalam praktek korupsi yang menggurita itu. Dalam lingkungan yang demikian, tidak ada tempat bagi mereka yang ‘sok suci’, menolak korupsi. Orang-orang jujur menjadi ter-alienasi di lingkungannya, mereka menjadi orang yang aneh, tidak gaul dan mungkin seperti ‘pesakitan’ yang patut dikasihani.
Salah satu dampak wabah korupsi yang adalah High Cost Economy. Korupsi yang meluas di semua sektor publik, telah menaikkan ongkos produksi. Biaya perizinan yang membengkak mendorong tingginya biaya produksi. Akibatnya rakyat biasa, yang menjadi konsumen akhir suatu produk yang harus membayar mahal. Tingginya korupsi dari proyek-proyek pemerintah, mengakibatkan jalan, jembatan, pelabuhan, dan fasilitas publik lainnya cepat rusak dan membutuhkan biaya perawatan yang tinggi.  Bila dugaan begawan ekonomi Indonesia Soemitro Djoyohadikusumo, bahwa korupsi di Indonesia, menggerogoti 30 % anggaran, maka dapat dibayangkan kualitas proyek yang dijalankan. Maka wajar saja bila sebagian besar anggaran pembangunan, termasuk pinjaman luar negeri, dialokasikan guna merehabilitasi dan memaintenance fasilitas publik dan kantor-kantor pemerintahan. Artinya, biaya yang seyogyanya bisa digunakan untuk menambah fasilitas, tapi justru hanya dihabiskan guna merawat fasilitas yang tidak berkualitas. Belum lagi, proyek perawatan itu juga sangat rentan untuk dikorupsi.
Korupsi juga merendahkan minat orang untuk berinvestasi. Para pemilik modal malas berurusan dengan birokrasi yang berbelit-belit dan mahal. Padahal usaha yang dijalankan  belum  tentu menguntungkan, tapi mereka telah lebih dulu dipungli. Maka, para investor lebih memilih menginvestasikan dananya di bank dalam bentuk tabungan atau deposito yang tidak beresiko dan tidak harus berhadapan dengan pejabat yang korup. “Kira-kira 35 % dari usaha bisnis melaporkan alasan utama untuk tidak berinvestasi adalah karena  biaya tinggi berkaitan dengan korupsi” (Media Indonesia, 19/11/2001)
Angka kemiskinan yang begitu tinggi disinyalir turut diperparah oleh praktek birokrasi. Birokrasi yang korup, bukan saja tidak mendorong kondisi yang sehat untuk bisnis dan perputaran ekonomi, tapi juga telah menyedot sebagian besar kapital dan didistribusikan di lingkungannya. Maka kemiskinan itu terjadi akibat dikuasainya sebagian besar kapital oleh segelintir orang, yaitu penguasa dan pengusaha yang berkolusi dengan penguasa. Rendahnya investasi, akibat langsung dari maraknya korupsi, menyebabkan sedikitnya lapangan kerja yang tersedia, pengangguran meningkat, dan itu artinya, semakin banyak orang yang miskin.
Korupsi yang demikian meluas dan membudaya juga berakibat pada rusaknya karakter kepribadian aparat dan masyarakat. Nilai-nilai kebaikan berupa penghormatan yang tinggi pada kejujuran, kebenaran, amanah dan keikhlasan tidak lagi digunakan. Yang dihormati adalah kedudukan, pangkat dan materi yang banyak. Semakin kaya seseorang, maka semakin dihormati orang tersebut. Kepribadian yang luhur dan baik tidak lagi menjadi anutan. Para pejabat yang korup, dan bisa menyembunyikan perilakunya di mata publik, menjadi anutan. Maka masyarakat tidak lagi ingin menjadi orang baik (yang miskin), mereka ingin menjadi orang kaya yang serba “wah”, tidak penting apakah dia korup, penipu dan maling berdasi.
Oleh karena hukum tidak mampu mengendalikan korupsi, bahkan juga terlibat dalam praktek korupsi, maka hukum tidak lagi menjadi institusi yang dihormati. Rendahnya penghormatan terhadap hukum, sekaligus menghilangkan harapan masyarakat untuk mencari keadilan didepan hukum. Hilangnya kepercayaan terhadap hukum, juga telah mendorong perilaku main hakim sendiri. Maraknya perilaku anarkhis dalam  lima tahun terakhir, menunjukkan betapa hukum tidak mampu menjalankan fungsinya. Maling ayam yang tertangkap tangan oleh massa, biasanya tidak diserahkan kepada polisi, tapi langsung diinterogasi, dipukuli dan dibakar beramai-ramai oleh masyarakat. Begitu pula pengemudi kendaraan yang mengalami kecelakaan, menabrak seorang anak kecil yang bermain di jalan, juga harus merenggang nyawa, disirami bensin dan dibakar bersama mobilnya.
Korupsi yang merambah sektor pendidikan dan kesehatan tidak kalah hebatnya. SD Inpres yang baru dibangun, ambruk diterjak angin. Anak-anak harus bersekolah ditempat penampungan sementara. Pendidikan yang baik, menjadi sangat mahal. Bisnis pendidikan sudah kehilangan hati nurani dan idealismenya. Kualitas pendidikan menjadi sangat rendah, dan lembaga pendidikan tidak lagi berorientasi pada peningkatan kualitas manusia, tapi lebih menjadi sebuah lembaga bisnis yang rakus. Sektor kesehatan demikian pula. Korupsi tidak saja membuat kualitas fasilitas kesehatan masyarakat buruk, tapi juga merusak perilaku pelayanan aparat birokrasi kesehatan. Rumah sakit milik pemerintah, dikelola seadanya, tidak mempunyai jiwa melayani, tidak ramah dan sekaligus mahal. Rakyat miskin, yang seyogyanya mendapat pelayanan kesehatan gratis, justru harus membayar mhal untuk pelayanan yang buruk itu. Wajar, bila kemudian kualitas kesehatan masyarakat dari hari ke hari makin buruk.

III. SOLUSI ISLAM DALAM MENGATASI KEBOBROKAN BIROKASI

Pemerintahan yang bersih dan baik, dengan kata lain, birokrasi yang bersih dan baik, haruslah dibangun secara sistematis dan terus menerus. Pola pikir yang dikotomis, yang menghadapkan upaya membangun pribadi yang baik dengan upaya membangun sistem yang baik, ibarat memilih telur atau ayam yang harus didahulukan. Pola pikir yang demikian ini tidaklah tepat, karena memang tidak bisa memisahkan antara kedua sisi ini. Individu yang baik tidak mungkin muncul dari sebuah sistem yang buruk, demikian pula sistem yang baik, tidak akan berarti banyak bila dijalankan oleh orang-orang yang korup. Yang harus dilakukan adalah membina masyarakat secara terus menerus agar menjadi individu yang baik, yang menyadari bahwa pemerintahan yang baik hanya dapat dibangun oleh orang yang baik dan sistem yang baik. Masyarakat juga terus menerus disadarkan,  bahwa hanya sistem terbaiklah, yang bisa memberi harapan bagi mereka, menjamin keadilan, melayani dengan keikhlasan dan melindungi rakyatnya. Rakyat juga harus disadarkan, bahwa para pemimpin haruslah orang yang baik, jujur, amanah, cerdas, profesional serta pembela kebenaran dan keadilan. Masyarakat juga perlu didasarkan bahwa sistem yang baik dan pemimpin yang baik tidak bisa dibiarkan menjalankan pemerintahan sendiri, mereka harus terus dijaga, dinasehati, diingatkan dengan cara yang baik.

Kesempurnaan Sistem.
Kesempurnaan sistem Islam terlihat dari aturan yang jelas tentang penggajian, larangan suap menyuap, kewajiban menghitung dan melaporkan kekayaan, kewajiban pemimpin untuk menjadi teladan, sistem hukum yang sempurna. Sistem penggajian yang layak adalah keharusan. Para pejabat adalah pengemban amanah yang berkewajiban melaksanakan amanah yang diberikan kepadanya.
Untuk menjamin profesionalitas aparat negara, maka mereka sesudah diberi penghasilan yang cukup, sekaligus dilarang untuk  mengambil kekayaan negara yang lain. Guna mencegah terjadinya abuse of power, Khalifah Umar bin Khattab misalnya, melarang para pejabat berdagang. Umar memerintahkan  kepada semua pejabat agar berkonsentrasi penuh pada pekerjaannya, dan sekaligus menjamin seluruh kebutuhan hidup aparat negara dan keluarganya. Seorang guru anak-anak,  diberi gaji 15 dinar (63,75 gram emas) tiap bulannya oleh Umar. Artinya, misal harga emas Rp. 75.000/gram, sang guru bisa mendapat gaji Rp. 4.781.250 perbulan pada masa sekarang ini. Padahal gaji guru anak-anak (TK-SD) dinegeri kita saat ini berkisar antara tiga ratus ribu sampai satu juta.  Dan ini terjadi lebih dari 14 abad yang lalu.
Sistem Islam juga melarang aparat negara menerima suap dan hadiah/hibah. Suap adalah harta yang diberikan kepada seorang penguasa, hakim, atau aparat pemerintah lainnya dengan maksud untuk memperoleh keputusan mengenai suatu kepentingan yang semestinya wajib diputuskan olehnya tanpa pembayaran dalam bentuk apapun. Setiap bentuk suap, berapun nilainya dan dengan jalan apapun diberikannya atau menerimanya, haram hukumnya. Allah SWT SWT berfirman:

﴿وَلاَ تَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ﴾

“Dan janganlah ada sebagian kalian makan harta benda sebagian yang lain dengan jalan batil, dan janganlah menggunakannya sebagai umpan (untuk menyuap) para hakim dengan maksud agar kalian dapat makan harta orang lain dengan jalan dosa, padahal kalian mengetahui (hal itu).” (QS. Al Baqarah [2]; 188)

Rasulullah SAW juga melarang praktek suap ini.

»لَعَنَ رَسُوْلُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ وَالرَّائِشِ بَيْنَهُمَا«

“Rasulullah SAW melaknat penyuap, penerima suap dan orang yang menyaksikan penyuapan.” (HR. Ahmad, Thabrani, Al-Bazar dan Al-Hakim)

Adakalanya suap diberikan dengan maksud agar pejabat yang bersangkutan tidak menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya. Suap jenis inipun amat dihindari oleh para Sahabat nabi SAW. Rasulullah SAW pernah mengutus Abdullah bin Rawahah ke daerah Khaibar (daerah Yahudi yang baru ditaklukkan kaum muslimin) untuk menaksir hasil panen kebun kurma daerah itu. Sesuai dengan perjanjian, hasil panen akan dibagi dua dengan orang-orang Yahudi Khaibar. Tatkala Abdullah bin Rawahah tengah bertugas, datang orang-orang Yahudi kepadanya dengan membawa perhiasan yang mereka kumpulkan dari istri-istri mereka, seraya berkata; “perhiasan itu untuk anda, tetapi ringankanlah kami dan berikan kepada kami bagian lebih dari separuh”. Abdullah bin Rawahah menjawab ; “Hai kaum Yahudi, demi Allah SWT, kalian memang manusia-manusia hamba Allah SWT yang paling kubenci. Apa yang kalian lakukan ini justru mendorong diriku lebih merendahkan kalian. Suap yang kalian tawarkan itu adalah barang haram dan kaum muslimin tidak memakannya!” Mendengar jawaban itu mereka serentak menyahut ; “karena itulah langit dan bumi tetap tegak”
Hadiah atau hibah adalah harta yang diberikan kepada penguasa atau aparatnya sebagi pemberian. Perbedaannya dengan suap, bahwa hadiah itu diberikan bukan sebagai imbalan atas suatu kepentingan, karena si pemberi hadiah telah terpenuhi keinginannya, baik secara langsung maupun melalui perantara. Hadiah atau hibah diberikan atas dasar pamrih tertentu, agar pada suatu ketika ia dapat memperoleh kepentingannya dari penerima hadiah/hibah. Hadiah semacam ini diharamkan dalam sistem Islam. Rasulullah SAW bersabda:

«هَدَايَا الْحُكَّامِ سُحْتٌ وَهَدَايَا الْقُضَّاةِ كُفْرٌ»

“Hadiah yang diberikan kepada para penguasa adalah suht (haram) dan suap yang diterima hakim adalah kufur.” (HR. Imam Ahmad).

Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda “Amma ba’du, aku telah mempekerjakan beberapa orang di antara kalian untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan Allah SWT kepadaku. Kemudian salah seorang dari mereka itu datang dan berkata; “ini kuserahkan kepada Anda, sedangkan ini adalah hadiah yang diberikan orang kepadaku.” Jika apa yang dikatakannya itu benar, apakah tidak lebih baik kalau ia duduk saja di rumah ayah atau ibunya sampai hadiah itu datang kepadanya? Demi Allah SWT, siapapun diantara kalian yang mengambil sesuatu dari zakat itu tanpa haq, maka pada hari kiamat kelak akan menghadap Allah SWT sambil membawa apa yang diambilnya itu.”    Hadits diatas menunjukan, bahwa hadiah pada umumnya diberikan orang kepada pejabat tertentu karena jabatannya. Seandainya ia tidak menduduki jabatan itu, tentulah hadiah itu tidak akan datang kepadanya.
Penghitungan Kekayaan. Untuk menjaga dari perbuatan curang, Khalifah Umar menghitung kekeyaan seseorang  di awal jabatannya sebagai pejabat negara, kemudian menghitung ulang di akhir jabatan. Bila terdapat kenaikan yang tidak wajar, Umar memerintahkan agar menyerahkan kelebihan itu kepada Baitul mal, atau membagi dua kekayaan tersebut, separo untuk Baitul mal dan sisa separonya diserahkan kepada yang bersangkutan. Muhammad bin Maslamah ditugasi Khalifah Umar membagi dua kekayaan penguasa Bahrain, Abu Hurairah; penguasa Mesir, Amr bin Ash; penguasa Kufah, saad bin Abi Waqqash. Jadi, Umar telah berhasil mengatasi secara mendasar sebab-sebab yang menimbulkan kerusakan mental para birokrat. Upaya penghitungan kekayaan tidaklah sulit dilakukan bila semua sistem mendukung, apalagi bila masyarakat turut berperan mengawasi perilaku birokrat.
Keteladanan pemimpin adalah langkah selanjutnya yang diharus sistem Islam.  Dalam sistem Islam, kemunculan seorang pemimpin mengkuti proses seleksi yang sangat ketat dan panjang. Seseorang, tidak mungkin menjadi pemimpin di sebuah propinsi, tanpa melalui proses seleksi alamiah ditingkat bawahnya. Pola dasar yang memunculkan seorang pemimpin mengikuti pola penentuan seorang imam shalat. Seorang imam shalat adalah orang yang paling berilmu, shaleh, paling baik bacaan shalatnya, paling bijaksana. Seorang imam shalat adalah orang terbaik dilingkungan jamaahnya. Dari sinilah sumber kepemimpinan itu berasal. Pola ini secara alamiah, sadar atau tidak sadar, akan diikuti dalam penentuan kepemimpinan tingkat atasnya. Seorang khalifah (kepala negara) tentulah bersumber dari imam-imam terbaik yang ada di negara tersebut. Oleh karena setiap pemimpin merupakan orang terbaik di lingkungannya, maka dapat dipastikan mereka adalah orang yang kuat keimanannya, tinggi kapabilitas dan sekaligus akseptabilitasnya. Pemimpin seperti inilah yang akan menjadi teladan, baik bagi para birokrat bawahannya, maupun bagi rakyatnya.
Penegakan hukum merupakan aspek penting lainnya yang harus dijalankan dalam sistem Islam. Hukuman dalam Islam mempunyai fungsi sebagai pencegah. Para koruptor akan mendapat hukuman yang setimpal dengan tindak kejahatannya. Para koruptor kelas kakap, yang dengan tindakannya itu bisa mengganggu perekonomian negara, apalagi bisa memperbesar angka kemiskinan, dapat diancam dengan hukuman mati, disamping hukuman kurungan. Dengan begitu, para koruptor atau calon koruptor akan berpikir berulang kali untuk melakukan aksinya. Apalagi, dalam Islam, seorang koruptor dapat dihukum tasyir, yaitu berupa pewartaan atas diri koruptor. Pada zaman dahulu mereka diarak keliling kota, tapi pada masa kini bisa menggunakan media massa.

Kualitas Sumber Daya Manusia.
Sistem Islam menanamkan iman kepada seluruh warga negara, terutama para pejabat negara. Dengan iman, setiap pegawai merasa wajib untuk taat kepada aturan Allah SWT.  Orang beriman sadar akan konsekuensi dari ketaatan atau pelanggaran yang dilakukannya, karena tidak ada satupun perbuatan manusia yang tidak akan dihisab. Segenap anggota atau bagian tubuh akan bersaksi atas segala perbuatan kita. Allah SWT  berfirman:

﴿حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوْهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُوْدُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ﴾

“Sehingga apabila mereka sampai ke neraka, pedengaran, penglihatan dan kulit mereka menjadi saksi terhadap mereka tentang apa yang telah mereka kerjakan” (QS. Fushshilat [41]; 20)

Manusia memang menyangka bahwa Allah SWT  tidak tahu apa yang mereka lakukan, termasuk tindakan korupsi yang disembunyikan. Hanya orang yang beriman saja yang yakin bahwa perbuatan seperti itu diketahui Allah SWT dan disaksikan oleh anggota/bagian tubuh kita yang akan melaporkannya kepada Allah SWT. Inilah pengawasan melekat yang sungguh-sungguh melekat.

﴿وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُوْنَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلاَ أَبْصَارُكُمْ وَلاَ جُلُوْدُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللهَ لاَ يَعْلَمُ كَثِيْرًا مِمَّا تَعْمَلُوْنَ (22) وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِيْ ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ﴾

“kamu sekali-kali tidak dapat bersembunyi dari persaksian pendengaran, penglihatan dan kulitmu terhadapmu. Bahkan kamu mengira bahwa Allah SWT tidak mengetahui kebanyakan dari apa yang kamu kerjakan. Dan yang demikian itu adalah prasangkamu yang telah kamu sangka terhadap Tuhanmu, Dia telah membinasakan kamu, maka jadilah kamu termasuk orang-orang yang merugi” (QS Fushshilat [41]; 22-23)

Dengan iman akan tercipta mekanisme pengendalian diri yang andal. Dengan iman pula para birokrat, juga semua rakyat, akan berusaha keras mencari rizki secara halal dan memanfaatkannya hanya di jalan yang diridhai Allah SWT. Rasulullah SAW menegaskan, bahwa manusia akan ditanya tentang umurnya untuk apa ia manfaatkan, tentang masa mudanya kemana ia lewatkan, tentang hartanya dari mana ia peroleh dan untuk apa, serta tentang ilmunya untuk apa ia gunakan. Bagi birokrat sejati, lebih baik memakan tanah daripada menikmati rizki haram.
Motivasi positif ini kemudian akan mendorong mereka untuk secara sungguh-sungguh meningkatkan kualitas, kapasitas dan profesionalismenya. Karena hanya dengan kemampuan yang semakin tinggilah mereka bisa semakin mengoptimalkan pelaksanaan tugas mulianya sebagai aparat pemerintah. Mereka menyadari bahwa tugas utama mereka adalah melayani rakyat. Wajib atas mereka melaksanakan amanah itu dengan jujur, adil, ikhlas dan taat kepada aturan negara, yang tidak lain adalah syariat Islam.

Sistem Kontrol yang Kuat.
Kontrol merupakan satu instrumen penting yang harus ada dalam membangun pemerintahan yang bersih dan baik. Kontrol bukan saja dilakukan secara internal, oleh pemimpin kepada bawahannya, melainkan juga oleh rakyat kepada aparat negaranya. Kesadaran dan pemahaman akan pentingnya kontrol ini, haruslah dimiliki oleh segenap pemimpin pemerintahan, para aparat di bawahnya dan oleh segenap rakyat. Semua orang harus menyadari bahwa keinginan untuk membangun pemerintahan yang baik hanya dapat dicapai dengan bersama-sama melakukan fungsi kontrolnya. Dalam sejarah kepemimpinan pemerintahan Islam, tercatat, bagaimana Khalifah Umar bin Kattab telah mengambil inisiatif dan sekaligus mendorong rakyatnya untuk melakukan kewajibannya mengontrol pemerintah. Khalifah Umar di awal kepemimpinannya berkata: “apabila kalian melihatku menyimpang dari jalan Islam, maka luruskanlah aku walaupun dengan pedang” Lalu seorang laki-laki menyambut dengan lantang  “kalau begitu, demi Allah SWT, aku akan meluruskanmu dengan pedang ini.” Melihat itu Umar bergembira, bukan menangkap atau menuduhnya menghina kepala negara.
Pengawasan oleh masyarakat akan tumbuh apabila masyarakat hidup dalam sebuah sistem yang menempatkan aktifitas pengawasan (baik kepada penguasa maupun sesama warga) adalah sebuah aktifitas wajib lagi mulia. Melakukan pengawasan dan koreksi terhadap penguasa hukumnya adalah wajib. Ketaatan kepada penguasa tidak berarti harus mendiamkan mereka. “Allah SWT telah mewajibkan kepada kaum muslimin untuk melakukan koreksi kepada penguasa mereka. Dan sifat perintah kepada mereka agar merubah para penguasa tersebut bersifat tegas; apabila mereka merampas hak-hak rakyat, mengabaikan kewajiban-kewajiban rakyat, melalaikan salah satu urusan rakyat, menyimpang dari hukum-hukum Islam, atau memerintah dengan selain hukum yang diturunkan oleh Allah SWT”. (Taqiyuddin An-Nabhani; Sistem Pemerintahan Islam, Al-Izzah, 1996)
Allah SWT berfirman;

﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ﴾

“Hendaknya ada di antara kalian, sekelompok umat yang mengajak kepada kebaikan serta menyeru pada kema’rufan dan mencegah dari kemunkaran” (QS Ali Imran [3]; 104).

Dari Abi sa’id Al Khudri yang menyatakan Rasulullah SAW bersabda:

»مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَراً فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِساَنِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ اَضْعَفُ اْلإِيْماَنِ«

“Siapa saja di antara kalian yang melihat kemunkaran, maka hendaknya dia merubahnya dengan tangannya. Apabila tidak mampu, maka dengan lisannya. Apabila tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemahnya iman” (HR. Muslim)

Dari Ummu ‘Atiyah dari Abi Sa’id yang menyatakan Rasululah SAW bersabda:
»أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ حَقٍّ اِلَى حَاكِمٍ ظاَلِمٍ«

“Sebaik-baik jihad adalah (menyatakan) kata-kata yang haq di depan penguasa yang dlalim” (HR. Ahmad)

»سَيِّدُ الشُّهَداَءِ حَمْزَةٌ وَرَجُلٌ قاَمَ اِلَى حَاكِمٍ ظاَلِمٍ يُنَصِّحَهُ َقَتَلَهُ«

“Penghulu para syuhada adalah Hamzah, serta orang yang berdiri dihadapan seorang penguasa yang dzalim, lalu memerintahkannya (berbuat makruf) dan mencegahnya (berbuat munkar), lalu penguasa itu membunuhnya” (HR. Hakim dari Jabir).

Hadits ini merupakan bentuk pengungkapan yang paling tegas, yang mendorong agar berani menanggung semua resiko, sekalipun resiko mati, dalam rangka melakukan koreksi terhadap para penguasa, serta menentang mereka yang dzalim itu.

IV. PENUTUP
Membangun pemerintahan yang bersih dan baik bukanlah pekerjaan yang mudah. Dia akan menggerakkan segenap aspek kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan. Dia juga membutuhkan dukungan dari segenap aparat pemerintahan, masyarakat dan sistem yang baik. Hanya dengan pemilihan akan sistem yang terbaiklah, maka upaya membangun pemerintahan yang baik itu akan menemukan jalan yang jelas.
Membangun pemerintahan yang baik bukanlah pekerjaan yang mudah. Dia merupakan pekerjaan besar yang harus diawali dari pemahaman dasar atas visi dan misi pemerintahan. Oleh karena itu, pilihan utama atas ideologi apa yang akan dijadikan landasan pembangunan pemerintahan, akan menentukan terbuka atau tidaknya harapan, bagi upaya penciptaan pemerintahan yang baik itu. Pemerintahan yang baik hanya bisa dicapai, bila ideologi yang menjadi pilihan adalah ideologi yang paling benar. Diatas ideoligi yang paling benar itulah, akan dibangun sistem yang baik dan individu-individu yang tangguh.
Sistem Islam (syariat Islam) telah menunjukkan kemampuannya yang luar biasa. Kemampuannya bertahan hidup dalam rentang waktu yang demikian panjang (lebih 12 abad), dengan berbagai macam penyimpangan dan pengkhianatan oleh para penyelenggaranya, telah menegaskan kapabilitas sistem yang belum ada tandingannya sampai saat ini, dan hingga akhir jaman. Dengan begitu jawaban atas kebutuhan akan hadirnya pemerintahan yang baik itu adalah dengan menjadikan Islam sebagai Ideologi dan syariat Islam sebagai aturan kehidupan pemerintahan dan kemasyarakatan. Dengan syariat Islam itulah kita membangun pemerintahan yang bersih dan baik, sekaligus mencetak aparat pemerintahan yang handal.
Wallahu’alam.


Kejahatan Kapitalisme dalam Angka

November 28, 2007

Sejak 1983 hampir tidak ada tetesan pertumbuhan ekonomi bagi rata-rata keluarga di AS, kecuali peningkatan pendapatan dan kekayaan yang menumpuk pada 20% penduduk terkaya. Edward Wolff, Jerome Levy, Economics Institute, Bard College, 2000.

Tren kemiskinan semakin memburuk. Jumlah orang miskin yang hidupnya kurang dari 1 dollar sehari meningkat dari 1,197 milyar jiwa pada tahun 1987 menjadi 1,214 milyar jiwa pada tahun 1997 (20% dari penduduk dunia). Sementara 1,6 milyar jiwa (25%) penduduk dunia lainnya hidup antara 1-2 dolar perhari. The United Nations Human Development Report, 1999.

Kesenjangan pendapatan antara 1/5 penduduk dunia di negara-negara kaya dengan 1/5 penduduk di negara-negara termiskin meningkat 2 kali lipat pada tahun 1960-1990 dari 30:1 menjadi 60:1. Pada 1998 meningkat menjadi 78:1. The United Nations Human Development Report, 1999.

Perubahan teknologi dan liberalisasi keuangan mengakibatkan peningkatan jumlah rumah tangga tidak proposional pada tingkatan yang teramat kaya, tanpa distribusi bagi yang miskin… Dari 1988-1993, pendapatan 10% penduduk termiskin di dunia merosot lebih dari 1/4nya, sedangkan pendapatan 10% penduduk terkaya di dunia meningkat 8%. Robert Wade, The London School of Economics, The Economist, 2001.

Dua puluh tahun lalu, perbandingan pendapatan rata-rata di 49 negara terkebelakang dengan pendapatan negara-negara terkaya adalah 1:87. Saat ini menjadi 1:98. Kevin Watkins, International Herald Tribune, 2001.

Total kekayaan orang-orang yang mempunyai aset minimal 1 juta dolar  meningkat hampir 4 kali lipat pada 1986-2000 dari 7,2 trilyun dolar menjadi 27 trilyun dolar. Meskipun terjadi kemerosotan keuangan global dan bisnis dotcom saat ini, Merril Lynch memprediksikan bahwa kekayaan mereka meningkat 8% setiap tahunnya dan diperkirakan tahun 2005 mencapai 40 trilyun dolar. Merril Lynch-Cap Gemini, 2001.

Sejak 1994-1998, nilai kekayaan bersih 200 orang terkaya di dunia bertambah dari 40 milyar dolar menjadi lebih dari 1 trilyun dolar. Aset 3 orang terkaya lebih besar dari gabungan GNP 48 negara terkebelakang. Jumlah milyuder meningkat 25% dua tahun terakhir menjadio 475 orang dengan nilai kekayaan lebih besar dari 50% penduduk termiskin dunia. The United Nations Human Development Report, 1999.

1/5 orang terkaya di dunia mengkonsumsi 86% semua barang dan jasa, sementara 1/5 orang termiskin di dunia hanya mengkonsumsi kurang dari 1% saja. The United Nations Human Development Report, 1999.

Di seluruh dunia kira-kira 50 ribu orang meninggal setiap hari akibat kurngnya kebutuhan tempat tinggal, air yang tercemar, dan sanitasi yang tidak memadai. Shukor Rahman, Straits of Malaysia Times, 2001.

Kapitalisme Perusahaan Multinasional

Sebanyak 200 perusahaan papan atas dunia menguasai 28% perekonomian global. 500 perusahaan papan atas dunia mengontrol 70% perdagangan dunia, dan 1.000 perusahaan papan atas dunia menggenggam 80% industri dunia. Robert Kaplan, The Atlantic Monthly, 1997.

Saat ini dari 100 pelaku ekonomi terbesar di dunia, 52 di antaranya adalah perusahaan raksasa, 48 lainnya adalah negara. Mitsubishi berada pada posisi ke 22, General Motors 26, dan Ford Motor 31. Gabungan ketiga perusahaan raksasa tersebut mengalahkan kekayaan Denmark, Thailand, Turki, Afrika Selatan, Arab Saudi, Norwegia, Finlandia, Malaysia, Chili dan Selandia Baru. Gabungan penjualan 200 perusahaan raksasa dunia masih lebih besar dari 18 kali lipat pendapatan tahunan 1,2 milyar orang miskin. Institute for Policy Studies, Top 200: The Rise of Corporate Global Power, 2000.

Pada tahun 1999, hasil penjualan dari 5 perusahaan raksasa (General Motors, Wal-Mart, Exxon Mobil, Ford Motor dan DaimlerChrysler) lebih besar dari GDP 182 negara. Institute for Policy Studies, Top 200: The Rise of Corporate Global Power, 2000.

Di AS, perolehan pajak pendapatan dari perusahaan raksasa merosot drastis. Pada tahun 1960-an jumlahnya mencapai 25% dari keseluruhan pajak penghasilan, kini hanya 9% saja. Reuven Avi-Yonah, The American Prospect, 2000.

41 perusahaan raksasa AS bukan hanya tidak membayar pajak federal saja, tetapi sebaliknya mereka secara terang-terangan menerima pengembalian uang dari pemerintah federal antara tahun 1996-1998. Institute on Taxation and Economic Policy, 2000.

20 tahun lalu, 20 perusahaan farmasi papan atas dunia memegang 5% perdagangan obat-obatan dunia dengan resep. Dewasa ini, 10 perusahaan farmasi papan atas dunia menguasai 40% pasar. 20 tahun lalu, 65 perusahaan bahan kimia untuk pertanian bersaing di pasar dunia, dewasa ini tinggal 9 perusahaan saja dengan menguasai 90%pangsa pasar pestisida. RAFI (Rural Advancement Foundation International), The ETC Century, 2001.

Kelaparan

Kelaparan disebabkan oleh kenyataan bahwa pengembangan perdagangan dunia lebih dititikberatkan pada negara-negara Utara (negara-negara maju), sementara perluasan utang lebih diarahkan ke negara-negara Selatan (negara-negara berkembang). Shukor Rahman, New Straits of Malaysia Times, 2001.

Peningkatan produksi pangan dalam 35 tahun terakhir telah melampaui laju pertumbuhan penduduk dunia sebesar 16%. Peningkatan tersebut belum pernah terjadi. United Nations Food and Agriculture Organization, 1994.

Pada tahun 1997, 78% anak-anak di bawah usia 5 tahun yang kekurangan gizi di negara-negara sedang berkembang sebenarnya hidup di negara-negara yang mengalami surplus pangan. Uinted Nations Food and agriculture Organization, 1998.

Sementara 200 juta orang India kelaparan, pada tahun 1995 India mengekspor gandum dan tepung terigu dengan nilai $ 625 juta, beras 5 juta ton dengan nilai $ 1,3 milyar. Institute for Food and Development Policy, Backgrounder, Spring 1998.

Dewasa ini 826 juta manusia menderita kekurangan pangan yang sangat kronis dan serius, kendati dunia sebenarnya mampu memberi makan 12 milyar manusia (2 kali lipat dari penduduk dunia) tanpa masalah sedikit pun. Shukor Rahman, New Straits of Malaysia Times, 2001.

Pada tahun 1997, hampir 10 juta orang AS yang terdiri atas 6,1 juta orang dewasa dan 3,3 juta anak-anak benar-benar dililit kelaparan. Sementara itu, pada tahun 1998, 10,5 juta rumah tangga di AS atau 31 juta orang tidak bisa memperoleh makanan dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. US Departement of Agriculture, Food Insecurity Report, 1999.

Jumlah orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan gizinya diperkirakan bertambah besar hingga 3%, dari 1,1 milyar pada tahun 1998 menjadi 1,3 milyar orang pada tahun 2008. 2/3 penduduk Afrika Sub-Sahara dan 40% penduduk Asia akan mengalami kekurangan pangan pada tahun 2008. US Departemen of Agriculture, Food Security Asessment, 1999.

Setiap hari 11 ribu anak mati kelaparan di seluruh dunia, sedangkan 200 juta anak menderita kekurangan gizi dan protein serta kalori. Lebih dari 800 juta menderita kelaparan di seluruh dunia dan 70% di antara mereka adalah wanita dan anak-anak. Shukor Rahman, World Food Program, New Staits of Malaysia Times, 2001.

IMF membunuh umat manusia tidak dengan peluru ataupun rudal tetapi dengan wabah kelaparan. Carlos Andres Perez, Mantan Presiden Venezuela, The Ecologist Report, Globalizing Poverty, 2000.

Penghapusan Jasa/Pelayan Umum

Tekanan fiskal telah menyusutkan pelayanan yang diberikan negara akibat Program Penyesuaian Struktural (SAP) yang dipaksakan IMF dan Bank Dunia pada negara-negara berkembang. The United Nations Human Development Report, 1999.

41 negara miskin yang paling banyak berhutang, hutang luar negerinya meningkat dari 55 milyar dolar pada tahun 1980 menjadi 215 milyar dolar pada tahun 1995. Saat ini pemerintahan negara-negara Afrika menanggung utang sebesar 350 milyar dolar sehingga mereka memotong 2/5 penghasilan mereka untuk bayar utang. Akibatnya pemerintah mengurangi pembiayaan jasa/pelayan negara terhadap rakyatnya. Atas dasar itulah, Jubilee 2000 mengatakan bahwa di 40 negara paling miskin setiap 1 menit 13 anak mati. The Ecologist Report, Globalizing Poverty, 2000.

Di Zimbabwe, ketika SAP Bank Dunia mulai dilaksanakan, pembiayaan pelayan kesehatan per orang merosot 1/3nya sejak 1990. Sejak itulah kualitas pelayan kesejatan merosot 30%. Sementara jumlah perempuan yang hampir saja meninggal di rumah sakit Harare meingkat 2 kali lipat dibandingkan tahun 1990. Sedangkan jumlah orang yang berobat ke klinik dan rumah sakit semakin berkurang karena mereka tidak mampu menanggung biaya pengobatan. The Ecologist Report, Globalizing Poverty, 2000.

Di Kenya, munculnya peraturan baru mengenai biaya yang harus ditanggung para pasien di Klinik Pengobatan Khusus Penyakit Menular Seksual di Nairobi, berakibat pada penurunan jumlah orang yang datang berobat hanya dalam jangka waktu 9 bulan. The Ecologist Report, Globalizing Poverty, 2000.

Privatisasi air merupakan kegemaran Bank Dunia dan IMF. Sebuah pemeriksaan acak atas dana-dana IMF di 40 negara selama tahun 2000, mendapatkan bahwa 12 negara peminjam yang persyaratan peminjamannya memuat klausul kebijakan kenaikan harga jasa air dan privatisasi air. Globalization Chalengge Initiative, Water Privatization Fact Sheet, 2001.

Dampak kebijakan IMF dan Bank Dunia memperivatisasi air dapat dilihat pada KwaZulu-Natal, Afrika Selatan, di mana orang-orang miskin yang tidak mampu membayar air bersih terpaksa menggunakan air sungai yang tercemar sehingga menyebabkan wabah kolera. Globalization Chalengge Initiative, Water Privatization Fact Sheet, 2001.

Ketika kota terbesar ke 3 di Bolivia dipaksa melakukan privatisasi air oleh IMF dan Bank Dunia, tingkat kenaikan harga air bagi pelanggan paling miskin mencapai 3 kali lipat. Negara dengan upah minimun kurang dari 60 dolar per bulan tersebut, banyak pemakai air dengan biaya rekening perbulannya mencapai 20 dolar. Warga di kota tersebut yang telah membangun sumur-sumur keluarga dan sistem irigasi selama berpuluh-puluh tahun lalu, tiba-tiba harus membayar hak atas penggunaan air tersebut. International Forum on Globalization, IF Bulletin, 2001.

Upah dan Ketenagakerjaan

Sebuah jajak pendapat yang dilakukan Wall Street Journal terhadap 500 eksekutif perusahaan AS mengungkapkan bahwa kemungkinan besar mereka akan menggunakan NAFTA (kawasan perdagangan bebas Amerika Utara) untuk menekan gaji dan upah karyawan/buruh. Economic Policy Institute, NAFTA at Seven, 2001.

Pada akhir 1998, kira-kira 1 milyar pekerja (1/3 dari tenaga kerja dunia) menjadi pengangguran atau setengah pengangguran. Angka tersebut merupakan yang terburuk sejak Depresi Berat pada tahun 1930-an. World Employment Report 1998-1999, International Labor Organization.

Perluasan perdagangan tidak selalu berarti lebih banyak pekerjaan dan gaji yang lebih baik. Di negara-negara paling kaya, penciptaan lapangan kerja jauh tertinggal ke belakang, baik dari sisi pertumbuhan GDP maupun perluasan perdagangan dan investasi. Meski GDP tumbuh 2-3%, tetapi tingkat pengangguran tidak turun tetap berkutat di angka 7%. The United Nations Human Development Report, 1999.

Sebanyak 200 perusahaan terbesar dunia menguasai 30% perekonomian dunia kendati mereka hanya memperkerjakan 1% angkatan kerja dunia. Sementara keuntungan mereka membengkak 362,4% antara tahun 1983-1999, mereka hanya menambah tenaga kerja sebesar 14,4%. Institute for Policy Studies, Top 200, The Rise of Corporate Global Power, 2000.

Para pengusaha menggunakan fleksibilitas ekstra dalam undang-undang ketenagakerjaan (yang diwajibkan IMF dan Bank Dunia) untuk lebih banyak mengurangi dan merampingkan pekerjaan ketimbang memperbesar kemampuan produktif maupun menciptakan lapangan kerja. United Nations Trade and Development Report 1995, The Ecologist Report, Globalizing Poverty, 2000.

Sumber: The International Forum on Globalization, Globalisasi Kemiskinan dan Ketimpangan, Diterbitkan Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas, Yogyakarta, 2003.


ILUSI KEKUATAN SANG ADIDAYA

November 28, 2007

Nervous. Itulah fenomena yang terlihat dalam politik Amerika,  bukan hanya belakangan ini, tetapi sesungguhnya terjadi sejak era Clinton yang kedua. Perasaan nervous itu telah menggerogoti tokoh-tokoh politik dan pemikir Amerika, khususnya setelah terlihat banyaknya kegagalan, keragu-raguan dan kelemahan dalam menyelesaikan berbagai problem internasional.  Setelah itu, mulai terpupuk perasaan akan kehebatan kekuatan Amerika, dan perasan tersebut  akhirnya menjelma menjadi arogansi, kesombongan dan keangkuhan, yang telah menyelinap dalam elemen-elemen kekuatan masyarakat Amerika. Perasaan ini bertambah kuat setelah Partai Republik memegang tampuk kekuasaan. Henry Kissinger mengungkapkan dengan ungkapan yang sangat tepat menganai apa yang sedang mendominasi atmosfir politik Amerika:
Amerika Serikat di ujung Milinium baru ini tengah menikmati keadidayaan yang bahkan belum pernah dirasakan oleh emperium terbesar sekalipun pada permulan sejarah; Amerika bisa menguasi dominasi yang tidak tertandingi di seluruh penjuru dunia.
Dia juga mengatakan:
Angkatan bersenjata Amerika tersebar ke seluruh dunia dengan mudah dari Eropa Utara hingga Asia Tenggara, bahkan pangkalan-pangkalan ini akan berubah karena intervensi Amerika atas nama perdamaian menjadi kebutuhan militer yang permanen.
Amerika Serikat adalah sumber dan penjaga institusi Demokrasi di dunia.
Amerika bisa menguasai sistem moneter internasional dengan kucuran akumulasi modal investasi yang jauh lebih besar, dengan kepuasan yang jauh lebih menarik minat para investor, serta pasar eksport asing yang sangat luas. Kebudayaan bangsa Amerika juga menjadi standar di seluruh pelosok dunia.
Ketika pemerintahan George Bush Jr. belum mengevaluasi kembali berbagai kebijakan Amerika terhadap berbagai problem dunia, serta menetapkan dasar-dasar baru, tiba-tiba terjadi peristiwa ledakan 11 September 2001. Maka, kasus ini telah memberi motovasi baru kepada pemerintahan Amerika yang baru untuk beraksi. Peristiwa ini kemudian dieksploitasi, dan dimulailah penyusunan dasar-dasar kebijakan baru yang dibangun berdasarkan asas dan titik tolak baru.
Di sekitar Bush Jr. telah terkumpul sejumlah “elang buas” yang semakin bertambah buas setelah peristiwa ini. Mereka telah mendominasi para kolega lain, yang duduk dalam pemerintahan Bush Jr. dengan sangat mudah. Maka, tokoh-tokoh baru dari negara-negara bagian mulai muncul ke permukaan, seperti Wolfowidz, Donald Ramfleds, Louis Loutherly, yang merupakan tangan kanan Wakil Presiden, Dick Chiney. Merekalah yang merupakan elemen penekan sang Presiden. Mereka mulai menyerukan polarisasi politik luar negeri Amerika yang dibangun berdasarkan prinsip keamanan serta bersikeras menghadapi Korea Utara, Iran, Irak, Rusia, Cina, rakyat Palestina dan gerakan-gerakan Islam di seluruh dunia.
Kejatuhan rezim Taliban yang sangat cepat dan cengkraman Amerika secara dramatis terhadap Asia Tengah serta berdirinya pangkalan militer darat baru Amerika di Qirgistan, Tadjikistan, Afganistan serta cengkraman totalnya di Pakistan, semuanya itu mempunyai pengaruh yang sangat besar yang membuat tokoh-tokoh pemerintahan Amerika itu kesetanan. Maka, mereka semakin merasa arogan dan sombong dalam memperlakukan pihak lain. Kemenangan bohong Amerika terhadap Afganistan telah diumumkan kepada semua kalangan dalam atmosfir perpolitikan Amerika. Mereka semakin larut dalam ilusi, dan terbius oleh mabuk politik sehingga menyebabkan mereka lupa ingatan, bahkan terhadap sekutu terdekat mereka sendiri.
Menteri Pertahanan, Donald Ramfleds telah membanjiri situasi ini dengan pernyataan-pernyataannya yang ilusif. Penyataan-pernyataan tersebut, antara lain:
Dalam peperangan, Anda wajib menyerang musuh sebelum musuh menyerang Anda.
Pimpinan mayoritas Konggres dari Republik, Terry Mc O’ln, menyerukan kepada Konggres:
Ketika Presiden bicara mengenai keadilan tugas kita dan keberanian tentara kita, maka kita semua harus sepakat.
Dalam kondisi dimana para penguasa negeri Arab dan Islam masih tetap tunduk dan patuh, serta sikap mereka yang masih mengadopsi politik mediasi sebagaimana yang dinyatakan oleh Menteri Luar Negeri Qatar sebagai representasi mereka semua, maka Amerika semakin menginjak-injak berbagai tradisi dan basa-basi diplomatik sebelumnya, yang sebelumnya masih mengindahkan dan menjaga harga diri mereka di depan media massa. Tetapi, semuanya itu telah digantikan dengan politik perbudakan dan penghinaan secara telanjang tanpa mempedulikan lagi berbagai reaksi rakyatnya.
Politik polaritas Amerika yang  baru benar-benar telah telanjang, yang identik dengan arogansi dan keangkuhan. Bahkan tidak memandang sebelah mata terhadap sekutunya, apalagi agen-agennya yang telah ditelanjanginya sendiri di muka umum, sebagaimana yang telah dilakukan terhadap Arab Saudi, Iran, Mesir dan Pakistan. Amerika menyerang Arab Saudi, dan menuduh sekolah-sekolah Salafiyyah-nya sebagai basis penghasil teroris, khususnya setelah 15 dari 19 terdakwa kasus peledakan pesawat di Washington dan New York adalah orang-orang Saudi. Amerika juga menyerang Iran, dengan mengalamatkan tuduhan kepadanya sebagai sarang pelarian tokoh-tokoh Al-Qaedah dan Taliban. Iran juga dituduh telah mensuplai senjata Hizbullah dan rakyat Palestina. Amerika juga telah memaksa India untuk melawan Pakistan, dan menuduhnya sebagai sarang ekstrimis. Sementara Mesir berikut antek-anteknya telah dimiskinkan dengan tambahan beban keuangan, ekonomi dan restriksi perdagangan.
Logika arogansi dan pandangan sebelah mata terhadap para sekutu dan antek-antek yang dipetik dari peristiwa 11 September, serta akibat dari kemenangan mudah yang diraih Amerika di Afganistan telah menjadi justifikasi bagi pemerintah  Amerika untuk menjauhkan keterlibatan para sekutu dan antek-anteknya, bahkan terhadap ketidakbutuhannya atas keterlibatan mereka. Sekalipun Tony Blair berusaha untuk melakukan penyelarasan dengan Amerika, dan menyelaraskan Eropa dengannya, tetapi Amerika tidak mengindahkannya, serta tidak mau berbagi keuntungan dan hasil jarahan dengan Eropa. George Robertson, pimpinan NATO asal Inggris, menyatakan:
Eropa harus meningkatkan taraf kekuatan militernya agar mencapai taraf kekuatan militer Amerika. Amerika juga wajib membantu Eropa untuk meningkatkan kemampuan militernya.
Dalam pernyataannya yang lain, dia menyatakan:
Dukungan para sekutu terhadap Washington mempunyai batas.
Thomas Fredman, jurnalis terkenal asal Amerika, membantah pernyataan Robertson di harian The New York Times dengan artikelnya yang berjudul The End of NATO:
Sebenarnya tidak ada NATO di luar Amerika, karena negara-negara sekutu yang lain hanya mengirim beberapa ratus personil militer ke medan perang yang paling belakang, kemudian tiba-tiba meminta bagian hasil jarahan dengan Amerika yang telah memberikan segala pengorbanannya.
Dr. Ghassan al-Izzi, telah mengutip laporan pers Amerika dalam harian al-Quds, yang menyatakan:
Sesungguhnya orang-orang Eropa tengah memainkan peranan sebagai pembantu rumah. Setelah serangan Amerika, mereka sibuk mengumpulkan penafian dan bantahan. Sementara ketika Amerika mengobarkan peperangan, orang-orang Eropa terus berusaha mewujudkan perdamaian. Sesungguhnya Amerika, di bawah pemerintah Bush, ingin memimpin dunia sendiri. Ini merupakan statement yang sangat jelas.
Jelas, bahwa Amerika telah mengubah pandangannya mengenai hubungannya dengan para sekutu dan antek-anteknya, setelah membukukan kemenangan mudah dan memperoleh keuntungan besar di Asia Tengah dalam waktu yang sangat singkat, sehingga tidak perlu merujuk termasuk kepada PBB, bahkan tidak juga kepada sekutu yang menempatkannya, yaitu NATO. Dalam Perang Teluk, Amerika masih perlu merujuk kepada Dewan Keamanan, dan meminta Dewan Keamanan untuk mengeluarkan keputusan yang menggunakan namanya. Dalam Perang Kossovo, Amerika masih berunding dan bekerja sama dengan negara-negara NATO, namun dalam Perang Afganistan dan seterusnya, Amerika tidak perlu meminta masukan manapun, bahkan tidak perlu merujuk kepada siapapun. Bush Jr. telah menyatakan:
Kami akan memerangi Irak, baik dengan sekutu maupun sendiri.
Pemerintah Bush Jr. yang mengikuti langkah pemerintah Reagen, telah mulai membangun dasar-dasar politik luar negeri baru yang relevan dengan kehebatan kekuatan Amerika, sebagaimana Reagen yang ketika itu telah membangun politik baru untuk mengakhiri Perang Dingin (cold war) yang dihembuskan oleh Henry Trumant pada tahun 1947, serta dikeluarkannya Uni Soviet secara internasional dengan menyebutnya sebagai emperium setan. Bush Jr. juga demikian, telah mulai mengakhiri kebijakan yang digambarkannya sebagai kebijakan “ragu-ragu dan malu-malu” yang mengiringi fase Perang Dingin. Seakan-akan Bush Jr. menyebut bahwa fase ragu-ragu dan malu-malu yang dilanjutkan satu dekade telah berlalu untuk kemudian diakhiri dan memasuki fase monopoli dan meninggalkan keterlibatan pihak lain. Kebijakan inilah yang membiarkan Eropa menjadi nervous, dan memperlihatkan kebenciannya terhadap politik luar negeri baru Amerika.
Keburukan yang membelah persekutuan Eropa-Amerika itu adalah pernyataan-pernyataan Menteri Luar Negeri Hobert Fedryn, filsuf politik Eropa yang menyerang kebijakan Amerika secara terbuka dan berani, dan menuduhnya sebagai politik bodoh, murahan dan memihak Israel yang memang represif terhadap rakyat Palestina. Dia menyerukan agar Eropa mempertahankan pandangan dan eksistensi mereka yang independen secara politis dari Amerika.
Pernyataan ini banyak diikuti oleh para politisi Eropa, di antaranya Yoshca Fisher, Menteri Luar Negeri Jerman, yang menyatakan:
Kekuatan terbesar di dunia saat ini tidak akan mungkin bisa memimpin dunia sendiri dengan jumlah penduduknya 6 milyar jiwa menuju masa depan yang damai. Para sekutu Amerika juga bukanlah para pengekor.
Criss Paten, salah seorang penentu kebijakan dalam hubungan luar negeri di legasi Eropa asal Inggris juga termasuk orang yang mengulang-ulang pernyataan Fedryn dan menuduh politik Amerika sebagai politik murahan.
Di antara mereka adalah Menteri Luar Negeri Inggris, Jack Satrou, yang menganggap pidato Bush Jr. mengenai kondisi persatuan yang di dalamnya juga menyebut-nyebut poros kejahatan sebagai pidato untuk konsumsi media massa domestik, dan kosong, alias asbun (asal bunyi), yang membangkitkan amarah pemerintah Amerika sehingga perlu menampik pernyataan Satrou dan menegaskan bahwa pernyataan sang Presiden itu memang benar.
Eropa menyadari bahaya tindakan Amerika yang terakhir terhadap politik luar negeri, serta menyadari sepenuhnya bahwa Amerika mulai memarjinalkannya, dan bahwa berbagai upaya Blair tidak berhasil untuk berbagi kepentingan dan cengkraman dengan Amerika, sehingga Eropa juga terpaksa menggunakan politik pertahanan. Antara lain, Eropa  ––– khususnya Inggris––– akan bertumpu pada politiknya di Afrika dan melakukan perlawanan terhadap dominasi Amerika di sana. Ini antara terlihat pada kunjungan bersama Menteri Luar Negeri Inggris dan Perancis ke beberapa negara di Afrika, demikian juga kunjungan Blair ke beberapa negara Afrika bagian Barat dan permintaannya kepada Perancis agar menyelaraskan langkahnya dengan Inggris untuk mengukuhkan cengkraman Eropa di sana dengan cover “bantuan untuk wilayah kulit hitam.”
Eropa, Rusia dan Cina benar-benar telah mengetahui politik cengkraman kekuatan yang mulai dijalankan oleh Amerika untuk mencengkram dunia, dan mereka mulai melawannya. Putin, Presiden Rusia, menyatakan:
Semua model hubungan internasional yang dibangun berdasarkan cengkraman satu kekuatan tidak akan berumur panjang.
Ini merupakan pernyataan yang mengindikasikan adanya penolakan Rusia terhadap politik cengkraman Amerika, tetapi penolakannya mirip pernyataan filsuf dan orang bijak ketimbang pernyataan para politisi. Dia menyandarkan penolakannya kepada masa depan dan logika sejarah. Artinya, ini merupakan pernyataan yang mengindikasikan bahwa Rusia tidak akan melakukan tindakan apapun untuk menghentikan politik polarisasi ini.
Dengan demikian jelas, bahwa Amerika telah memasuki dunia dengan titik tolak internasional baru. Indikasi-indikasi titik tolak ini terlihat dengan jelas dan sangat cepat, khususnya setelah keberhasilan yang diraihnya di Afganistan dan kepatuhan dunia kepadanya serta tidak adanya perlawanan apapun yang layak disebutkan. Hal yang membuat Amerika semakin serius untuk mencengkram dunia dan menanam investasi untuk kekuatan pertahanannya sebagaimana yang ditunjukkan pada momentum 11 September. Caranya, dengan menciptakan kondisi ketegangan di dunia, memperumit permasalah internasional dan mengelola krisis regional dengan cara-cara yang bisa menyebabkan krisis tersebut meledak serta memercikkan perasaan kolektif secara terus-menerus mengenai ketidakamanan dan instabilitas di dunia yang mengilhami opini publik dunia, bahwa Amerikalah dewa penyelamat, sang pemimpin dunia. Maka, negara-negara di dunia dan rakyatnya tidak mempunyai pilihan lain selain patuh kepada Amerika. Bush Jr. telah menyatakannya dengan jelas, bahwa dunia tidak akan mengenal stabilitas kecuali di bawah kepemimpinan Amerika.
Setelah peristiwa Afganistan, Amerika ingin melepaskan diri dari ikatan para sekutu Eropanya dan membubarkan keterlibatan mereka dengannya dalam mengendalikan urusan dunia, serta memikul tanggungjawab dunia sendiri. Karena itu, kami melihat Amerika sengaja merusak apa yang dilakukan Eropa dengan mendekati Iran dan menjalin kesepahaman dengan Cina, Korea dan mengembalikan eksistensinya di Timur Tengah.
Karena itu, Amerika sengaja menjegal setiap upaya Barat mendekati kepemimpinan Iran yang disebut-sebut sebagai pemimpin moderat, kemudian memojokkan Cina dan menyibukkannya dengan isu Taiwan dan isu-isu perdagangan, serta memberikan beberapa pecahan dan angin surga kepada Rusia, serta menenggelamkan negara-negara yang disebut dunia ketiga dengan hutang dan kerusakan. Dengan demikian, Amerika memprediksi bahwa situasi internasional memang hanya miliknya, sehingga masyarakat internasional bisa dikendalikannya sendiri dan dialah yang akan memimpin kendali kepemimpinannya.
Hanya saja, politik polaritas yang arogan ini akan mengundang permusuhan terselubung dan akan mengorganisir permusuhan tersebut untuk melawannya. Disamping akan mengubah mitra kerjasamanya, yaitu para sekutu dan antek-anteknya menjadi musuh yang dendam kepadanya, serta menunggu kehancurannya dan kelak akan memukulnya dengan pukulan yang lebih dahsyat.
Logika kekuatan otot akan memicu pihak lain merasa dendam serta kebencian dan permusuhan yang sesungguhnya. Jika tidak ada ruang untuk mengartikulasikan perasaan ini, yaitu perasaan menjadi pemikiran, kemudian aksi, maka hasilnya pasti akan negatif, bahkan sangat destruktif. Amerika akan jatuh dari ketinggiannya, sementara tidak akan ada siapapun yang akan mengasihaninya sehingga akan ada yang mengatakan: Kasihanilah pemimpin kaum yang terhina itu.
Berbagai bangsa –––khususnya umat Islam––– yang merasakan kezaliman Amerika, jika telah mempunyai kondisi pemikiran dan politik yang pas, maka potensi kaum muslimin yang masih terpendam untuk mendirikan negara yang mulia dan terhormat, yaitu negara Khilafah Islamiyyah, itu akan meletus. Negara yang akan merontokkan singgasana Amerika dan mengalahkannya. Bangsa-bangsa lain pun akan merasa senang, dan ilusi akan kehebatan Amerika itu akan berbalik kepada empunya, sementara Amerika akan terkena sendiri batunya.
﴿وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾
“Sesungguhnya Allah akan memenangkan urusan-Nya, tetapi kebanyakan orang tidak mengetahuinya.” (Q.s. Yusuf [12]:21)


ADMINISTRASI NEGARA ISLAM MENJAMIN KESEJAHTERAAN RAKYAT

November 28, 2007

1. PENDAHULUAN
Allah swt. Telah menurunkan risalah Islam dan menjadikannya berdiri di atas landasan aqidah tauhid, aqidah: Laa Illaaha IllaLlaah, Muhammadur Rasulullah.
Islam merupakan risalah yang besifat universal, mengatur hubungan manusia dalam seluruh aspek kehidupannya, dengan memandangnya sebagai manusia. Hubungan manusia secara vertical dengan Sang Maha Pencipta lagi Maha Pengatur, AL Khaliq termanifestasikan dalam bentuk ikatan aqidah dan keharusan beribadah hanya kepada-Nya, serta pengakuan hanya Dia lah Yang Maha Pembuat seluruh Aturan Hukum (system), dan sama sekali tidak mempersekutukannya dengan apapun. Juga kewajiban untuk mengikuti semua aturan dan hukum (system) tersebut, serta wajib terikat dengan seluruh perintah dan larangan-Nya. Disamping juga wajib menjadikan Nabi Muhammad saw. Sebagai utusan Alah, yang wajib diikuti, diteladani dan diambil ajaran-ajarannya, dengan tidak mengikuti selain ajarannya, ataupun mangambil ajaran manusia yang lain.
﴿وَمَا ءَاتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾
“Dan apa saja yang dibawa oleh Rasul untukmu, maka ambillah, dan apa saja yang dilarangnya, maka tinggalkanlah.” (QS. Al Hasyr [59]: 7)
Islam telah datang dengan membawa corak pemikiran yang khas, dimana dengan pemikiran itu ia bisa melahirkan sebuah peradaban yang khas pula, yang berbeda sama sekali dengan peradaban yang lainnya. Dan Dengan pemikiran-pemikiran itu pula, ia mampu melahirkan kumpulan konsepsi kehidupan, serta menjadikan benak para penganutnya dipenuhi dengan corak peradaban tersebut. Pemikiran-pemikiran itu muga telah melahirkan pandangan hidup yang khas, yang mampu membangun sebuah masyarakat, dimana pemikiran, perasaan, system dan manusianya menjadi suatu kesatuan yang khas pula.
Demikian pula Islam dating dengan membawa aturan paripurna dan sempurna, yang mampu menyelesaikan seluruh problem interaksi di dalan negara dan masyarakat, baik masalah pemerintahan itu sendiri, ekonomi, social, peradilan, pendidikan maupun politik di dalam maupun luar negeri; baik yang menyangkut interaksi umum, antara negara dengan anggota masyarakatnya, atau antara negara dengan negara, maupun negara dengan umatdan bangsa-bangsa lain; dalam keadaan damai maupun perang. Ataupun yang menyangkut interaksi secara khusus antara anggota masyarakat satu dengan yang lainnya.

2.TUJUAN PEMERINTAHAN DALAM ISLAM
Islam adalah system yang sempurna. Di dalamya terdapat aturan yang mengatur segala bentuk interaksi antar manusia, seperti system social, ekonomi, politik dan lain sebagainya. Adanya aturan-aturan semacam ini meniscayakan adanya negara yang melaksanakan dan menerapkan atutan-aturan tersebut atas segenap manusia. Islam telah menetapkan sisten yang baku bagi pemerintahan. Islam juga telah menetapkan system administrasi negara yang khas pula untuk mengelola negara, disamping itu Isalam menuntut kepada penguasa sebagai kepala negara untuk menjalankan seluruh hukum Allah kepada seluruh manusia yang menjadi rakyatnya.
Negara Islam adalah negara yang bersifat politis. Negara Islam tidak bersifat sacral. Kepala negara tidak diangap memiliki sifat-sifat orang suci. Sebagai sebuah gambaran, Umar bin Khathab pernah berkata kepada rakyatnya,” Barang siapa yang melihat ada kebengkokan pada diriku maka luruskanlah.” Lantas salah seorang menyambutnya dengan mengatakan,”Andaikan kami melihat sesuatu kebengkokan pada dirimu, maka kami akan meluruskannya dengan pedang kami,” Umar pada saat itu hanya mengatakan,”Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan dalam umat Muhammad orang yang mau meluruskan yang bengkok pada diri Umar dengan mata pedangnya,”.
Negara yang dimaksudkan  di sini adalah Daulah Khilafah yang di kepalai oleh Khalifah, yang juga disebut sebagai Amirul Mukminin, Sulthan atau Imam.
Di sini Allah SWT telah menjelaskan beberapa maksud dan tujuan dari pemerintahan Islam, yaitu:
Memelihara Agama
Negara, terutama Khalifah, bertanggung jawab untuk memelihara Aqidah Islam. Dalam hal,ini dilakukan dengan mengoptimalkan wewenang yang diberikan oleh syara’ kepadanya.Negaralah satu-satunya institusi yang behak membunuh orang-orang murtad dan memberi peringatan kepad siapa saja yang menyeleweng dari agama, Sabda Rasul saw.

“Barang siapa yang menganti agamanya(murtad) maka bunuhlah”(HR Bukhari)
Mengatur urusan masyarakat dengan cara menerapkan hukum syara’ kepada seluruh manusia tanpa membeda-bedakan individu-individunya.Firman Allah swt.
﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾
”Hendaklah kamu menetapkan hukum diantara mereka berdasarkan apa yang diturunkan Allah” (QS. Al Maidah [5]: 49)
Sabda Rasululah saw.
“Seorang imam(kepala negara)adalah perngatur dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas pengurusannya tersebut.
Menjaga Negara dan umat dari orang-orang yang melakukan tindakan sabotase negara, dengan cara melindungi batas-batas negara, mempersiapkan pasukan militer yang kuat dan persenjataan yang cangih utnuk melawan musuh, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasululah dan para Khalifah sesudah beliau. Firman Allah:
﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ﴾
“Persiapkanlah untuk (menghadapi) mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi, berupa kuda-kuda yang ditambatkan agar kalian mengentarkan musuh Allah dan musuh kalian dan orang-orang selain mereka yang kalian tidak mengetahuinya,” (QS. Al-Anfal [8]: 60)
Menyebarkan dakwah Islam kepada segenap manusia di luar wilayah Negara, yaitu dengan cara menjalankan jihad sebagaimana yang dilakukan Rasululah pada beberapa peperangan, misalnya penaklukan Makkah dan perang Tabuk. Begitu pula pernah dilakukan oleh para Khulafa’ sesudah beliau, mereka melakukan berbagai penaklukan ke wilayah Syam,Irak,Mesir, Afrika Utara dan menyebarluaskan Islam di sana. Rasululah saw. Bersabda:
“Jihad tetap berlangsung sejak aku diangkat menjadi rasul sampai generasi terakhir dari umatku memerangi Dajjal. Jihad tidak dapat dibatalkan oleh dzalimnya pemimpin yang buruk atau adilnya pemimpin yang adil”
Menghilangkan pertentangan dan perselisihan diantara anggota masyarakat dengan penuh keadilan. Hal ini dilakukan dengan cara menjatuhkan sanksi kepada mereka yang berbuat dzalim; memperlihatkan keadilan terhadp orang yang didzalimi sesuai dengan hukumyang disyari’atkan. Allah berfirman:
﴿وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾
“Jika kalian menetapkan hikum di antara manusia hendaklah kalian menghukum dengan adil (QS. An Nisa’[4]: 58)
Abu Bakar ra. Pernah berkata:”Orang yang (diangap) kuat di tengah-tengah kalian  adalah lemah dihadpanku, hinga aku dapat mengambil(hak tersebut) darinya.Sedangkan orang yang (diangap) lemah ditengah-tengah kalian adalah kuat di hadapanku, hinga aku dapat mengambilkan(haknya) untuknya”. (Husain Abdulah, Dirasat Fil Fikril Islam).

3. SISTEM ADMINISTRASI NEGARA
Memenuhi urusan rakyat termasuk kegiatan ri’ayatus syu’un, sedangkan ri’ayatus syu’un itu adalah semata-mata wewenang Khalifah, maka seorang Khalifah memiliki hak untuk mengadopsi teknis administrasi (uslub idari) yang dia kehendaki, lalu dia perintahkan agar teknis administrasi tersebut dilaksanakan. Khalifah juga memiliki hak diperbolehkan membuat semua bentuk perundang-undangan dan system administrasi (nidzam idari), lalu mewajibkan atas seluruh rakyat untuk melaksanakannya. Karena, semuanya itu merupakan kegiatan-kegiatan substansi. Khalifah juga diperbolehkan untuk memerintahkan salah satu diantaranya, kemudian hal menjadi mengikat atas semua orang untuk melaksanakan aturan tersebut, tidak dengan aturan yang lain. Maka, pada saat itu hukum mentaatinya menjadi wajib. Sebab hal ini merupakan kewajiban untuk mentaati salah satu hukum yang ditetapkan oleh Khalifah.
Dalam hal ini artinya Khalifah telah menetapkan suatu hukum (tabanniy) terhadap suatu perkara yang telah dijadikan oleh syara’ sebagai haknya. Artinya Khalifah telah melakukan hal-hal yang diangap perlu untuk memudahkannya dalam menjalankan tuganya, yaitu ri’ayatus syu’un. Oleh karena itu ketika dia menetapkan suatu hokum berkaitan dengan system administrasi, rakyat wajib terikat dengan apa yang telah ditetapkannya tersebut., dan perkara ini termasuk dalam hal ketaatan terhadap ulil amri.
Hal yang tersebut di atas merupakan kegiatan administrasi negara dilihat dari sisi penaganannya, sedangkan dalam kaitannya mengenai rincian kegiatan administrasi, dapat diambil dari fakta kegiatan administrasi itu sendiri.
Dengan meneliti faktanya, akan nampak bahwa di sana terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Khalifah sendiri atau oleh para apembantunya (mu’awin). Baik berupa kegiatan pemerintahan, yaitu menerapkan hukum syara’, ataupun kegiatan administrasi, yaitu melaksanakan semua urusan yang bersifat substansi, dari kegiatan penerapan hukum syara’, bagi semua orang. Dimana hal ini memerlukan cara dan sarana tertentu. Oleh karena itu harus adan aparat khusus yang dimiliki khalifah dalam rangka mengurusi urusan rakyat sebagai tangung jawab kekhilafahan tersebut. Disamping itu, ada urusan-urusan yang menyangkut kepentingan rakyat yang harus dipenuhi. Maka Hal ini membutuhkan adanya instansi yang secara khusus bertugas memenuhi kepentingan rakyat, dan ini adalah suatu keharusan, berdasrkan kaedah:
“Apabila suatu kewajiban tidak sempurna ditunaikan, kecuali dengan adanya suatu perkara, maka mewujudkan perkata tersebut adalah wajib”
Instansi tersebut terdiri dari departemen, jawatan, dan unit-unit tertentu. Departemen antara lain Pendidikan, Kesehatan, Pertanian, Perhubungan, Penerangan, Pertanahan, dan lain sebagainya. Semua departeman mengurusi departemennya sendiri, beserta jawatan dan unit-unit di bawahnya. Sedangkan jawatan adalah instansi yang mengurusai jawatanya dan unit-unit di bawahnnya. Adapun unit-unit tersebutmengurusi urusn unit itu sendri, beserta bagian-bagian dan sub bagian di bawahnya. Semuanya di bentuk untuk menjalankan urusan- urusan administrai negara, serta memenuhi kepentingan-kepentingan rakyat. Dan pada tingkat yang paling atas diangkat pejabat yang bertanggungjawab kepada Khalifah dan secara langsung mengurusi urusan departemen tersebut, berikut para aparat ditingkat ke bawahnya hingga sub-sub bagian di dalam departemen tersebut.
Inilah penjelasn fakta system administrasi negara, yang merupakan perangakat umum bagi semua rakyat, termasuk siapapunyang hidup di dalam naungan negara Islam. Instansi-instansi tersebut biasanya disebut “Diwan” atau “Diwannud Daulah”.(An Nabhanni, Nidzamul Hukmi Fil Islam, terj. Hal. 280).

4. SEJARAH ADMINISTRASI NEGARA ISLAM
Di masa Rasululah saw belum pernah di bentuk secara khusus system administrasi negara bagi departeman dan diwan teresebut dengan ketentuan secara khusus, akan tetapi beliau hanya mengangkat para “katib” pencatat, untuk setiap departemen tersebut, di mana mereka layaknya pejabat yang mengepalai suatau jawatan tertentu sekaligus pencatatnya.
Orang yang mula-mula membuat diwan dai dalam Islam adalah Umar bin Khathab ra. Adapun yang menyebabkan beliau membuat diwan adalah, ketika beliau mengutus utusan dengan membawa “hurmuzan”, lalu orang itu berkata kepad Umar: “Ini adalah utusan yang keluarganya telah engkau beri bagian harta. Bagaimana kalau salah seorang di antara mereka ada yang terlupakan, dan dia tetap menahan dirinya, lalu dari mana bawahanmu bias mengetahuinya? Maka buatlah diwan untuk mengurusi mereka.” Maka Umar bertanya kepadanya tentang diwan tersebut, kemudian dia menjelaskanya kepada Umar.(An Nabhanni,ibid)
Abid bin Yahya meriwayatkan dari Harits bin Nufail, bahwa Umar ra. Meminta pendapat kaum muslimin untuk membuat diwan, lalu Ali bin Abi Thalib ra. Berkata: ”Engkau bagi saja harta yang telah terkumpul padamu, tiap tahun sekali. Dan jangan sedikitpun engkau menyimpannya,” Lalu Utsman ra. Menyampaikan usul:”Aku melihat orang-orang mempunyai harta yang banyak sekali. Kalau tidak pernah ihitung, hinga tidak tahu mana yang sudah dipungut dan mana yang belum, aku khawatir masalah ini akan merebak.” Kemudian Al Walid bin Hisyam mengusulkan:”Aku pernah berada di Syam, lalu aku melihat raja-raja di sana membuat diwan, dan mengatur para prajuritnya(dengan diwan tersebut). Maka, buatlah diwan dan aturlah prajurit tersebut(seperti mereka).” Umar akhirnya mengambil usulan Walid tersebut. Lalu beliau memangil Uqail bin Abi Thalib, Mukhrimah bin Naufal, Jubair bin Muth’im, yang mana mereka adalah pemuda-pemuda keturunan Quraisy. Kemudian beliau memerintahkan kepada mereka;” Catatlah semua orang itu menurut tempat tinggal mereka.
Setelah Islam mulai merambah dan mulai nampak di Iraq, maka diwanul istifaa’ (Instansi pengumpul harta Fai’) dan instansi pengumpul harta mulai berjalan seperti praktek yang terjadi sebelumnyadi sana. Diwan Syam mempergunakan gaya Romawi, sedangkan Diwan Iraq menggunakan gaya Persia. Kemudian pada masa Abdul Malik bin Marwan, maka belia mentrasnfer diwan Syam tersebut ke Arab pad tahun 81 hijriyah. Lalu disusul dengan pembentukan diwan-diwan sesuai dengan kebutuhan untuk memenuhi tuntutan menagani urusan rakyat. Semisal diwan yang dikhususkan untukmengurusi masalah pasukan, yang bertugas untuk mengangkat dan memberikan gaji tentara. Ada pula sebagai pengatur masalah pekerjaan, yang bertugas memberikan instruksi dan upah. Ada juga diwan yang mengurusi para wali dan amil yang bertugas untuk mengurusi pengangkatan dan pemberhentian mereka. Ada juga diwan yang bertugas mengurusi kas negara (baitul maal), yang bertugas mengurusi pendapatan dan pengeluaran negara.Dan seterusnya. Maka diwan-diwan tersebut, semuanya berhubungan dengan kebutuhan, dan secara teknis biasa saja berbeda-beda dari masa ke masa sesuai dengan kemaslahatan yang dibutuhkan.

5. SIFAT ADMINISTRASI NEGARA ISLAM
Administrasi Negara dalam Islam dibangun berdasarkan falsafah: wa-in kaana dzu ‘usratin fanadhiratun ila maysarah (jika ada orang yang mempunyai kesulitan, maka hendaknya dilihat bagaimana memudahkanya). Dengandemikian ia bersifat untuk memudhkan urusan dan bukan untuk menekan apalagi memeras orang yang menghendaki kemaslahatannya dipenuhi atau ditunaikan. Dan startegi yang di jalankan dalam rangka mengurusi maslah administrasi ini adalah dilandasi dengan suatu kaedah: SEDERHANA DALAM PERATURAN, CEPAT DALAM PELAYANAN, serta PROFESIONAL DALAM PENANGANAN. Hal ini diambil dari realitas pelayanan terhadap kebutuhan itu sendiri. Karena umumnya orang yang mempunyai kebutuhan tersebut menginginkan agar ebutuhannya dilayani dengan cepat dan terpenuhi dengan sempurna (memuaskan).
Rasulullah saw. Bersabda:
“Seseungguhnya Allah memerintahkan kesempurnaan dalam segala hal. Maka, Apabila kalian membunuh (dalam hukuman Qishas), sempurnakanlah pembunuhannya. Dan Apabila kalian, menyembelih, maka sempurnakanlah sembelihannya.” (HR. Imam Muslim)
Karena itu, kesempurnaan dalam menunaikan pekerjaan jelas diperintahkan oleh syara’. Agar tercapai kesempurnaan dalam menunaikan urusan tersebut, maka penanganannya harus memenuhi tiga kriteria tersebut, 1) sederhana dalam peraturan, karena dengan kesederhanaan itu akan menyebabkan kemudahan. Kesederhanaan itu dilakukan dengan tidak memerlukan banyak meja,atau berbelit-belit Sebaliknya aturan yang rumit akan menimbulkan kesulitan yang menyebabkan para pencari kemaslahatan menjadi susah dan jengkel. 2) cepat dalam pelayanan, karena kecepatan dapat mempermudah bagi orang yang mempunyai kebutuhan terhadap sesuatu untuk meperolehnya,dan 3) Pekerjaan itu ditangani oleh orang yang ahli (professional). Sehingga semuanya mengharuskan kesempurnaan kerja, sebagaimana yang dituntut oleh hasil kerja itu sendiri.
Dalam rangka memenuhi prinsip-prinsip kemudahan ini pula system administrasi dalam Islam tidak bersifat sentralistik, yang ditentukan semuanya oleh pusat, sebaliknya bersifat desentralisasi, atau diserahan kepada masing-masing desa, kecamatan, kabupaten/kota, atau propinsi. Dengan demikian kemaslahatan yang akan deselesaikan dapat ditunaikan dengan cepat dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, tanpa harus menunggu disposisi, keputusan dari atas atau pusat.
Dan karena perkara ini adalah bagian dari uslub yang mempunyai sifat fleksibel dan temporal. Artinya, dengan fleksibilitasnya, masalah administrasi akan  selalu mengalami perkembangan sesuai dengan kebutuhan dan kemaslahatan yang hendak dipecahkan atau diselesaikan. Dengan sifatnya yang temporal, Administrasi negara bias berubah sewaktu-waktu, jika dipandang tidak lagi sesuai atau tidak cocok lagi dengan kemaslahatan yang dituntut untuk dipenuhi.

ISLAM MENJAGA KUALITAS SDM APARAT YANG UNGGUL GUNA MEWUJUDKAN CLEAN & GOOD GOVERNANCE
Keunggulan SDM para aparat yang mendapatkan amanat untuk melaksanakan tugas pelayanan administrasi negara dalam Islam dilahirkan  dari  bahwasanya menurut pandangan Islam tugas atau pekerjaan administrative, adalah kewajiban dan tanggung jawab. Karena itu Islam menetapkan persyaratan khusus bagi setiap aparat, yaitu keahlia teknis administrasi tertentu. Ketetapan seseorang yang diangakat untuk menjalankan tugas di daerah-daerah dan di lapangan administrasi negara dan di dalam aparat pemerintahan yang lain  didasarkan pad kemampuan melaksanakan tugas dengan jujur, adil, ikhlash, dan taat kepada perundang-undangan negara, politis maupun administrative. Pemilihan seseorang untuk menduduki jabatan tertentu berdasarkan ukuran tersebut. Disamping itu bagi para penguasa dikenakan syarat khusus, yaitu sifat-sifat tertentu yang berkaitan dengan tugas pekerjaan yang akan menjadi tangung jawab nya. Seorang Hakim, misalnya ia harus seorang muslim yang merdeka, cerdas, adil, dan menguasai ilmu fiqh (hukum Islam).Seorang pengasa daerah harus seorang yang muslim, merdeka, cukup usia adil, memiliki kemampuan untuk memimpin urusan daerah yang menjadi kekuasaannya. Selain itu ia harus seorang yang ahli taqwa kepad Allah swt. Dan mempunyai kepribadian yang kuat. Yang dimaksud kuat dalam hal ini adalah kekuatan mental dan spiritual. Kekuatan mental ialah kecerdasan berfikir mengenai soal\soal hukum sehinga ia dapat mengetahui berbagai persoalan dan hubungan saling keterkaitannya. Dan yang dimaksud kekuatan spiritual dalam hal ini adalah bahwa seorang penguasa  harus menyadari benar-benar bahwa dirinya adalah seorang amir (penguasa) yang kecenderungan fikiran dan perbuatannya harus sesuai dengan kedudukannya sebagai amir.
Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadits berasal dari Abu Dzar ra. Yang mengatakan sebagai berikut.: “Aku pernah berkata,: Yaa Rasulallah, apakah anda tidak berkenan mengangkat diriku sebagai penguasa daerah? Rasul saw. Menjawab seraya menepuk-nepuk kedua bahuku:”Hai abu Dzar, anda seorang yang lemah, sedangkan tugas ituadalah suatu amanah yanag akan membuat orang menjadi hina dan menyesal pada hari kiamat, kecuali jika ia mampu menunaikan hak dan kewajiban yang dipikulkan kepadanya.”
Atas dasar itulah maka seorang Walliyyul Amri wajib mengangkat orang di kalangan kaum muslimin yang paling tepat, right man, untuk melaksanakan tugas pekerjaan yang dipercayakan kepadanya. Rasul saw. Telah menegaskan:
“Barang siapa mengangkat seorang sebagai pemimpin jamaah, padahal ia tahu bahwa di dalam kelompok itu terdapat orang yang lebih baik, maka ia telah mengkhianati Allah, mengkhianati Rasul-Nya dan mengkhianati kaum Mu’minin,” (Diriwayatkan oleh Al Hakim di dalam “AL Mustadrak”)
Kerusakan system administrasi yang terjadi di seluruh dunia saat ini yang mengakibatkan jatuhnya martabat negara yang jatuh di tangan system administrasi negara dan system politik sewenang-wenang, sehingga tidak mampu dan tidak berhasil mengatasi berbagai problem penyelewengan yang dilakukan oleh para penguas dan pejabatnya; apalagi mengikis segala kerusakan sampai ke akar-akarnya, guna menyelamatkan kekayaan negara dan kekayaan individu rakyat dari keserakahan orang yang hendak berbuat korupsi, maling, menyalahgunakan wewenang, menipu, manipulasi, dan sebagainya. Apalagi menjamin terpeliharanya keamanan negara di dalam negeri, menegakkan keadilan, berlakunya prinsip ”supremasi hukum” bagi semua orang tanpa membeda-bedakan yang memerintah dan yang diperintah!!!
Maka yakinlah, keadaan seperti di atas tidak mungkin terwujud kecuali di bawah pengayoman system dan hukum Islam.
Kalau pada jaman dahulu Islam sanggup mengikis habis kerusakan administrasi dibawah Persia dan Romawi, maka tidak diragukan lagi kalau dewas ini pun Islam akan tetap sangup menanggulangi kerusakan administrasi negara yang melanda semua negara di dunia ini, termasuk negara-negara yang dijuluki negara-negara maju, seperti Amerika, Inggris, dan negara-negara barat lainnya, maupun menyelamatkan Indonesia saat ini, tentu dengan Syari’at Islam………insya Alah!
Dengan melihat sepintas-kilas hukum Islam mengenai administrasi negara, kita dapat mengetahui bagaimana Islam mencegah terjadinya kerusakan di kalangan alat-alat negara/aparat baik di bidang administrasi maupun peradilan. Yaitu dengan mengharamkan pejabat atau pegawai menerima suap, hadiah, hibah, yang diberikan oleh orang-orang tertentu kepada mereka untuk memperoleh jaminan atas kepentingan-kepentingannya.
Islam telah menatapkan beberapa cara memperoleh harta secara tidak sah yang dilakukan oleh para penguas, pejabat, dan pegawai negara pada umumnya, yaitu; menerima suap, hadiah atau hibah, menerima hasil penyalahgunaan kedudukannya sebagai makelar, menerima komisi, korupsi dan menggunakan harta kekayaan yang berada di bawah kekuasaannya dengan cara sewenang-wenang.
Suap misalnya, yang didefinisikan para ulama Fiqh sebagai; semua harta /uang yang yang diberikan kepada seorang penguasa, hakim, atau pejabat dengan maksud untuk memperoleh keputusan mengenai suatu kepentingan yang mestinya wajib diputuskan tanpa pembayaran dalam bentuk apapun. Pengharaman suap adalah kuat di dasarkan nash-nash Al-Qur’an dan Hadits, Allah swt berfirman:
﴿وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾
“Dan janganlah ada sebagian kalian makan sebagian harta benda sebagian yang yang lain dengan jalan batil, dan janganlah menggunakannya sebagai umpan(untuk menyuap) para hakim dengan ﴾maksud agar kalian dapat makan harta orang lain dengan jalan dosa, padahal kalian mengetahui (hal itu)” (QS.Al Baqarah [2]: 188).
Abu dawud meriwayatkan sebuah hadits dari Abu Hurairah ra. Bahwasanya Rasululah bersabda:
“Laknat Allah terhadp penyuap dan penerima suap di dalam kekuasaan”
At Turmudzi meriwayatkan sebuah hadits serupa berasal dari Abdullah bin ‘Amr, bahwasanya Rasulullah bersabda:
“Laknat Allah terhadp penyuap dan penerima suap”
Hadits lainnya lagi mengenai soal ini diriwayatkan oleh Ahmad, Thabrani, Al-Bazar, dan Al-Hakim, berasl dari Tsuban yang mengatakan:
“Rasulullah saw. Melaknati penyuap,penerima suap, dan orang yan menyaksikan penyuapan.”
Abu Daawud juga meriwayatkan, Rasulullah bersabda:
“Barang siapa yang kami beri tugas melakukan suatu pekerjaan dan kepadnya telah kami beri rizki(imbalan gaji), maka apa yang diambil olehnya selainitu adalah kecurangan.”
Adakalanya suap juga diberikan orang dengan maksud agar aparat/ penguasa/ pegawai,  menjalankan tugas kewajibannya sebagaimana mestinya. Suap semacam ini yang sangat dihinakan oleh shahabat Nabi, bahkan mereka menolaknya dengan tegas.
Sebuah riwayat berasal dari Sulaiman bin Yassar, mengatakan, bahwa Rasulullah saw, mengutus ‘Abdullah bin Rawahah berangkat ke Khaibar (daerah Yahudi yang baru saja tunduk kepada kekuasaan Islam) untuk menaksir hasil buah kurma di daerah itu, karena Rasulullah saw. Telah memutuskan hasil-hasil buumi Khaibar di bagi dua; separoh untuk kaum Yahudi sendiri yang mengelolanya, dan yang separohnya lagi diserahkan kepada Kaum Muslimin. Ketika Abdullah bin Rawahah sedang menjalankan tugasnya, orang-orang Yahudi dating kepadanyamembawa berbagai perhiasan yang merekakumpulkan dari istri mereka masing-masing. Kepada Abdullah mereka berkata,: “Perhiasan ini untuk anda, ringankanlah kami dan berilah kepada kami lebih dari separoh,” Abdulah menjawab,”Hai kaum Yahudi, demi Allah, kalian memang manusia-manusia hamba Allah yang paling kubenci. Apa yang kalian perbuat itu justru mendorong diriku merendahkan kalian. Suap yang kalian tawarkan itu adalah barang haram, dan kami kaum Muslimin tidak memakannya!” Mendengar jawaban tersebut mereka menyahut,”Karena itulah langit dan bumi tetap tegak!” (Imam Malik, Al Muwattha’:1450).
Ringkasnya ialah bahwa semua harta yang diperoleh melalui suap dipandang sebagai harta haram, bukan milik siapapun, harus disita dan diserahkan kepad Baitul Maal, karena harta yang demikian ini didapat dengan cara yang tidak sah. Penerimanya, pemberinya, perantaranya, wajib dijatuhi hukuman berat, karena praktek suap sangat besar pengaruhnya terhadap semua alat-alat negara dan merusak kepercayaan rakyat.
Islam juga mengharamkan kekayaan gelap yang di dapat secara tidak sah oleh penguasa dan pejabat. Selain itu Islam juga melarang seorang penguasa menyentuh kekayaan umum dengan alas an dan cara apapun, baik alasan penafsiran maupun fatwa dari ulama maupun “aulia”.
Atas dasar hukum-hukum tersebut Islam mengatasi maslah kerusakan administrasi negara ini dengan jelan mewujudkan SISTEM PENGAWASAN  diri pribadi di kalangan para pejabat/aparat. Sebab, orang yang benar-benar muslim ia tidak akan berbuat  korupsi, tidak akan mau menerima suap, tidak mau mencuri, tidak mau berkhianat, tidak mau berbuat dzalim dan tidak mau menipu; karena tahu bahwa Allah selalu mengawasi dirinya dan menuntut pertanggungjawaban atas setiap kejahatan, yang kecil maupun yang besar. Satu kenyataan yang tidak dapat diragukan lagi, jika seorang penguas atau pejabat tidak memiliki sifat takwa kepad Allah swt. Serta tidak takut kepada pengawasn=Nya secara lahir-bathin, maka penguas atau pejabat atau aparat yang demikian pasti bersikap menindas rakyat dan bertindak sewenang-wenang!!

PENUTUP
Demikianlah Islam tidak akan segan-segan untuk mengambil tindakan terhadap berbagai tindak penyalahgunaaan wewenang, jabatan dan kedudukan. Hukum Islam cukup efektif untuk menghilangkan sebab-sebab yang menimbulkan kerusakan administrasi negara, untuk menjaga keselamatan kekayaan, tanah property, sumber daya alam dan semua milik negara maupun milik umum dan pribadi rakyat. Karena itupenerapan hukum Islam akan dapat menaggulangi krisis administrasi negara akibat kesewenang-wenagan para penguasa dan para pejabat terhadap rakyat; atau akibat tindak perkosaan yang mereka lakukan terhadap harta kekayaan milik rakyat, baik dilakukan melalui paksaan, kekerasan, tekanan kekuasaan, atau dengan cara penerimaan suap, hibah, hadiah,; atau akibat tindak korupsi terhadap harta negara dan kekayaan rakyat dengan penipuan dan pengelabuan; ataupun akibat praktek makelar proyek dan penerimaan komisi tanpa sepengetahuan negara atau melalui jalan belakang.
Semua ini akan segera dapat di hapuskan dengan senjata yang ampuh berupa system administrasi negara Islam yang telah nyata terbukti menghancurkan keboborokan administrasi yang diwariskan peradaban sebelumnya, padahal Islam belajar dari teknik mereka, tetapi karena adanya mafahim indhibath syar’iyy(kedisiplinan hukum) dalam wadah institusi negara, menjadikan Kaum Muslimin mampu memimpin manusia kejalan petunjuk….InsyaAllah, amiin……..


MENDUDUKKAN FUNGSI IBU DALAM PERAN POLITIK PEREMPUAN

November 28, 2007

بسم الله الرحمن الرحيم

Di tengah persiapan Pemilu 2004, peran politik perempuan semakin banyak disosialisasikan  seiring dengan sosialisasi ide keadilan gender.  Peran domestik perempuan sebagai ibu dan pengatur rumah tangga sering dipandang terpisah, bahkan bertentangan dan tidak bisa berjalan serasi dengan peran politik perempuan.  Dipandang terpisah, karena ketika  sedang membahas peran politik perempuan, orang  tidak membahas bagaimana perempuan bisa tetap berperan sebagai ibu yang berkualitas.  Dipandang bertentangan, karena akhirnya perempuan merasa harus memilih: apakah ia akan memilih menjadi ibu rumah tangga yang berkualitas, ataukah ia menjadi  politikus, tidak bisa memilih keduanya sekaligus.  Benarkah peran ibu harus dipandang terpisah bahkan bertentangan dengan peran politik perempuan ?

Jangan Pernah Abaikan Peran Ibu
Tak bisa dipungkiri, ibu memiliki peran yang sangat besar dalam pembentukan generasi suatu bangsa.  Ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya, sosok yang sangat dekat, yang pertama kali berinteraksi dengan anak.  Sejak anak dalam kandungan, ibu sudah mulai mempengaruhi fisik dan mentalnya, dan ketika anak lahir, ibu yang menggoreskan warna dalam lembar-lembar putihnya untuk pertama kali.  Hanya dengan kesadaran, pengorbanan dan kasih sayang yang besar dari seorang ibu, benih tumbuh berkembang dalam rahimnya selama 9 bulan.  Tentu ini bukan waktu yang singkat.  Kerelaan ibu menjalani masa-masa berat inilah yang akan menentukan kelestarian manusia di muka bumi. Bukankah kesediaan ibu untuk  melahirkan akan menyediakan sumberdaya manusia yang  membangun negara ?  Bagaimana jadinya negara bila ibu lebih memilih karier,  karier ekonomi maupun politik dan menolak untuk hamil dan melahirkan?  Di Singapura, misalnya,  kaum perempuan lebih memilih karier dibanding menjadi ibu, sehingga anak menjadi barang langka.  Pemerintah Singapura yang dihantui oleh ketakutan akan kurangnya sumberdaya manusia, membuat kebijakan memberikan berbagai fasilitas dan tunjangan bagi pasangan yang akan menikah dan ibu-ibu yang melahirkan.   Hal ini tentu bisa dimengerti: negara tanpa generasi baru, ibarat pohon tanpa tunas, tinggal menunggu kematian saja.
Subhanallah!  Sangat tepatlah Islam memberikan kedudukan mulia kepada perempuan yang bersedia menjadi ibu:  “Surga di bawah telapak kaki ibu”.  Demikian disebutkan dalam hadits Nabi Muhammad saw. Wanita yang berani menanggung resiko kematian untuk melahirkan, kemudian meninggal ketika melahirkan diberi pahala setara dengan pahala syuhada. Islam menempatkan posisi dan peran ibu sebagai tugas utama kaum perempuan.  Bahkan untuk menjamin terlaksananya peran ini Islam menetapkan beberapa hukum khusus bagi perempuan, misalnya kebolehan untuk meninggalkan puasa sewaktu hamil dan menyusui, berhenti puasa dan shalat ketika haid dan nifas, hanya boleh digauli suami dalam keadaan suci dari haid dan nifas,  penundaan uqubat bagi ibu hamil dan menyusui, memberikan hak pengasuhan kepada ibu selama anak masih kecil (belum dapat memenuhi kebutuhan fisiknya sendiri), dan lain-lain.  Lalu kenapa peran ibu banyak diabaikan ?
Kehidupan kaum muslimin saat ini tengah didominasi oleh ideologi kapitalisme. Tak terkecuali kehidupan sebagian perempuan telah dirasuki paham ini. Nilai segala  sesuatu diukur dengan materi, kebahagiaan bermakna kelimpahan materi dan kebebasan individu begitu diagungkan (bahkan nilai agama dianggap salah apabila bertentangan dengan nilai kebebasan individu). Na’udzubillah !
Dengan standar nilai materi, peran ibu menjadi inferior  karena dianggap tidak bernilai ekonomi.   Oleh karenanya, jangan heran jika seorang perempuan sudah lulus SMU atau perguruan tinggi, lalu menikah, dan bertemu dengan kawan lama, yang pertama kali ditanya “Sekarang kerja dimana?”  Bila jawabannya “Tidak bekerja” maka pasti terlontarlah kalimat penyesalan “Oh sayang ya, sudah sekolah tinggi-tinggi kok tidak bekerja!”.  Dalam pandangannya, sekolah adalah untuk mendapatkan pekerjaan, bukan untuk menuntut ilmu.  Begitu pula jika ada perempuan yang membatasi diri pada pekerjaan rumah tangga dan mengurus anak semata dikatakan sebagai orang yang tidak mengikuti kemajuan zaman dan dikungkung oleh tradisi yang memperbudak kaum perempuan.  Karena terpengaruh standar nilai materi tersebutlah kaum perempuan merasa harus menyerbu sektor publik yang bisa menghasilkan uang secara langsung.  Sebagian dari mereka bahkan bekerja hanya untuk mendapatkan gaya hidup mewah yang menurut mereka hanya bisa didapatkan apabila mereka memiliki penghasilan sendiri.  Demikianlah materi atau uang adalah satu alasan yang membuat perempuan menolak untuk menjadi ibu atau mau melahirkan tapi tidak “sempat” mendidik anaknya dengan baik.
Lantas apakah kaum ibu tidak boleh bekerja?  Mengapa tidak!.  Ibu bekerja itu boleh secara syar’i.  Bekerja untuk mengamalkan ilmu tentu boleh. Bahkan mengamalkan ilmu di luar rumah sebagai guru, dokter, perawat, dan lain-lain termasuk fardlu kifayah. Memiliki jabatan penting dalam perusahaan, misalnya, juga tidak dilarang.  Apalagi bila kondisi keuangan keluarga untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga menuntut itu.    Namun, kewajiban utamanya sebagai ibu dan pengatur rumah tangga tidak boleh terabaikan.  Yang keliru adalah pandangan bahwa kaum ibu harus bekerja menafkahi keluarga bersama-sama suami.  Karena kewajiban memberi nafkah ada di pundak suami bukan istri dan ini adalah perintah Allah Sang Maha Pencipta (lihat QS. Al Baqarah 233).
Selain mengejar kelimpahan materi, mengejar kebebasan individu juga merupakan sebab kenapa  perempuan mengabaikan peran ibu.  Muslimah lupa bahwa esensi keberadaaan mereka di dunia adalah untuk beribadah kepada Allah, artinya tunduk pada aturan Allah. Itu artinya individu tidak bebas memilih, apabila Allah dan RasulNya telah menetapkan sesuatu.  Individu hanya boleh memilih ketika Allah dan RasulNya memang memberikan pilihan dalam keridloan-Nya, bukan dalam kondisi apakah mau memilih ridloNya atau murkaNya. Dia SWT berfirman:
وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ
“Tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia, kecuali untuk beribadah kepadaKu”(QS adz-Dzaariyaat:56)
وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا
“Tidaklah patut bagi pria mukmin dan tidak pula bagi wanita mukmin, jika allah da rasulNya telah menetapkan suatu ketetapan, ada pilihan yang lain tentang urusan mereka. Barangsiapa yang mendurhakai Allah dan RasulNya, sesungguhnya dia telah benar-benar tersesat.”(QS al-Ahzab:36).

Ketika mengejar kebebasannya, fokus perhatian perempuan hanyalah hak-haknya saja,  dan itu membuatnya sulit melihat  kerusakan pada skala keluarga dan bangsa  ketika ia mengabaikan peran ibu.  Peran ibu dalam pandangan kebebesan ini haruslah dipilih karena perempuan menghendakinya, bukan karena dipaksa oleh pihak lain, termasuk oleh norma agama.  Kalau pandangan ini berkembang di suatu masyarakat, bagaimana ada jaminan selalu tersedia kader penerus bangsa yang berkualitas ?  Memang pasti akan ada perempuan yang akan memilih secara sukarela untuk melahirkan.  Tapi bagamana kalau jumlahnya semakin sedikit, dan membahayakan eksistensi generasi umat?  Menurut mereka itu bisa diatasi dengan mengiming-imingi perempuan dengan materi untuk mau melahirkan.  Lalu setelah melahirkan siapa yang harus mengasuh dan mendidiknya ?  Mereka akan menjawab: serahkan ke pihak lain yang mau dibayar mahal untuk menjalankan tugas itu.  Na’udzubillah!  Tidakkah mereka dapat melihat keburukan generasi yang lahir dan dibesarkan dalam suasana pendewaan uang dan jauh dari nilai kasih sayang seorang ibu dalam keluarga?
Atau apakah mereka melihat negaralah yang harus menyediakan lembaga-lembaga pengasuhan dan pendidikan anak secara gratis untuk menggantikan keluarga sehingga perempuan bisa terlepas dari peran ibunya? Marilah kita lihat apa yang terjadi di negara-negara yang sudah menerapkan sistem seperti itu. Sebagai contoh adalah negara-negara Skandinavia, terutama Swedia dan Denmark sebagaimana yang dipaparkan oleh Ratna Megawangi dalam bukunya “Membiarkan Berbeda”.  Negara-negara Skandinavia tersebut menurut beliau telah mencoba mengubah struktur fundamental keluarga terutama melalui perubahan relasi gender dalam keluarga.  Seperti halnya yang telah dilakukan oleh negara Uni Soviet, negara-negara Skandinavia juga telah melakukan berbagai kebijakan baik melalui undang-undang maupun program yang tujuannya adalah mengubah struktur keluarga tradisional.  Untuk itu pemerintah telah mengadakan program penitipan anak secara besar-besaran dan kaum wanita dibebaskan terlebih dahulu dari peran-peran pengasuhan anak.  Sejalan dengan itu pemerintah juga mengadakan program peningkatan proporsi perempuan yang dapat bekerja di luar rumah.  Hal inilah yang telah mendorong negara-negara Skandinavia mempunyai angka partisipasi kerja perempuan tertinggi di dunia.
Selanjutnya dikatakan bahwa partisipasi perempuan yang bekerja di luar rumah meningkat dengan pesat semenjak diberlakukannya sistem sosial-demokrasi  welfare state di negara-negara ini.  Pada tahun 1963 saja di Norwegia, wanita pekerja yang mempunyai anak kecil hanya 14%, pada tahun 1969 telah meningkat menjadi 69%.  Bayangkan saja bagaimana fungsi ibu sebagai pencetak generasi mujahid akan terhenti jika hal tersebut diterapkan  di negeri-negeri kaum muslimin?  Data lainnya yang patut jadi perhatian kita adalah pada tahun 1985, hanya 5% anak-anak di bawah usia 6 tahun di Denmark yang diasuh oleh ibunya di rumah.  Itu data 18 tahun yang lalu.  Masih adakah anak yang merasakan asuhan dan didikan dari sang ibu di tahun 2003 ini ?  Jelas keberhasilan meningkatkan angka partisipasi perempuan di sektor tenaga kerja telah meruntuhkan institusi keluarga.  Negara-negara di Skandinavia sekarang terkenal dengan tingkat ketidakstabilaan atau perpecahan keluarga yang paling tinggi di dunia saat ini.  Angka perceraian meningkat sekitar 100% dalam kurun waktu 20 tahun di negara-negara tersebut. Tidakkah kita bisa bercermin dari pengalaman mereka? Itu semua adalah dampak negatif yang terjadi di sana.
Dengan mengambil alih beberapa fungsi keluarga ke luar rumah, negara-negara Skandinavia harus membayar mahal.  Hal ini bermuara dari ambruknya tatanan keluarga.  Dengan cara memindahkan fungsi-fungsi keluarga ke sektor publik, fungsi keluarga sebagai tempat sosialisasi generasi penerus telah dihilangkan.  Perpecahan keluarga yang meningkat, menyebabkan banyak anak-anak yang tidak mendapatkan kasih sayang dan pendidikan moral yang memadai.  Maka timbullah masalah-masalah sosial kehidupan kota seperti kenakalan remaja, kriminalitas, alkohol, penyalahgunaan obat-obatan, dll.  Data dari Denmark, Norwegia dan Swedia menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 20 tahun angka kriminalitas meningkat sebesar kira-kira 400 % antara tahun 1950-1970-an. Bayangkan kondisi generasi muda mereka ditahun-tahun terakhir ini! Sangat ironis sekali.  Itukah kondisi masyarakat  yang kita cita-citakan?  Tentu tidak!  Karenanya janganlah pernah mengabaikan peran ibu, wahai kaum perempuan!

Peran Ibu Yang Berdimensi Politik
Kalau memang perempuan harus mengutamakan perannya sebagai ibu dan pengatur rumah tangga, bagaimana ia bisa punya peran politik ? Untuk menjawab pertanyaan ini, terlebih dahulu kita harus punya pemahaman yang komprehensif tentang politik dan tujuan berpolitik yang benar.
Politik jangan kita artikan sebagai sekedar jalan menuju kekuasaan. Definisi ini cenderung membuat kita menjadikan kekuasaan sebagai tujuan akhir dari kegiatan politik, sehingga seringkali kekuasaan itu tidak digunakan untuk mewujudkan kemaslahatan umat.  Kekuasaan seharusnya tidak dijadikan sebagai tujuan dari berpolitik, kekuasaan harus dipandang sebagai wasilah untuk mewujudkan kemaslahatan umat dalam ridlo Allah SWT. Selain itu, definisi di atas cenderung membuat kita memahami politik secara parsial, bukan sebagai sebuah sistem yang utuh.  Dengan definisi politik seperti ini, kaum ibu dianggap memiliki peran politik hanya apabila ia sedang menuju kepada atau sedang memegang jabatan kekuasaan tertentu (menjadi anggota/pengurus partai politik, menjadi anggota lembaga perwakilan rakyat, atau duduk dalam jabatan eksekutif pemerintahan).  Di luar itu dianggap bukan peran politik.  Pandangan seperti ini haruslah diperluas.
Al-Quran dan As Sunnah mengajarkan kita untuk mengartikan politik (siyasah) sebagai pengurusan seluruh urusan umat, baik di dalam maupun di luar negeri.  Pengurusan  ini mencakup pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup umat, penunaian hak-hak umat sehingga umat mendapatkan seluruh kemaslahatannya, termasuk upaya penjagaan terhadap agama umat agar mereka terhindar dari azab Allah di akhirat.  Pengurusan ini dilakukan secara langsung oleh  kepala negara, sebagaimana hadits dari Abdullah bin Umar r.a. bahwasanya  Rasulullah saw. bersabda :
فَاْلإِمَامُ الَّذِيْ عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
“Imam (khalifah/kepala negara) adalah pemelihara & pengatur urusan rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya.”  (HR. Bukhari)

Sekalipun demikian tidak berarti politik hanya aktivitas penguasa.  Semua aktivitas yang dilakukan, baik oleh individu, partai politik atau majelis umat (lembaga perwakilan umat yang bertugas memberi pendapat dan nasihat kepada kepala negara) yang bertujuan menjaga agar penguasa menunaikan tugasnya dengan baik adalah aktivitas politik.  Begitu pula upaya pembinaan yang dilakukan agar umat mengerti akan kemaslahatan yang seharusnya dia dapat dari penguasa sehingga umat bisa menasihati penguasa, atau aktivitas dalam membina kader-kader yang sanggup diserahi urusan umat dalam posisi-posisi kekuasaan, semuanya adalah aktivitas politik.
Suatu sistem politik  yang tangguh, yang mensejahterakan umat dalam ridlo Allah, hanya akan terwujud dengan adanya:
Seorang kepala negara/khalifah dan para pembantunya yang bertaqwa, yang menerapkan aturan-aturan hidup yang digali dari sumber hukum syariat Islam pada rakyatnya dan mampu memimpin dan menjalankan strategi-strategi yang jitu dalam mengatur urusan umatnya, tidak  dibawah dikte/tekanan pihak lain.
Rakyat yang diliputi suasana ketaqwaan sehingga mereka taat pada penguasa karena Allah menyuruh mereka taat kepada ulil amri yang taat kepada Allah dan RasulNya, mereka tidak  membiarkan penguasanya melanggar aturan Allah, dan mereka terdorong untuk menasihati penguasanya agar menjalankan pengurusan terbaik  untuk rakyatnya.  Mereka akan menegur, meprotes kebijakan, memberikan usulan, mengadukan urusannya kepada penguasa baik secara individual, lewat partai politik, atau lewat majelis umat.
Tanpa adanya salah satu unsur di atas sulit dibayangkan akan ada sistem politik yang mensejahterakan rakyat dalam keridloan Allah. Tidak ada sistem politik yang adil dan yang mensejahterakan seluruh rakyatnya, kecuali diterapkan hukum-hukum Allah Sang Maha Kaya lagi Maha Bijaksana dalam sistem itu. Tidak ada sistem politik yang baik tanpa pemimpin yang taqwa, adil, dan mampu menjalankan tugas-tugasnya. Namun sebaik-baik pemimpin, mereka manusia biasa yang punya kemungkinan khilaf, mereka harus dikontrol dan dikoreksi oleh rakyatnya dengan pedoman sistem hukum Allah yang Maha Adil.   Sebaik-baik pemimpin, mereka tidak akan tahu semua yang terbaik bagi rakyatnya, rakyatnyalah yang harus memberikan masukan kepada pemimpin.
Sistem pengaturan urusan umat yang yang tangguh akan ada apabila  sistem itu dibangun di atas dasar hukum-hukum Allah dan sistem itu dijalankan dan dikontrol oleh sumberdaya manusia yang menginginkan keridloan Allah lebih dari apa pun yang ada di dunia ini.  Dari mana sumberdaya-sumberdaya manusia ini muncul ? Dari rahim, pengasuhan, dan pendidikan para ibu! Inilah peran politik ibu yang utama: mencetak kader-kader politisi yang tangguh.
Peran ibu menjadi berdimensi politik yang kental bila ibu mampu untuk mendidik anak-anaknya menjadi  sumberdaya manusia yang tangguh dalam sistem politik. Peran politik ini tidak dapat digantikan oleh sekolah.  Bahkan pembinaan politik yang dilakukan oleh parpol tidak akan mampu untuk menandingi pembinaan politik yang dilakukan oleh ibu.  Betapa tidak.  Pembinaan oleh parpol dilakukan terhadap orang yang telah dewasa, sedangkan pembinaan oleh ibu dilakukan sejak anak berada dalam kandungan.  Bukankah sangat sulit bagi parpol untuk mengubah mental seorang pecundang menjadi mental seorang pemimpin besar? Bukankah ketentraman ibu hamil berpengaruh pada ketenangan janinnya? Bukankah ketika ibu menyusui, ibu mengajarkan rasa aman ?  Bukankah ketika ibu menidurkan anak dalam buaian, ibu mengajarkan kasih sayang? Bukankah saat ibu  melatih anak berjalan, ibu mengajarkan semangat untuk berjuang,  saat menengahi perselisihan anak, ibu mengajarkan  tentang keadilan ?   Ibu pun mengajarkan kejujuran, keterbukaan, empati dan tanggung jawab.  Dan  yang terpenting, ibulah yang pertama kali mengajarkan anak tentang Tuhannya, pada siapa dia harus takut, tunduk dan patuh.  Pemimpin mana dalam percaturan politik yang lebih baik dibanding dengan pemimpin yang memberikan rasa aman, kasih sayang, keadilan dan punya empati yang tinggi terhadap umatnya? Individu rakyat mana yang lebih baik dari individu yang hanya takut kepada Allah, sehingga taat kepada pemimpin ketika pemimpin itu taat pada Allah dan  berani mengoreksi penguasa, menyuarakan kebenaran, walaupun nyawa yang jadi taruhannya? Individu-individu pemimpin maupun rakyat memiliki kejujuran, tidak tergoda oleh materi, bertanggungjawab dan pantang menyerah dalam perjuangannya.  Mereka adalah orang-orang yang paling takut tehadap azab Allah bila dia lalai dari tanggungjawabnya masing-masing, dia menjalankan hukum-hukum Allah tanpa merasa takut pada sesama manusia.  Bukankah orang-orang seperti ini yang akan mampu membawa politik pada kemaslahatan ?
Pembinaan yang dilakukan oleh para ibu ini memang belumlah tentu siap pakai, karena lebih pada pembentukan landasan berfikir dan pembentukan mental kader politik. Dari hasil pembinaan para ibu ini, sekolah maupun partai politik tinggal melanjutkan pembinaan dan memoles kader-kader politik lebih lanjut.  Sekolah mengajarkan hukum-hukum dalam fiqh siyasi, misalnya: mengajarkan bagaimana seharusnya struktur pemerintahan yang dicontohkan Rasulllah saw, bagaimana syarat-syarat khalifah, apa saja kewajiban rakyat terhadap penguasa, apa saja kewajiban penguasa terhadap rakyat, bagaimana hukum-hukum Islam  dalam mengelola perekonomian, bagaimana mengelola hubungan dengan negara-negara lain. Partai politik melakukan hal yang sama ditambah mempertajam kepekaan dan wawasan politik mereka dengan mengajak mereka selalu mengikuti fakta-fakta aktual percaturan politik  dalam dan luar negeri dan mengajarkan bagaimana bersikap terhadap fakta-fakta tersebut, termasuk mempelajari strategi-strategi yang pernah dan seharusnya dijalankan dalam mengahadapi masalah-masalah pengelolaan urusan umat.
Selain menjalankan peran politiknya yang utama di dalam rumah, Islam juga mewajibkan kaum perempuan secara individual, untuk tidak berdiam diri terhadap kemaksiyatan, termasuk kemaksiyatan penguasa.  Abu Said Al Khudri menuturkan bahwa Rasulullah saw. Bersabda:
مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ اْلإِيْمَانِ
“Barangsiapa di antara kalian melihat kemunkaran maka ubahlah dengan tangannya, apabila tidak mampu maka dengan lisannya, apabila tidak mampu maka dengan hatinya, yang demikian itu adalah selemah-lemah iman.”

Islam juga membolehkan perempuan menjadi anggota majelis umat dan memilih penguasanya.  Islam juga menetapkan kewajiban kolektif (fardlu kifayah) untuk terlibat dalam partai politik yang berjuang di atas dasar aqidah Islam sebagaimana firman Allah :
وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
“Haruslah ada segolongan umat di antara kalian yang menyeru kepada kebaikan (Islam), menyuruh yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar, mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (QS. Ali Imran :104)

Para ibu yang tergabung dalam partai politik akan menasihati penguasa lewat suara partai politik, juga melakukan pembinaan terhadap kader-kader politik perempuan dalam partai dan membina kesadaran politik kaum perempuan secara umum di luar partai.
Seorang ibu harus berupaya untuk menjalankan peran politiknya di dalam dan di luar rumah secara serasi.  Apabila berbenturan, kewajiban harus didahulukan dibanding yang mubah/boleh.  Kewajiban individual harus diutamakan dibandingkan kewajiban kolektif.  Kewajiban membina kader politik di dalam rumah merupakan kewajiban individual, inilah yang harus didahulukan apabila terjadi benturan antara keduanya.  Kewajiban kolektif dalam partai politik juga harus dijalankan, apalagi pada saat ini dimana partai politik Islam belum berdaya untuk menegakkan syariat Islam dalam kehidupan.  Dengan pemahaman  dan pengaturan waktu yang baik, menjalankan kewajiban dalam partai politik justru menambah kemampuan ibu membina kader buah hati ibu di rumah, bukan  justru sebaliknya membuat ibu mengabaikan peran politik ibu di rumah.  Seorang ibu yang aktif dalam partai politik akan terbiasa membina kader politik di partainya,  terbiasa membaca berbagai karakter kadernya, sabar dan kreatif dalam membimbing kadernya untuk mampu menundukkan hawa nafsunya sesuai dengan hukum-hukum Allah.  Ini membuatnya lebih peka dan terampil ketika ia mendidik anaknya sendiri.  Wawasan politik  dan kepekaan politik seorang aktivis parpol tentunya juga akan lebih baik dibanding yang tidak aktif dalam parpol.  Tentunya ia bisa lebih peka dan bisa lebih cepat “mengimunisasi” anaknya terhadap bahaya di luar rumahnya. Ia juga bisa lebih banyak memberikan wawasan politik kepada anaknya dibanding ibu-ibu yang tidak aktif dalam parpol.
Faktanya, saat ini banyak ibu belum mampu berperan secara ideal.  Ada yang belum mampu berperan sebagai pendidik bagi anaknya, ada juga yang baru mampu mendidik anak untuk kepentingan keluarganya namun masih abai terhadap umat. Karenanya, harus ada upaya untuk membina para ibu untuk mampu berperan ideal.  Dalam jangka panjang, pembinaan ini akan jauh lebih efektif dibanding kita melakukan pembinaan langsung pada kader-kader politik.  Dengan demikian saat ini yang harus kita lakukan adalah meningkatkan kualitas para ibu sehingga peran politisnya bisa berjalan optimal.

Ibu Berkualitas
Kriteria ibu berkualitas bukan sesuatu yang hanya didapati dalam dongeng-dongeng atau lagu-lagu pujaan terhadap para ibu.  Kriteria ini adalah suatu hal yang riil, yang dapat dicapai oleh setiap ibu yang sadar akan perannya.  Kriteria inipun telah terbukti mampu dimiliki oleh para ibu teladan zaman, seperti Asma’ binti Abu Bakar r.a., ibu dari Abdullah bin Zubair r.a. yang rela syahid dalam melawan kemungkaran; Al Khansa, ibu dari empat mujahid muda yang menyambut berita syahid putera-puteranya dengan ucapan syukur; dan ibu-ibu yang tak pernah tercatat namanya dalam sejarah, namun telah mengukir nama puteranya dengan tinta emas dalam perjuangan umat, seperti ibunda Khalifah Umar bin Abdul Aziz dan ibunda para khalifah yang agung lainnya, ibunda panglima Shalahudin Al Ayyubi dan ibunda para panglima kaum muslimin lainnya, ibunda Imam Syafi’i dan ibunda para imam mujtahidin lainnya, ibunda Imam Al Bukhari dan ibunda para imam ahli hadits lainnya, dan ibunda-ibunda lain sebagainya.
Kriteria ibu berkualitas dalam mencetak generasi politikus muslim antara lain :
Memiliki aqidah dan syakhshiyyah Islamiyah.  Ibu yang memiliki aqidah Islam yang kuat memiliki keyakinan bahwa anak adalah amanah Allah yang akan dimintakan pertanggungjawaban padanya kelak di hari akhir.  Ibu seperti ini akan menggembleng anaknya dengan keimanan yang kokoh dari kecil, memperkenalkan pada anak siapa penciptanya, menghindarkan anak dari segala bentuk kesyirikan, mengajarkan pada anak untuk tunduk patuh hanya kepada aturan penciptanya, dan mampu menanamkan hakikat dan tujuan kehidupan dunia.
اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ
“ Ketahuilah, bahwa sesungguhnya kehidupan itu adalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah di antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan menumbuhkan tanam-tanaman yang mengagumkan para petani,  kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur.  Dan di akherat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah dan keridhaan-Nya.  Dan kehidupan dunia ini tidak lain dari kesenangan yang menipu.” (QS. Al Hadid : 20).
وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ
“Dan tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaKu.”(QS. Adz-Dzaariyaat : 56)

Ibu juga harus memiliki syakhshiyyah Islamiyyah yang kuat, yaitu berkepribadian Islam.  Artinya, menjadikan aqidah Islam sebagai standar baik dalam berpikir maupun bersikap.  Dengan berkepribadian Islam, ibu hanya akan menerima dan mengembangkan pemikiran-pemikiran yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan menjadikan anaknya menguasai pemikiran-pemikiran tersebut.  Ibu juga hanya menjadikan hukum-hukum syara’ sebagai standar bagi perbuatannya, mengerjakan apa yang diwajibkan Allah dan meninggalkan seluruh larangan Allah.  Dengan memiliki kepribadian Islam yang agung, ibu akan layak untuk dijadikan sebagai contoh teladan yang terpuji bagi anak-anaknya.
Anak adalah seperti kaset kosong yang akan merekam apa saja yang dia lihat, dia dengar dan dia alami dalam awal-awal tahun kehidupannya.  Bila yang direkamnya adalah ketinggian kepribadian Islam dari ibu dan keluarganya, maka seperti itulah anak akan terbentuk.

Memiliki kesadaran untuk mendidik anak sebagai aset politik dalam perjuangan umat.  Saat ini umat membutuhkan pemimpin-pemimpin yang tangguh dalam perjuangan untuk bangkit kembali sebagai khairu umah, umat terbaik, yang telah digariskan Allah bagi umat Islam, sebagaimana firman-Nya:
كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
“Kalian adalah umat terbaik yang pernah dilahirkan bagi manusia, menyeru kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar, serta beriman kepada Allah” (QS. Ali Imran : 110)
Pemimpin yang tangguh, hanya lahir dan terbentuk dari seorang ibu yang tahu persis posisi  anak sebagai aset perjuangan umat.  Ibu yang memiliki kesadaran semacam ini akan berusaha untuk menumbuhkan jiwa kepemimpinan anak, membekali anak dengan sifat-sifat terpuji bagi seorang pemimpin dan ilmu-ilmu yang dibutuhkan.  Dia akan menggembleng anak dengan kisah-kisah kepahlawanan, melatih anak mandiri, rela berkorban dan bertanggungjawab penuh.  Dia tidak akan membiarkan anaknya dikuasai sifat egois/tidak mau tahu kondisi umat, malas, cengeng dan manja.
Ibu yang memiliki kesadaran ini tentu tidak hanya mendidik anaknya sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup dan merawat orang tuanya di masa tua.  Ia tidak akan sekedar mengeluh terhadap keburukan masyarakat di sekitarnya, tetapi melarang anaknya untuk berjuang mengubah kondisi buruk tersebut dan mengatakan biarlah orang lain yang mengubahnya, justru ia akan bangga apabila anaknya berjuang untuk menjalankan perintah Allah  melakukan amar ma’ruf nahi munkar.
Memiliki kesadaran politik Islam.    Kesadaran politik Islam artinya memahami dan meyakini bahwa pemelihara urusan-urusan umat (politik) harus diatur dengan syariat Islam. Ini adalah bentuk kesadaran politik yang paling mendasar.  Seorang muslim faham bahwa ajaran Islam  sempurna dan menyeluruh, termasuk dalam masalah politik.  Karena muslim diharuskan masuk ke dalam Islam secara kaaffah, maka jelas semua hukum-hukum yang menyangkut politik pun harus diimani dan diamalkan.
Sekedar yakin bahwa ada hukum Islam sebagai pedoman dalam menyelesaikan setiap perkara politik yang ada tentu tidak cukup.  Bagaimana bisa tahu dan mengoreksi penyimpangan yang dilakukan penguasa terhadap ketentuan Allah kalau tidak tahu apa saja ketetapan Allah dalam masalah politik? Kesadaran politik ini berkembang seiring dengan perkembangan pemahaman seseorang tentang hukum-hukum yang terkait dengan politik, yang meliputi: urusan-urusan apa yang menjadi hak dan kewajiban baginya, siapa yang berkewajiban menunaikan hak-haknya, apakah hak-hak tersebut sudah diberikan kepadanya dan bagaimana hak-hak itu dia dapatkan.  Dengan demikian, dia mampu mengindera kezhaliman-kezhaliman yang menimpa umat, dan memahami bagaimana kezhaliman itu dapat disingkirkan.  Dia pun mampu memahami kemaslahatan apa yang seharusnya dia dapatkan dari penguasa dan bagaimana agar penguasa dapat memberikan maslahat bagi warganya.  Kesadaran politik Islam akan membuat seseorang tidak hanya menuntut penguasa untuk memenuhi haknya, tetapi juga menuntutnya untuk memenuhi hak itu sesuai dengan ketentuan dari Allah.  Misalnya: mereka tidak akan puas kalau penguasa menyediakan pengobatan gratis kepada mereka, tetapi uangnya diambil dari hasil meribakan uang.  Mereka akan menuntut penguasa memberi  pengobatan gratis kepada mereka dari hasil sumber-sumber yang diridloi oleh Allah.
Semakin baik kesadaran politik ibu dengan semakin banyaknya penguasaan hukum-hukum Islam dalam pengaturan urusan umat dan semakin baiknya ia mengikuti perkembangan peristiwa politik dalam dan luar negeri, akan semakin baik juga kemampuannya dalam membina anaknya menjadi kader politik.  Semakin banyak peristiwa-peristiwa dan hukum-hukum politik yang dapat dibicarakan sang ibu secara sederhana maupun mendalam pada anaknya dalam kehidupan sehari-hari, baik ketika anaknya masih balita, usia SD, SMP, terlebih lagi pada anak yang sudah SMA dan di Perguruan Tinggi.
Inilah kriteria ibu berkualitas yang akan mampu mengantarkan anak-anaknya sebagai aset yang sangat berharga bagi kelangsungan perjuangan umat untuk mencapai kesejahteraan dalam naungan ridlo Allah SWT.

Peningkatan Kualitas Ibu
Untuk mencapai kualitas ideal, perlu ada pembinaan secara rutin dan berkesinambungan terhadap para ibu.  Pembinaan ini dilakukan untuk memantapkan pemahaman ibu terhadap aqidah dan syariat Islam sampai aqidah dan syariat ini menyatu dalam jiwa mereka dan menjadi standar satu-satunya baik dalam berpikir, bersikap dan bertingkah laku.  Dalam pembinaan tersebut juga dibentuk kesadaran politik pada mereka.  Selain itu mereka perlu dibekali pemahaman tentang bagaimana cara mengasuh dan mendidik anak sesuai dengan perkembangan fisik dan mentalnya.
Pembinaan bagi para ibu ini terbayang akan mudah dilakukan dalam sebuah negara Islam (Daulah Khilafah Islamiyyah).  Negara akan memasukkan itu ke dalam kurikulum sekolah bagi para calon ibu.  Untuk ibu yang punya kelemahan mendidik, negara bisa mewajibkan mereka mengikuti pembinaan yang diselenggarakan oleh negara.  Bisa juga negara menugaskan konselor-konselor yang digaji oleh negara untuk bertanggung jawab membina sejumlah ibu dengan mengunjungi mereka di rumah-rumah mereka.  Penguasa yang takut kepada Allah akan melakukan ini karena tahu bahwa tanggung jawab pendidikan para ibu pertama kali memang ditujukan kepada keluarga mereka: kepada suami mereka, ayah dan ibu mereka, juga para wali mereka.  Namun pada saat keluarga mereka lemah dalam melakukan pendidikan para ibu tersebut, penguasalah yang akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah untuk mendidik para ibu yang lemah itu.
Dalam Daulah Khilafah Islamiyyah, tentunya bukan hanya negara yang berperan dalam pembinaan para ibu.  Organisasi-organisasi massa atau partai politik juga akan berperan dalam membina para ibu.  Tentunya peran masyarakat ini hanya akan memperkaya apa yang telah dilakukan oleh negara.  Selain itu ormas atau parpol tentu hanya mampu membina sebagian ibu dalam jumlah yang terbatas, dan ormas dan parpol tidak bisa memaksa ibu-ibu yang lemah tapi malas untuk  ikut pembinaan mereka.  Hanya negaralah yang mampu membina seluruh calon ibu dan seluruh ibu yang lemah, dan hanya negaralah yang punya wewenang untuk memaksa mereka dibina agar mereka menguasai standar minimal kemampuan seorang ibu.
Saat ini kita tidak hidup dalam Daulah Islamiyyah.  Kita hidup dalam sebuah negara yang tegak atas dasar sekularisme.  Negara sekuler tidak akan peduli dengan peran ibu bagi terlahirnya kader-kader politik Islam.  Negara semacam ini justru akan memanjakan dan melenakan ibu-ibu dengan berbagai suasana sekularistik.  Target pengelola negara semacam ini justru bagaimana para ibu-ibu muslim itu dijaring suara mereka 5 tahun sekali dalam pesta demokrasi agar suara ibu-ibu muslimah itu justru menguatkan sistem politik negara sekuler.  Jadi tampaknya sulit menuntut negara semacam ini untuk menjalankan pembinaan para ibu untuk mencetak pejuang politik  Islam, yang memperjuangkan tegaknya syariat Islam dalam kehidupan.   Dalam kondisi seperti ini peran ormas dan parpol Islam dalam pembinaan para ibu justru menjadi kunci perubahan.  Ormas dan parpol Islam harus mengerahkan segenap kemampuan yang ada untuk membina para ibu untuk melahirkan kader-kader politik yang melakukan perubahan sosial masyarakat menuju tegaknya Daulah Khilafah Islamiyyah .
Ormas dan parpol Islam memang tidak bisa memaksa setiap ibu untuk mereka bina.  Namun sebagaimana Rasulullah saw hanya menjanjikan surga bagi orang-orang yang mengikutinya saat itu, demikianlah yang dilakukan ormas dan parpol Islam saat ini.  Ibu-ibu harus dibangkitkan semangat aqidahnya untuk mau menjadi ibu yang ideal.  Ibu-ibu ini akan secara sukarela ikut dalam pembinaan-pembinaan rutin dan berkesinambungan.  Semakin banyak individu yang mengajak ikut dan melakukan pembinaan berarti semakin banyak ibu yang mendapatkan pembinaan.  Dengan bantuan Allah, sesuatu yang pasti ada bagi  perjuangan orang-orang beriman, ibu-ibu ini akan berhasil mencetak kader politik Islam yang jumlahnya cukup untuk adanya perubahan dari sistem kehidupan sekuler menjadi  sistem kehidupan Islam dalam naungan Daulah Khilafah Islamiyyah.  Kapan itu terjadi? Akan lebih segera kalau anda ikut berjuang mulai hari ini juga.  Tidakkah masih jutaan langkah yang harus kita tempuh ?  Akankah ada jutaan langkah kalau kita tidak mulai dengan satu langkah ?

Penutup
Demikianlah Islam mengajarkan kepada kita bahwa peran ibu dirumah tidaklah terpisah atau bahkan bertentangan dengan peran politik perempuan.  Kedua peran itu bahkan saling mengisi dan mengokohkan satu sama lainnya.
Wahai para perempuan, apakah anda masih akan menerima seruan kesetaraan gender atau keadilan gender, yang mengajak anda berperan banyak di luar rumah dan mengabaikan peran ibu?  Apakah anda akan memilih pemimpin yang mengajak dan mengarahkan para perempuan untuk mengabaikan peran ibunya ?  Apakah anda akan memilih pemimpin yang menyeru dan mengarahkan  para perempuan kepada  nilai–nilai materialistis, kebebasan individu, dan mengabaikan ketundukan pada Allah  Sang Pencipta?  Kita tentu berlindung kepada Allah dari melakukan hal yang demikian.


Ikuti

Kirimkan setiap pos baru ke Kotak Masuk Anda.